Api Melahap Tiga Rumah di Majene, Polisi Mulai Ungkap Penyebab

Kondisi rumah warga Timbo-Timbo, Kelurahan Pangngaliali, Banggae, Majene usai dilalap si jago merah, Jumat (2/8/2024) pagi. [Foto: Humas Polres Majene]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Musibah kebakaran kembali melanda Kabupaten Majene pada Jumat pagi (2/8/24). Kali ini, tiga unit rumah di Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, menjadi sasaran amukan si jago merah.

Iptu Edi Jatmika, Kapolsek Banggae, segera mengerahkan personelnya untuk membantu masyarakat dan petugas pemadam kebakaran begitu menerima laporan kejadian. "Insiden terjadi sekitar pukul 05.30 WITA. Tiga rumah warga yang terbakar adalah milik Baharuddin (64), Rahman Umar (60), dan H. Abdul Rahman (60)," ujar Iptu Edi.

Menurut keterangan yang dihimpun, api pertama kali menyala di rumah Baharuddin, seorang penjual bahan bakar eceran. Pagi itu, seusai salat subuh, Baharuddin hendak mengisi botol-botol eceran dari jerigen di gardu penjualannya. Karena listrik padam, ia menyalakan lilin sebagai penerangan dekat botol berisi pertalite.

"Baharuddin kemudian ke kamar mandi. Saat kembali, ia mendapati botol bensin sudah terbakar, membakar gorden dan sebagian rumahnya," jelas Iptu Edi.

Meski Baharuddin segera berteriak minta tolong, api telah menjalar ke rumah tetangganya, Rahman Umar dan H. Abdul Rahman.

Dua unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Majene tiba di lokasi sekitar pukul 06.00 WITA. Bersama personel Polres Majene, TNI, dan warga setempat, mereka berhasil memadamkan api dalam waktu kurang lebih satu jam.

Pasca pemadaman, Tim Identifikasi Polres Majene melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Meski tidak ada korban jiwa, estimasi kerugian materi belum dapat dipastikan hingga berita ini diturunkan.

Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dalam menangani bahan bakar dan penggunaan api, terutama saat listrik padam. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan memiliki alat pemadam api ringan di rumah sebagai tindakan preventif.

from MASALEMBO https://ift.tt/yzVgOEZ
via gqrds

Read More

Massa Aksi Bawa Poster "Sulawesi Barat Bukan Tumbal IKN" Saat Demo di Kementerian ESDM

Mahasiswa membawa poster saat menggelar aksi di kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (22/7/2024). [Aco Nursyamsu/masalembo.com]

JAKARTA, MASALEMBO.COM - Puluhan mahasiswa menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari warga Sulawesi Barat, Jaringan Komunikasi Mahasiswa Nasional Sulawesi Barat, dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional menggelar aksi protes di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta hari ini, Senin (22/7/2024).

Aksi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran warga terhadap upaya pemerintah pusat dan provinsi dalam mempercepat ekspansi industri ekstraktif di Sulawesi Barat. Para demonstran menilai bahwa ekspansi ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luas dan berpotensi memicu bencana ekologis serta meningkatkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Pada aksi ini, tampak mahasiswa dan warga Sulawesi Barat membawa spanduk bertuliskan "Tolak Ekspansi Industri Ekstraktif di Sulawesi Barat." Selain itu, poster bertuliskan "Sulawesi Barar Bukan Tumbal IKN." Mereka bergantian berorasi dengan dikawal ketat petugas kepolisian setempat.

Beberapa isu utama yang disoroti dalam aksi ini antara lain:

1. Operasi tambang batubara PT Bonehau Prima Coal di Desa Tamalea, Mamuju, yang diduga beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

2. Pembangunan PLTA berkapasitas 450 MW di wilayah Kalumpang yang dikhawatirkan akan menghilangkan situs peradaban warga setempat.

3. Dampak negatif PLTU Batubara di Desa Belang-belang, Mamuju, terhadap lingkungan dan mata pencaharian nelayan setempat.

