Dewan Pers Kembali Sertifikasi Wartawan pada Mei 2021

JAKARTA, MASALEMBO.COM - Dewan Pers kembali melakukan peningkatan profesionalisme wartawan melalui pelatihan dan fasilitasi uji kompetensi wartawan. Kegiatan akan berlangsung di 34 provinsi. 

Sebelumnya Dewan Pers bersama 18 lembaga uji kompetensi yang berasal dari organisasi profesi dan perguruan tinggi, pada Februari hingga Maret 2021 melaksanakan UKW di 18 provinsi, dengan hasil 896 dinyatakan kompeten. 

“Semakin bertambahnya jurnalis yang kompeten kita semakin optimistis berita dan informasi yang disampaikan ke masyarakat kian dapat dipertanggungjawabkan,” kata Jamalul Insan, Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers. 

Tugas dan tanggung jawab jurnalis yang sudah dinyatakan kompeten akan semakin berat. 

Wartawan profesional harus menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU Pers No. 40 Tahun 1999, dalam menjalankan profesinya. 

Fasilitasi UKW tahun ini merupakan kelanjutan dari program 2020 yang tidak dapat dilaksanakan, karena pandemi Covid-19. Tahun lalu, acara pelatihan dan uji kompetensi wartawan rencananya berlangsung di 20 provinsi dengan target 480 peserta, namun hanya dilakukan di satu provinsi yakni di Sumatra Barat dengan jumlah peserta 24 peserta. 

“Pada 2021 ini ditambah menjadi 34 provinsi dengan target 1.700 peserta,” kata Henry Ch Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers. 

Kegiatan sertifikasi wartawan itu, sudah disampaikan juga dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, awal Februari 2021. 

Dalam Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan disebutkan bahwa tujuan sertifikasi wartawan di antaranya meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, dan bagian dari sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan. Sertifikasi wartawan juga bagian dari upaya menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik. 

Selain itu kegiatan uji kompetensi wartawan juga bertujuan menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual, menghindari penyalahgunaan profesi, dan menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers. 

“Produk jurnalistik adalah karya inetelektual, proses menggali informasi sampai menyiarkan dalam bentuk berita harus berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hendry. 

Seperti tujuan sertifikasi, wartawan memiliki posisi strategis dalam industri media, tidak sekadar buruh, pekerja, yang sekadar komponen pelengkap. Ruang redaksi harus diiisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai tingkatannya. 

“Media berperan dalam membangun dan membentuk opini publik - bahkan menggunakan frekuensi publik di media penyiaran --harus dikelola orang yang memiliki kompetensi,” kata Hendry. 

Hingga kini masih banyak laporan masyarakat terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Tidak sedikit kepala desa, kepala sekolah, pejabat operasional di tingkat kabupaten/kota, yang didatangi dan diintimidasi bahkan hingga pemerasan, oleh orang yang mengaku sebagai wartawan. 

Mereka selalu datang dengan alasan untuk konfirmasi kasus penyelewengan dana, rencana pengadaan barang atau pengerjaan proyek. 

Wartawan yang sudah mengikuti sertifikasi akan memiliki kartu kompetensi. Kartu kompetensi 

adalah bukti bahwa mereka yang memegang kartu tersebut dalam bekerja sudah memenuhi standar 

kompetensi wartawan, dan memegang teguh kode etik jurnalistik. Kartu kompetensi juga bertujuan melindungi masyarakat, agar bisa membedakan wartawan baik yang bertujuan memberitakan, sehingga patut diterima dan diberi informasi, dan wartawan yang hanya memeras dan mengintimidasi sehingga patut dilaporkan ke polisi. 

BNSP Membantah 

Dalam perkembangan lainnya, Kepala Badan Sertifikasi Nasional (BNSP) Kunjung Maseta membantah berita di beberapa media siber yang menyebutkan bahwa BNSP akan melarang Dewan Pers melaksanakan UKW. 

"Komisioner BNSP tidak membuat statement demikian. Kami di BNSP, kalau ada pengajuan pendirian LSP [Lembaga Sertifikasi Profesi] di bidang pers harus ada rekomendasi dari Dewan Pers," kata Kunjung Senin (19/4/21). 

Beberapa media siber sebelumnya menyiarkan berita seolah-olah Komisoner BNSP Henny Widyaningsih ketika menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan asesor bahwa BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang 

melaksanaka sertifikasi kompetensi. 

