Warga Desa Sukajeruk Diresahkan Oleh Perselingkuhan Salah Satu Oknum Panwascam

Foto: Ilustrasi [Net]

SUMENEP, MASALEMBO.COM- Warga Dusun Gunung, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu mengaku resah terhadap tindakan, perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu oknum Komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) setempat berinisial FRD.

Menurut salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya berinisial RF oknum Panwascam Masalembu tersebut, kerap kali datang tanpa mengenal waktu ke lingkungannya yang mana selingkuhan oknum tersebut berada.

Selingkuhan FRD saat ini berstatus Janda dan memiliki toko kelontong. RF juga mengaku warga sudah pernah mengingatkan, namun tidak pernah diindahkan oleh pelaku, malah justru semakin menjadi-jadi.

"Sering kali FRD itu datang, siang malam tidak mengenal waktu. Bahkan dari siang Sampek malam kadang, " ujarnya. Sabtu 25/04.

Padahal kata RF oknum Panwascam tersebut sudah memiliki istri dan anak. Ditambah juga bekerja sebagai tenaga pendidik di salah lembaga yang ada di Kecamatan Masalembu.

Sampai saat ini warga masih terus mencoba menahan diri untuk tidak melakukan main hakim sendiri. Akan tetapi warga juga tidak mengerti musti melapor kemana, sementara tindakan FRD sudah merusak lingkungan sekitar.

"Ya warga sudah pernah mengingatkan, keduanya baik FRD maupun selingkuhannya," ungkapnya.

RF juga khawatir apabila tindakan perselingkuhan oleh oknum Panwascam tersebut, tidak segera diakhiri. Kesabaran warga sekitar sudah tidak dibendung lagi. Saat ini warga sekitar tempat tinggal janda selingkuhan FRD sudah sangat resah.

"Masyarakat sangat resah dan mulai benci sama FRD, warga mana yang mau lingkungannya dijadikan tempat perselingkuhan," tandasnya.

Secara terpisah, Masalembo.com mencoba menghubungi salah satu Komisioner Panwascam Masalembu Chairullah untuk dimintai keterangan, namun hingga berita ini dinaikkan belum memberikan yang bersangkutan belum membalas pesan singkat WhatsApp.

Sementara itu FRD sejak Jum'at 24 Mei 2024 malam. Belum menjawab satupun telfon lewat media sosial WhatsApp ketika hendak dimintai keterangan. (TH)

from MASALEMBO https://ift.tt/k6F9iIP
via gqrds

Read More

Tantangan Hoaks dalam Dunia Pendidikan, Topik Webinar Kominfo di Majene

MAJENE, MASALEMBO.COM - Banyak hal baik bisa dipetik dari dunia digital. Di samping kebaikan dan manfaatnya, dunia digital (internet) juga menyimpan sisi buruk berupa informasi salah (hoaks). Kecepatan penyebaran hoaks adalah wajah lain dari tantangan dunia pendidikan di era post-truth.

Untuk dapat mengenal dan mengatasi hoaks era post-truth, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar webinar literasi digital untuk segmen pendidikan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Senin (6/5) pagi, pukul 09.00 WITA.

Mengusung tema ”Tantangan Hoaks dalam Dunia Pendidikan”, webinar yang akan diikuti secara nobar oleh pelajar dari berbagai sekolah itu rencananya menghadirkan tiga narasumber. Mereka adalah Jawara Internet Sehat Sulteng Andi Rizky Herdiansyah, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majene Sarmin, key opinion leader presenter Tya Yustia, dan Syam Mudho selaku moderator.

”Webinar juga dapat diikuti secara gratis dengan cara mendaftar di link https://ift.tt/XbvjVpt. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat dari Kemenkominfo, dan tersedia voucher e-wallet senilai total Rp 1 juta untuk 10 peserta yang terpilih dengan pertanyaan interaktif paling menarik,” tulis Kemenkominfo dalam rilis kepada awak media, Minggu (5/5).

Terkait topik webinar, Kemenkominfo menjelaskan, dalam konteks pendidikan, fenomena post-truth terutama terjadi dalam hal penyampaian informasi dan penilaian terhadap informasi yang disajikan. Di era digital, informasi dapat dengan mudah disebarkan dengan sangat cepat dan meluas.

”Informasi benar bercampur dengan yang salah. Ini mengakibatkan munculnya banyak informasi yang tidak terverifikasi atau salah yang dapat memengaruhi persepsi dan pandangan siswa terhadap suatu topik,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Fenomena post-truth, lanjut Kemenkominfo, erat kaitannya dengan penyebaran berita palsu (hoaks). Berita palsu dapat dengan mudah disebar melalui media sosial dan menjadi viral dalam waktu yang sangat cepat. ”Bahkan ketika berita palsu telah dikoreksi, dampak dari berita tersebut mungkin sudah telanjur menyebar dan mempengaruhi persepsi publik,” tegasnya.