4. Rencana penambangan Logam Tanah Jarang di Mamuju dan Mamasa yang berpotensi membawa dampak lingkungan yang lebih berbahaya.

5. Ekspansi pertambangan di Polewali Mandar yang dikhawatirkan akan memperparah bencana banjir di wilayah tersebut.

6. Penambangan batu gajah dan pasir untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengancam ruang hidup warga dan habitat satwa langka.

Para demonstran menuntut pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ekspansi industri ekstraktif dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Alfarhat Kasman, Pengkampanye JATAM Nasional, menyatakan, "Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan ekspansi industri ekstraktif yang mengancam kehidupan warga Sulawesi Barat. Pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal."

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait aksi protes ini. (Ril/har)

from MASALEMBO https://ift.tt/S6tTBFZ
via gqrds

Read More

Jalan Poros Sese di Mamuju Ancam Keselamatan Pengendara

Kondisi sisi kiri jalan Poros Sese di Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju. [Foto: Awal S/masalembo.com]

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Kondisi Jalan Poros Sese di Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini sangat memprihatinkan. Tebing sekitar 40 meter di sisi kiri jalan dari arah Tambayako-Sese telah longsor dan mengikis bahu jalan, mengancam keselamatan pengendara yang melintas.

"Ini jalan yang paling saya takuti saat melintas, karena tinggal sedikit lagi jalan akan runtuh akibat longsor. Semoga pemerintah segera bertindak sebelum kondisinya makin parah," kata Jerni Anjani, warga Sese, Rabu (10/7/2024).

Jerni menambahkan, "Karena banyak pengendara yang menghindari jalur longsor, mereka lebih memilih jalur di sisi gunung. Bahayanya, kendaraan bisa berpapasan di area tikungan."

Jalan ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan Kelurahan Simboro dan Kelurahan Rangas. Tebing setinggi sekitar 40 meter yang longsor telah mengikis bahu jalan. Ditambah lagi, kondisi jalan berliku dan berlubang, tanpa penerangan dan pembatas jalan, sering menyebabkan kecelakaan di area tersebut.

"Apalagi kalau malam dan hujan, kita harus ekstra hati-hati saat melewatinya," ujar Padilah, warga setempat.

Muh Yunus, tokoh pemuda Sese, mengungkapkan bahwa longsor di jalan tersebut sudah lama terjadi, namun belum ada tindakan dari pemerintah atau pihak terkait. "Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai ada korban baru ditangani," katanya.

Yunus berharap pemerintah segera membangun talud di sepanjang area longsor untuk mencegah kerusakan lebih parah. "Kita berharap pemerintah segera turun tangan menangani jalan ini sebelum semakin parah," tegasnya.

Lurah Simboro, Asri, belum memberikan tanggapan ketika dihubungi melalui telepon dan WhatsApp terkait kondisi jalan tersebut hingga berita ini diturunkan. (Wal/red)

from MASALEMBO https://ift.tt/7Xo5Iab
via gqrds

Read More

Pj Gubernur Sulbar Kini Mulai Bertingkah Tak Karuan

Oleh: Dr. H. Mulyadi Bintaha, M Pd (Anggota DPRD Provinsi Sulbar)

MOHON maaf saya selaku salah seorang Wakil Rakyat Sulbar harus berkata demikian berkenaan dengan penggantian Plt Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat (Sdr. HM Yusuf Tahir). Saya merasa tergelitik dengan prilaku seorang pimpinan sekelas Gubernur yang demikian gegabah dalam menilai bawahnya.

Sejatinya, seorang pimpinan sebagai pengambil kebijakan haruslah lebih arif. Artinya seyogyanya terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang berbagai aspek yang bisa menjadi alasan rasional sebelum memgambil keputusan yang dapat merugikan orang lain.

Dalam Al Quran Allah SWT telah memperingatkan kepada semua orang beriman, bahwasanya jika ada orang fasiq yang menyampaikan suatu berita maka periksalah olehmu dengan teliti berita itu. Jangan sampai engkau menimpahkan musibah terhadap seseorang atau suatu kuam sebelum mengetahui sebab akibatnya, sehingga engkau menyesali perbuatanmu itu.