Henny mengatakan memang memberikan paparan mengenai sertifikasi profesi pada acara puluhan peserta pelatihan asesor BNSP yang berlangsung di Ruang Serba Guna LSP, Lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021 lalu. 

”Namun sama sekali tidak pernah 

mengatakan seperti yang ditulis sejumlah media.” 

18.000 Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan 

Dewan Pers yang sah berdiri berdasarkan ketentuan pasal 15 UU Pers no 40 tahun 1999, sejak tahun 2010 melaksanakan program sertifikasi wartawan. 

Setelah merumuskan Standar Kompetensi Wartawan, hasil kesepakatan semua konstituen Dewan Pers yaitu wakil organisasi wartawan, wakil perusahaan media, wakil organisasi perusahaan media dalam pelbagai platform media. Impelentasi sertifikasi itu dilaksanakan melalui proses uji kompensi wartawan yang dilaksanakan lembaga uji kompetensi wartawan yang ditunjuk Dewan Pers. 

Sejak dilaksanakan selama lebih 10 tahun oleh 17 lembaga uji kompetensi wartawan, program itu sudah memberikan lebih 18.000 sertifikat dan kartu kompetensi kepada para wartawan. 

Dewan Pers sejak 2 tahun terakhir, telah mendiskusikan dengan BNSP ihwal program sertifikasi wartawan. Kedua lembaga bersepakat untuk menjalin kerjasama secara fungsional dan profesional untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia secara berkelanjutan. 

Jakarta, 20 April 2021 

Dewan Pers 

Mohammad NUH 

Ketua 

from MASALEMBO https://ift.tt/2QnO9jq
via gqrds

Read More

Kerjasama FPPS, Dinas Pendidikan Majene Gelar Pelatihan Dasar Jurnalistik Bagi Pelajar

MAJENE, MASALEMBO.COM - Demi menanamkan pengetahuan dini di bidang kewartawanan, Dinas Pendidikan Kabupaten Majene menggelar Pelatihan Dasar Jurnalistik bagi pelajar, Rabu, 24 Maret 2021. Pelatihan yang diikuti puluhan pelajar se-Kecamatan Sendana, digelar di aula kantor Desa Tallu Banua Utara.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Majene, Iskandar, mengatakan kegiatan pelatihan dasar jurnalistik tersebut penting bagi pelajar. Apalagi di masa perkembangan teknologi informasi yang kiat pesat saat ini.

"Pelatihan ini bagian dari belajar di masa pandemi, karena sekolah masih tutup, kita cuma melakukan kegiatan daring dan pertemuan terbatas seperti ini," kata Iskandar.

Iskandar menjelaskan, salah satu output yang diharapkan dari kegiatan ini nantinya, di sekolah diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan jurnalistik bagi pelajar. "Di lingkungan sekolah bisa buat berita untuk lingkungan sekolah. Sehingga nanti lahir calon-calon penulis," ujarnya.

Kegiatan yang Pelatihan Dasar Jurnalistik ini digelar Dinas Pendidikan Majene bekerjasama dengan Lembaga Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS). Sejumlah pemateri dihadirkan, salah satunya Pemimpin Redaksi Masalembo.com, Harmegi Amin.

Ketua FPPS Sulbar Ramly mengatakan, saat informasi perkembangan teknologi begitu pesat. Akibatnya banyak mis-disinformasi di masyarakat. Pelajar sebagai bagian atau segmen pengguna gadget tertinggi adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban mis-disinformasi, berita hoax dan semacamnya. "Karena itu perlu pemahaman dini bagi pelajar tentang apa itu jurnalistik, berita dan bagaimana hoax yang harus diwaspadai," kata Ramly.

Menurut Ramly, pemahaman soal berita, jurnalistik dan pers sangat peting bagi generasi modern. Hal ini bisa memberikan sumbangsih terhadap keterbukaan informasi publik.

"Apalagi sekarang ada soal Undang-undang ITE, ini bisa berdampak buruk di kalangan masyarakat jika kita tidak paham, maka harus ada pengetahuan seperti apa misalnya berita hoax," tutur Ramly. (Hr/Rd)

from MASALEMBO https://ift.tt/2QUdeTd
via gqrds

Read More

Bupati Mamuju : Prioritas Pembangunan

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Hj Sitti Sutinah Suhardi, SH, MM dan Ado Mas'ud, SH resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamuju.

Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju masa jabatan 2021-2026 dilaksanakan dari Kantor Gubernur Sulawesi Barat secara hybrid virtual. Dalam prosesi itu, Sitti Sutinah dan Ado Mas'ud mengucapkan sumpah jabatan dengan dipimpin Gubernur Ali Baal Masdar.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamuju dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya," ucap Sutinah dan Ado, Jumat (26/02/2021).

Seusai acara penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan yang disaksikan  langsung oleh Gubernur Sulbar, Sutina dan Ado menuju Rujab Bupati Sapota untuk mengikuti acara ramah tamah.

Acara ramah tamah ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Sebelum masuk ke area Sapota, setiap tamu diwajibkan mengukur suhu tubuh, mencuci tangan, dan mengenakan masker. Selain itu, pihak panitia juga menempatkan hand sanitizer di beberapa titik.

Disambut tarian adat Mamuju, pukul 16.56 WITA, Bupati dan Wakil Bupati Mamuju menginjakkan kaki di Sapota. Turut meramaikan acara ini, anggota DPR RI Komisi IV Dr. H. Suhardi Duka yang juga merupakan mantan Bupati Mamuju dan ayah dari Sutinah, Kapolresta Mamuju, kemudian pasangan pemenang Pilkada Kabupaten Majene, Andi Syukri Tammalele-Arismunandar (AST-Aris).

Dalam acara ramah tamah ini Sutinah  membuka sambutannya dengan bercerita tentang sebuah kisah unik, kilas balik ke tahun 2015, ia pernah meminta PIN Korpri sang ayah yang saat itu baru saja selesai menjabat  Bupati Mamuju. 6 tahun berlalu,  dirinya kemudian berada di kedudukan yang sama, sebagai Bupati Mamuju. Cerita tersebut disambut tepuk tangan meriah oleh segenap tamu undangan.

Lebih lanjut, Sutinah menyatakan optimis Mamuju bisa bangkit pasca gempa serta menghadapi pandemi, dengan catatan Forkopimda, jajaran pemerintah, dan masyarakat dapat menyatukan hati dalam membangun daerah. Ia juga mengajak untuk tancap gas, sebab tidak ada  seribu langkah tanpa satu langkah pertama.

Seusai ramah tamah, Sitti Sutinah dan Ado Mas'ud menggelar konferensi pers. Dalam dialog dengan wartawan, Sitti Sutinah dan Ado Mas'ud membahas beragam hal, antara lain tentang komitmen penanganan dan mitigasi bencana, penyaluran santunan Kemensos, juga kemungkinan evaluasi pembangunan Manakarra Tower.

"Kita akan kaji azas manfaatnya dulu, kita prioritaskan mana kebutuhan masyarakat yang lebih penting dan mendesak," pungkas Sutinah. (Advertorial)

from MASALEMBO https://ift.tt/3vRZet3
via gqrds

Read More

Hari Pertama Berkantor, Yaumil Bertekad Perkuat Struktur Perekonomian Daerah

Suasana serah terima jabatan bupati-wakil bupati Pasangkayu, Senin (1/3/2021). 

(Foto: Edison S)

PASANGKAYU, MASALEMBO.COM - Usai dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Jumat 26 Februari 2021, Yaumil Ambo Djiwa dan Herny resmi berkantor sebagai Bupati dan Wabup Kabupaten Pasangkayu, Senin (01/3/2021).

Pelaksana Harian (Plh) Bupati yang juga Sekda Pasangkayu Firman, menyerahkan jabatan kepada Yaumil sekaligus menyerahkan memori jabatan kepada bupati dan wabup periode 2021-2026 itu. Prosesi serah terima jabatan berlangsung di ruang pola kantor Bupati Pasangkayu, Senin pagi.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 1427 Letkol Inf Novyaldi, Kapolres AKBP Leo Siagian, Ketua DPRD Pasangkayu Hj Alwiaty, perwakilan dari Kejari Syamsu Gunawan, Kepala Pengadilan I Gusti Ngurah Agung Aryanta, perwakilan Kepala Pengadilan Agama Amar Ma'ruf, segenap staf ahli bupati, asisten bupati Pasangkayu dan segenap pimpinan OPD.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari PLH bupati Pasangkayu kepada bupati dan wakil bupati terpilih.