Maka, sehubungan dengan penggantian Plt Kepala Kesbangpol (Sdr. HM Yusuf Tahir) dengan alasan  irrasional yang menyatakan kinerjanya tidak bagus berdasarkan laporan kelompok mahasiswa demonstran. Hal ini merupakan suatu tindakan yang sangat tidak bijak. Dimana para mahasiswa yang lagi terbakar semangat dan gairah kritiknya sedang memuncak. Umumnya mereka lepas kendali sehingga nyaris tidak ada orang yang benar dalam pandanganya. Olehnya itu saya berpandangan bahw Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin terlapau gegabah dan bertingkah otoriter dalam hal ini. Seandainya beliau bijaksana seharusnya terlebih dahulu melakukan investigasi ke Kantor Pejabat yang bersangkutan dengan melihat segala aspek dan tupoksi kelembagaan, kemudian meminta pertimbangan dari Sekretaris Daerah selaku pembantunya sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, barulah kemudian mengabil keputusan. 

Secara objektif saya melihat bahwa Plt Kepala Kesbangpol sebagai salah satu OPD yang tupoksinya banyak beririsan dengan aktivitas di DPRD, telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Contoh dalam hal memfasilitasi hal-hal yang barkaitan dengan stabilitas Pemerintahan dan Politik. Antara lain secara kelembagaan memfasilitasi kelompok mahasiswa/Ormas yang memberitahukan secara tertulis untuk melakukan demo atau unjuk rasa kepada OPD teknis yang relevan atau ke DPRD. Selain itu Plt Kepala Kesbangpol (HM. Yusuf Tahir) telah melaksaakan tugas dengan baik dan telah diperpanjang 3 bulan berikutnya. Berati bahwa yang bersagkutan dianggap mampu melaksanakan tugas. Apalagi beliau juga telah mengikuti asesmen pejabat tinggi pratama dan dinyatakan ke publik sebagai salah seorang yang memenuhi persyaratan. 

Maka, terlepas dari terpilih atau tidaknya untuk dilantik sebagai Kepaa Dinas memang adalah hak prerogatif Kepala Daerah (Pj Gubernur) untuk menetapknya. Namun idealnya tidak dengan cara kurang manusiawi menjatuhkan bawahan tanpa alasan yang rasional sebagai mana uraian di atas. 

Adapun penjelasan Kepala BKD sesuai Surat Edaran Menteri yang menyatakan bahwa Plt Kadis ditetapkan 3 bulan kemudian, masih dapat diperpanjang 3 bulan kemudian jika dinilai mampu dan masih diperlukan. Tentu saja benar adanya dengan syarat bahwa jika Plt yang telah diperpanjang hingga tiga bulan berikutnya diaggap cukup bersyarat dan memungkinkan dipilih oleh penentu kebijakan. Maka Plt tersebut sejainya dilantik saja, karena tidak lebih baik melantik orang lain yang juga telah bersyarat dan lebih sesuai dengan selera penentu kebijakan sebagai penggantinya demi normalisasi dan optimalisasi fungsi  pada OPD tersebut dari pada menggantinya dengan Plt lagi, dimana menunjuk Kepala OPD memegang jabatan rangkap sementra para Kepala OPD juga sedang sibuk-sibuknya mengejar progres pada dinas yang dipimpinnya.

Di sini saya menilai sungguh kurang efektif kebijakan Pj Gubernur ini. Lagi-lagi bisa menuai keterbengkalaian capaian kinerja atau amburadulnya pelasanaan tupoksi di OPD Kesbangpol bahkan bisa saja menjadi ajang penyimpangan paggunaan anggraan yang sedang memprihatinkan. (*)

from MASALEMBO https://ift.tt/KcW6LDr
via gqrds

Read More

BPJS Kesehatan Mamuju Gandeng Media Sukseskan Program JKN

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Mamuju terus bersinergi bersama insan media dalam penyebaran informasi tentang jaminan kesehatan.

Hal itu ditegaskan pada kegiatan workshop kolaborasi media dukung sustainabilitas program JKN yang dilaksanakan di rumah makan Cilacap, Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju, Rabu (12/6/2024).

Kepala Bagian Umum, SDM dan Komunikasi BPJS Cabang Mamuju, Sandi Paskirab Nugroho pada kesempatan itu mengatakan, pentingnya dukungan media dalam program JKN, yakni sebagai informasi dan pengetahuan, mencari perhatian khalayak, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, mempengaruhi khalayak, sebagai pengawas dan kontrol sosial.

"Dan tempat penyampaian pesan tertentu," ujarnya.

Sehingga kata Sandi, perlunya kolaborasi dengan insan media dalam pembuatan dan penyebaran berita positif baik berupa testimoni, informasi program, gaya hidup sehat dan meningkatkan citra positif.

Pada kesempatan itu juga Sandi mengatakan BPJS membuka layanan PANDAWA hotline 08118165165. Salah satu layanan dari BPJS Kesehatan untuk mengurus beberapa keperluan administrasi, seperti pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga, pinda jenis kepersertaan pekerja penerima upah (PPU) Non Aktif menjadi PBPU, pengaktifan kembali kartu, perubahan atau perbaikan data. Perubahan pasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Selain itu, PANDAWA juga dapat untuk pengurangan anggota keluarga, dan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama. "Bisa juga menghubungi nomor tersebut sebagai tempat pengaduan soal layanan fasilitas kesehatan," pungkasnya.

Kegiatan ini narasumber dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulbar, Andi Fahriadi Kusno.

Pada kesempatan itu, ia mengajak para wartawan untuk mendaftar pada seleksi anggota KIP Sulbar yang tak lama lagi berakhir.

"Jadi saya mengajak teman-teman wartawan mendaftar KIP, setidaknya ada dari media," ujarnya.(Al/red)

from MASALEMBO https://ift.tt/d2Qhf0U
via gqrds

Read More

Warga Desa Sukajeruk Diresahkan Oleh Perselingkuhan Salah Satu Oknum Panwascam

Foto: Ilustrasi [Net]

SUMENEP, MASALEMBO.COM- Warga Dusun Gunung, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu mengaku resah terhadap tindakan, perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu oknum Komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) setempat berinisial FRD.

Menurut salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya berinisial RF oknum Panwascam Masalembu tersebut, kerap kali datang tanpa mengenal waktu ke lingkungannya yang mana selingkuhan oknum tersebut berada.

Selingkuhan FRD saat ini berstatus Janda dan memiliki toko kelontong. RF juga mengaku warga sudah pernah mengingatkan, namun tidak pernah diindahkan oleh pelaku, malah justru semakin menjadi-jadi.

"Sering kali FRD itu datang, siang malam tidak mengenal waktu. Bahkan dari siang Sampek malam kadang, " ujarnya. Sabtu 25/04.

Padahal kata RF oknum Panwascam tersebut sudah memiliki istri dan anak. Ditambah juga bekerja sebagai tenaga pendidik di salah lembaga yang ada di Kecamatan Masalembu.

Sampai saat ini warga masih terus mencoba menahan diri untuk tidak melakukan main hakim sendiri. Akan tetapi warga juga tidak mengerti musti melapor kemana, sementara tindakan FRD sudah merusak lingkungan sekitar.

"Ya warga sudah pernah mengingatkan, keduanya baik FRD maupun selingkuhannya," ungkapnya.

RF juga khawatir apabila tindakan perselingkuhan oleh oknum Panwascam tersebut, tidak segera diakhiri. Kesabaran warga sekitar sudah tidak dibendung lagi. Saat ini warga sekitar tempat tinggal janda selingkuhan FRD sudah sangat resah.

"Masyarakat sangat resah dan mulai benci sama FRD, warga mana yang mau lingkungannya dijadikan tempat perselingkuhan," tandasnya.