Yaumil Ambo Djiwa dalam kesempatan tersebut menyampaikan akan fokus menyelesaikan tantangan-tantangan terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur perekonomian daerah, pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan berkelanjutan serta penyelenggaraan pemerintahan dan inklusif. 

"Dalam kondisi ini maka yang akan menjadi penggerak utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan adalah efisiensi dan inovasi bersama dengan kita semua yang ada disini untuk menjadi pelaku sejarah untuk meraih kesetaraan. Tujuan dan kemartabatan dalam rentang waktu 5 tahun ke depan dan kita akan bersama mengganti hari dengan semangat pagi dan menikmati rembulan dan keindahan Pasangkayu," ujar Yaumil. (Eds/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/3uMiqrt
via gqrds

Read More

Penuhi Batas Minimal, Dewan Pers Nyatakan Verikasi JMSI Sumut Lulus Faktual

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendri Ch. Bangun menyerahkan hasil verfak JMSI Sumut ke Ketua, Antho Gank, Rabu (24/02/2021)

MEDAN, MASALEMBO.COM - Tim verifikasi Dewan Pers kunjungi kantor Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)  Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Sei Brantas Medan, Rabu sore (24/2/2021).

Kedatangan tim dari Dewan Pers bertujuan melakukan verifikasi faktual atas berkas yang telah diserahkan JMSI Sumut melalui Pengurus Pusat JMSI.

Kunjungan tim Dewan Pers tersebut terdiri dari, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendrik CH Bangun yang didampingi, Staff Dewan Pers Bidang Verifikasi, Deritawati Sitorus dan Fitri.

Kedatangan tim Dewan Pers sore itu disambut hangat Ketua JMSI Sumut, Rianto Agli, Sekretaris, Chairum Lubis, dan beberapa anggota JMSI lainnya.

Dalam pertemuan itu, tim langsung bekerja memantau langsung ruang kerja maupun struktur organisasi JMSI Sumut, serta berkas yang ada. Setelah beberapa jam melakukan verifikasi dengan meneliti berkas, dan dinyatakan lengkap.

"Hari ini kita meneliti berkas kepengurusan serta melihat kantor JMSI Sumut. Dan semua berjalan dengan baik dimana dari 15 perusahan pers yang diajukan, 5 diantaranya dinyatakannya tidak lengkap sementara  10 lainnya aman," ungkap Deritawati Sitorus yang juga menyerahkan berita acara verfak ke Ketua JMSI Sumut.

Sementara itu, Ketua JMSI Sumut, Rianto Agli atau yang akrab disapa Anto Genk menyatakan, dengan telah dilakukan verifikasi ini, ia berharap JMSI Sumut akan lebih optimal mengibarkan bendera JMSI bersama kepengurusan lainnya.

Tentunya, sambung Rianto, JMSI Sumut akan mengikuti prosedur di seluruh cabang di 29 Provinsi yang telah terbentuk. 

Diketahui, JMSI Sumut adalah Pengda ketiga yang telah dilakukan verifikasi setelah dua Pengda lainnya yakni JMSI Kepri dan JMSI NTB.

"Kita yakin bahwa apa yang kita serahkan baik pusat dan daerah dinyatakan lulus dengan memenuhi batas minimal 10 Perusahan Pers di setiap provinsi,"  tandasnya. (Rls/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/3dNPVDR
via gqrds

Read More

Mengingatkan : Teluk Mandar Pernah Diterjang Tsunami

Ilustrasi

Mengingatkan Pemerintah dan warga di wilayah pesisir Teluk Mandar bahwa wilayah pesisir Teluk Mandar pernah diterjang "lembong tallu"

Sejarah mencatat, dan kemungkinan beberapa orang saksi masih ada yang hidup, bahwa wilayah pesisir Teluk Mandar pernah diterjang “lembong tallu” yang sekarang disebut “tsunami”. Tsunami tersebut menyusul gempabumi tektonik yang berpusat di perairan Teluk Mandar pada 11Apr1967 pukul 13.09.11 Wita (05.09.11 UTC), lihat Gambar-1. 

Tabel 1

Pusat atau epic. gempa: 119,3 BT dan 3,7 LS. Kedalaman 51 km. Mmagnitudo M = 4,9. Gempa tersebut dipicu oleh aktivtas Sesar Paternoster yang melintang di perairan Teluk Mandar dengan arah BBL – TTG atau “baratbaratlaut – tenggaramenenggara”. 