Secara terpisah, Masalembo.com mencoba menghubungi salah satu Komisioner Panwascam Masalembu Chairullah untuk dimintai keterangan, namun hingga berita ini dinaikkan belum memberikan yang bersangkutan belum membalas pesan singkat WhatsApp.

Sementara itu FRD sejak Jum'at 24 Mei 2024 malam. Belum menjawab satupun telfon lewat media sosial WhatsApp ketika hendak dimintai keterangan. (TH)

from MASALEMBO https://ift.tt/k6F9iIP
via gqrds

Read More

Tantangan Hoaks dalam Dunia Pendidikan, Topik Webinar Kominfo di Majene

MAJENE, MASALEMBO.COM - Banyak hal baik bisa dipetik dari dunia digital. Di samping kebaikan dan manfaatnya, dunia digital (internet) juga menyimpan sisi buruk berupa informasi salah (hoaks). Kecepatan penyebaran hoaks adalah wajah lain dari tantangan dunia pendidikan di era post-truth.

Untuk dapat mengenal dan mengatasi hoaks era post-truth, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar webinar literasi digital untuk segmen pendidikan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Senin (6/5) pagi, pukul 09.00 WITA.

Mengusung tema ”Tantangan Hoaks dalam Dunia Pendidikan”, webinar yang akan diikuti secara nobar oleh pelajar dari berbagai sekolah itu rencananya menghadirkan tiga narasumber. Mereka adalah Jawara Internet Sehat Sulteng Andi Rizky Herdiansyah, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majene Sarmin, key opinion leader presenter Tya Yustia, dan Syam Mudho selaku moderator.

”Webinar juga dapat diikuti secara gratis dengan cara mendaftar di link https://ift.tt/XbvjVpt. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat dari Kemenkominfo, dan tersedia voucher e-wallet senilai total Rp 1 juta untuk 10 peserta yang terpilih dengan pertanyaan interaktif paling menarik,” tulis Kemenkominfo dalam rilis kepada awak media, Minggu (5/5).

Terkait topik webinar, Kemenkominfo menjelaskan, dalam konteks pendidikan, fenomena post-truth terutama terjadi dalam hal penyampaian informasi dan penilaian terhadap informasi yang disajikan. Di era digital, informasi dapat dengan mudah disebarkan dengan sangat cepat dan meluas.

”Informasi benar bercampur dengan yang salah. Ini mengakibatkan munculnya banyak informasi yang tidak terverifikasi atau salah yang dapat memengaruhi persepsi dan pandangan siswa terhadap suatu topik,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Fenomena post-truth, lanjut Kemenkominfo, erat kaitannya dengan penyebaran berita palsu (hoaks). Berita palsu dapat dengan mudah disebar melalui media sosial dan menjadi viral dalam waktu yang sangat cepat. ”Bahkan ketika berita palsu telah dikoreksi, dampak dari berita tersebut mungkin sudah telanjur menyebar dan mempengaruhi persepsi publik,” tegasnya.

Kemenkominfo menambahkan, pengaruh fenomena post-truth dalam pendidikan sangat berbahaya. Siswa dapat terjebak dalam pandangan yang salah atau dangkal tentang topik-topik penting yang dapat mempengaruhi keputusan mereka di masa depan. ”Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpikir kritis, mengevaluasi informasi secara objektif, dan membuat keputusan yang informasinya didasarkan pada fakta,” urai Kemenkominfo.

Untuk diketahui, gelaran webinar seperti di Kabupaten Majene, Sulbar ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), yang dihelat Kemenkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Tahun ini, program #literasidigitalkominfo ini mulai bergulir pada Februari 2024. Berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 142 mitra jejaring seperti akademisi, perusahaan teknologi, serta organisasi masyarakat sipil, program ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, kreatif, produktif, dan aman.

Kecakapan digital menjadi penting, karena-menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)-pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (*/red)

from MASALEMBO https://ift.tt/84lLuPp
via gqrds

Read More