Korban manusia di wilayah terdampak, Tinambung-Campalagiang Kab. Polman Sulbar, adalah 58 orang tewas, 100 orang luka-luka dan 13 orang hilang. Juga terjadi kerusakan kampung-kampung di wilayah terdampak. Magnitudo gempa relatif kecil, jadi dampak tersebut lebih disebabkan oleh terjangan tsunami. 

Gempa dan tsunami tersebut terjadi pada tengah hari, yakni waktu yang umumnya orang masih dalam keadaan “terjaga”. Tetapi, korban manusia yang timbul cukup besar. Ini menunjukkan bahwa warga di wilayah terdampak, meski dalam keadaan terjaga tetapi “tidak siap” menghadapi terjangan tsunami tersebut. Atau, siap tapi “tidak cukup waktu” untuk menyelamatkan diri karena sumber tsunami dekat dengan dengan pantai, di sekitar permukiman mereka.

Tabel 2

Perhatikan Gambar-2 dan Gambar-3:

Titik 1: jika pusat tsunami di pusat gempa:

Jarak antara titik 1 dengan pantai Tinambung-Campalagiang sekitar 30 km = 30.000 m. Berdasarkan garis grafis di Gambar-2, bisa diperkirakan kedalaman laut rata-ratanya [(1.200 m + 0)/2] m = 600 m. Dari rumus di Gambar-3, didapatkan kecepatan gelombang tsunami dari titik 1 ke pantai Tinambung-Campalagiang = 76,60 m/detik. 

Waktu yang dibutuhkan gelombang tsunami dari titik 1 ke pantai = 30.000 (m) / 76,60 (m/detik) = 391,64 detik = 6,53 menit. Dalam waktu ini, orang yang berlari-lari kecil akan menempuh jarak = 391,64 (detik) x 2,22 (m/detik) = 869,45 m. 

Waktu 6,53 menit tersebut merupakan selisih waktu antara terjadinya gempa dengan tibanya tsunami di pantai Tinambung-Campalagiang. Waktu 6,53 menit tersebut “cukup” untuk menjauh dari pantai sejauh 869,45 m, yang merupakan jarak aman dari jangkauan tsunami.

Titik 2: jika pusat tsunami di lereng terjal dekat pantai: 

Jarak antara titik 2 dengan pantai Tinambung-Campalagiang sekitar 3 km atau 3.000 m. Berdasarkan garis grafis di Gambar-2, bisa diperkirakan kedalaman rata-ratanya [(400 + 0)/2] m = 200 m. Dari rumus di Gambar-3, didapatkan kecepatan gelombang tsunami dari titik 2 ke pantai Tinambung-Campalagiang = 44,23 m/detik. 

Waktu yang dibutuhkan gelombang tsunami dari titik 2 ke pantai = 3.000 (m) / 44,23 (m/detik) = 67,83 detik = 1,13 menit. Dalam waktu ini, orang yang berlari-lari kecil akan menempuh jarak = 67,83 (detik) x 2,22 (m/detik) = 150,58 m. 

Waktu 1,13 menit tersebut merupakan selisih waktu antara terjadinya gempa dengan tibanya tsunami di pantai Tinambung-Campalagiang. Waktu 1,13 menit tersebut “sangat tidak cukup” untuk bisa menjauh dari pantai, ke batas lokasi yang aman dari jangkauan tsunami. Karena, kalaupun warga dalam keadaan terjaga dan langsung berlari menjauh dari pantai keika terjadi gempa, dalam waktu 1,13 menit mereka hanya bisa menjauh sekitar 150,58 m. Jarak 150,58 m ini , yang merupakan jarak “tidak aman” dari jangkauan tsunami, terutama untuk wilayah pesisir yang datar-landai.

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa sumber atau pusat tsunami Tinambung-Campalagiang tersebut berada di titik 2, yakni di lereng terjal dasar laut dekat pantai. Pusat tsunami bukan di titik 1 atau di pusat gempa.   

Jadi, pusat tsunami tersebut sangat dekat dengan pantai. Hal inilah yang menyebabkan jatuhnya korban tewas 58 orang, luka-luka 100 orang dan hilang 13 orang ketika tsunami menerjang wilayah pesisir Tinambung-Campalagiang pada 11 Apr 1967 pukul 13.09.11 Wita, di waktu tengah hari. 

Apakah masih ada ancaman tsunami di Teluk Mandar?

Lebih dari 10 pusat tsunami di Teluk Palu dan Pantai Barat Kab. Donggala pada 28Sep2018, sebagian adalah longsor tebing terjal di dasar laut. Sebagiannya lagi adalah longsor di ujung muara sungai. 

Perhatikan Gambar-1 dan Gambar-2. Lokasi-lokasi rawan longsor di dasar laut pembangkit tsunami di wilayah pesisir Teluk Mandar, jika terjadi gempa besar, selain di lereng-lereng terjal di dasar laut, seperti yang terjadi pada 11Apr1967, juga di “ujung” muara Sungai Mandar di Tinambung, muara Sungai Mapilli (kecil dan besar) di Buku, muara Sungai Buttu Dakka di Mampie, muara Sungai Anreapi di Manding, muara Sungai Binuang di Bajoe, muara Sungai Paku di Paku dan Pajalele, muara Sungai Tuppu+Rajang di Maroneng, muara Sungai Saddang di Paria dan Babanna Binanga (Sumpang Saddang). 

Sungai-sungai yang profil memanjangnya landai, bisa menjadi jalan tol tsunami. Gelombang tsunami bisa menjalar jauh ke arah darat, dengan tanpa hambatan, melalui alur sungai tersebut. 

Tebing-tebing terjal, di Pulau Battoa, Pulau Tangnga dan Pulau Karamasang, yang berbatasan langsung dengan laut, jika terjadi gempa besar, juga bisa longsor dan kemudian membangkitkan tsunami. Ketiga pulau in terletak di sebelah baratdaya Kota Polewali Kab. Polman. 

Titik 3: jika pusat tsunami di lereng terjal di lepas pantai Polewali: 

Jarak antara titik 3 dengan pantai Polewali sekitar 10 km atau 10.000 m. Berdasarkan garis grafis di Gambar-2, bisa diperkirakan kedalaman rata-ratanya sekitar 150 m. Dari rumus di Gambar-3, didapatkan kecepatan gelombang tsunami dari titik 3 ke pantai Polewali: 38,3 m/detik. 

Waktu yang dibutuhkan gelombang tsunami dari titik 2 ke pantai Polewali = 10.000 (m) / 38,3 (m/detik) = 261,1 detik = 4,352 menit. Dalam waktu ini, orang yang berlari-lari kecil akan menempuh jarak = 4,352 detik x 2,22 (m/detik) = 966,1 m. 

Waktu 4,296 menit tersebut merupakan selisih waktu antara terjadinya gempa dengan tibanya tsunami di pantai Polewali. Waktu 4,352 menit tersebut terbilang “cukup” untuk menjauh dari pantai ke lokasi yang aman dari jangkauan tsunami, sejauh 966,1 m.  

Batas dan lokasi aman tsunami di Polewali

Batas aman tsunami di Polewali adalah sepanjang jalur Jl. Andi Depu – Jl. Ahmad Yani, kecuali di sekitar jembatan Sarampu karena posisinya relatif dekat dengan pantai. Bila terjadi gempa yang dirasa besar, warga yang bermukim di kedua sisi jalur jalan tersebut dan yang bermukim di sebelah utaranya, tidak perlu mengungsi. Mereka cukup ke halaman rumah masing-masing, tapi relatif jauh dari dinding rumah/gedung, pohon besar, tiang listrik dan tidak berada di bawah kabel jaringan listrik. 

Adapun warga yang bermukim antara pantai dengan sekitar jalur Jl. Andi Depu – Jl. Ahmad Yani, harus segera menjauh dari pantai melalui jalan atau lorong-lorong yang tegak lurus dengan garis pantai, menuju ke lokasi titik kumpul. Beberapa lokasi titik kumpul yang aman dari jangkauan tsunami adalah halaman Mesjid Syuhada, Lapangan Pancasila, halaman SMAN1, halaman kantor DPRD Polman, halaman Mesjid Baiturrahim Lantora, halaman SMPN1, halaman Mesjid Jami’ Tanro, halaman SDN1, halaman terminal lama, dan lain-lain. 

Bagi warga Pulau Battoa, Pulau Tangnga dan Pulau Karamasang, begitu terjadi gempa yang dirasa besar, segera berlari ke lereng bukit. Lokasi yang aman tsunami, di masing-masing pulau tersebut, adalah semua lereng bukit yang tingginya minimal 10 m dpl (di atas permukaan laut). 

Titik 4: jika pusat tsunami di lereng terjal di lepas pantai Pajalele: 

Sama dengan titik 3. Waktu 4,296 menit tersebut merupakan selisih waktu antara terjadinya gempa dengan tibanya tsunami di pantai Pajalele. Waktu 4,352 menit tersebut terbilang “cukup” untuk menjauh dari pantai ke lokasi yang aman dari jangkauan tsunami, sejauh 966,1 m.  

Batas dan lokasi aman tsunami di Pajalale

Profil memanjang Sungai Paku atau Sungai Binanga Karaeng adalah sangat landai Gelombang tsunami bisa menjalar jauh ke arah daratan melalui sungai ini. Karenanya, warga Kampung Dusung yang jarak rumahnya kurang dari 200 m dari alur Sungai Paku, harus segera menjauh dari sungai tersebut menuju ke lokasi titik kumpul jika terjadi gempa yang dirasa besar, 

Batas aman tsunami di Pajalale adalah Mesjid Hidayatullah dan lokasi lain yang sama jaraknya antara pantai dengan mesjid. Jika terjadi gempa yang dirasa besar, warga yang bermukim antara pantai dengan mesjid tersebut harus bergegas menjauh dari pantai melalui jalan atau jalan setapak yang tegak lurus dengan garis pantai, menuju ke lokasi titik kumpul. Beberapa lokasi titik kumpul yang aman dari tsunami, baik dari arah pantai maupun sungai adalah Pasar Pajalele, lapangan bola, halaman Souraja, dan lain-lain. 

Adapun warga yang bermukim di bagian sebelah timur batas aman tersebut, kecuali yang jarak rumahnya < 200 m dari alur Sungai Paku, cukup ke halaman rumahnya masing-masing yang relatif jauh dari dinding rumah, pohon besar dan tiang listrik. Dan, tidak berada di bawah kabel jaringan listrik.

Bagi warga Polewali serta Pajalele dan sekitarnya, begitu terjadi gempa yang “dirasa” besar,  harus segera menjauh dari pantai agar dalam waktu 4,352 menit sudah berada pada jarak 966,1 m dari pantai, yang terbilang jarak aman dari jangkauan tsunami. 

Jangan menunggu berita dari TV atau media lainnya baru bergerak menjauh dari pantai. Sistem di BMKG, jika terjadi gempa, nanti di menit ke-5 baru diberitakan apakah gempa tersebut berpotensi terjadi tsunami atau tidak. Karena, jika terjadi tsunami, gelombang tsunami sudah sampai di pantai Polewali atau pantai Pajalele 4,352 menit setelah gempa sementara pengumumannya nanti pada menit ke-5 setelah gempa.

Pengamat Kebencanaan Sulteng, Abdullah

from MASALEMBO https://ift.tt/3av3XXU
via gqrds

Read More

BMKG : Mamuju Relatif Cukup Aman Walau Potensi Terjadi Gempa Susulan

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut Kabupaten Mamuju relatif cukup aman walaupun berpontensi terjadi gempa susulan namun berskala kecil. 

Demikian disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat mengunjungi lokasi-lokasi pengungsian di Mamuju. 

Dwikorita mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai berita hoax soal terjadinya gempa yang lebih besar dan tsunami karena BMKG tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

"Harapan saya masyarakat tidak secepatnya percaya kabar tersebut," katanya, Senin (18/1/2021).

Dia mengingatkan bila terjadi gempa tidak perlu panik dan segera hindari bangunan tinggi serta mencari tempat yang dianggap aman.

"Saya akan tetap berada di Mamuju sambari memantau perkembangan terjadinya gempa susulan," ujarnya.

Sementara juru bicara satuan tugas penanggulangan bencana H. M. Natsir, mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik bila terjadi gempa susulan.

"Tidak perlu panik bila terjadi gempa susulan. Cukup hindari pantai dan mencari tempat aman yang lebih tinggi," ucapnya. (fadil/red)

from MASALEMBO https://ift.tt/3nWy1jA
via gqrds

Read More