Kemenkominfo menambahkan, pengaruh fenomena post-truth dalam pendidikan sangat berbahaya. Siswa dapat terjebak dalam pandangan yang salah atau dangkal tentang topik-topik penting yang dapat mempengaruhi keputusan mereka di masa depan. ”Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpikir kritis, mengevaluasi informasi secara objektif, dan membuat keputusan yang informasinya didasarkan pada fakta,” urai Kemenkominfo.

Untuk diketahui, gelaran webinar seperti di Kabupaten Majene, Sulbar ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), yang dihelat Kemenkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Tahun ini, program #literasidigitalkominfo ini mulai bergulir pada Februari 2024. Berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 142 mitra jejaring seperti akademisi, perusahaan teknologi, serta organisasi masyarakat sipil, program ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, kreatif, produktif, dan aman.

Kecakapan digital menjadi penting, karena-menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)-pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (*/red)

from MASALEMBO https://ift.tt/84lLuPp
via gqrds

Read More

Lawan Hoaks di Media Sosial, Tema Webinar Kominfo di Mamuju Tengah

MAMUJU TENGAH, MASALEMBO.COM - Selain terbukti banyak memberikan manfaat, media sosial juga dikenal paling banyak berkontribusi menyebarkan berita palsu atau hoaks. Penyebaran informasi hoaks perlu dilawan, karena dapat menimbulkan keresahan. Masyarakat perlu diingatkan agar memanfaatkan media sosial secara positif, sehingga tidak mudah termakan isu yang tidak benar.

Untuk memberikan pemahaman terkait jenis dan bahaya hoaks di media sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar webinar literasi digital di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulbar, Jumat (2/5) pagi, pukul 09.00 WITA. 

Mengusung tema ”Lawan Hoaks di Media Sosial”, webinar untuk segmen pendidikan yang akan diikuti secara nobar oleh pelajar dan guru dari sejumlah sekolah itu rencananya menghadirkan tiga narasumber. Mereka adalah technopreneur Erlan Primansyah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Busdir, key opinion leader Mom Influencer Ana Livian, dan Iman Darmawan selaku moderator.

”Webinar juga dapat diikuti secara gratis dengan cara mendaftar di link https://ift.tt/ASCTpzL. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat dari Kemenkominfo, dan tersedia voucher e-wallet senilai total Rp 1 juta untuk 10 peserta yang terpilih dengan pertanyaan interaktif paling menarik,” tulis Kemenkominfo dalam rilis kepada awak media, Kamis (2/5). 

Terkait topik webinar, Kemenkominfo menjelaskan, era digital ditandai dengan maraknya penggunaan media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi yang ada di media sosial seluruhnya baik dan dapat dipercaya kebenarannya. ”Literasi digital bertujuan memberikan pemahaman terhadap informasi hoaks dan kiat-kiat mengatasinya,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

”Dengan literasi digital, memungkinkan seseorang paham bentuk dan jenis hoaks, tips maupun kiat untuk menepis hoaks, bahkan melawannya agar tidak meluas penyebarannya,” tegas Kemenkominfo.

Kemenkominfo menambahkan, hoaks dapat menyebabkan perpecahan renggangnya persatuan masyarakat. ”Apalagi, kini banyak beredar berita hoaks terkait dengan indeologi yang bertentangan dengan nilai Pancsila,” imbuhnya.

Untuk diketahui, gelaran webinar seperti di Mamuju Tengah, Sulbar ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), yang dihelat Kemenkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Tahun ini, program #literasidigitalkominfo ini mulai bergulir pada Februari 2024. Berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 142 mitra jejaring seperti akademisi, perusahaan teknologi, serta organisasi masyarakat sipil, program ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, kreatif, produktif, dan aman.

 

Kecakapan digital menjadi penting, karena – menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) – pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (*/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/Izl1cS7
via gqrds

Read More

Pj Desa Masakambing Sebut Berita Penyelewengan Bantuan Beras Tidak Sesuai Fakta

Pj Desa Masakambing Ainul Yakin. [Ist]

SUMENEP, MASALEMBO.COM - Pemerintah Desa (Pemdes) Masakambing, Kecamatan Masalembu menyebut berita perihal penyelewengan bantuan beras 10kg tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Minggu (14/04)

Sebab menurut Pj Desa Masakambing Ainul Yakin mengatakan, pihaknya sama sekali tidak melakukan seperti yang sudah diberitakan oleh salah satu media tersebut. 

"Informasi yang ditulis oleh media tersebut, tidak utuh dan tidak sesuai fakta, bahkan cenderung mendiskreditkan Pemdes Masa Kambing," ujarnya melalui saluran telfon. Minggu (14/05).

Pada faktanya berdasarkan data di Desa Masakambing terdapat 195 KK Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan beras dari 315 KK. Namun Pemdes Masakambing melihat di lapangan dan aspirasi masyarakat, masih banyak keluarga yang sebetulnya layak menerima bantuan.

Untuk itulah pihaknya, melakukan kordinasi dan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tujuan mengakomodir aspirasi dan menghindari kecemburuan antar masyarakat di akar rumput.

"Jadi Pemdes dan BPD Desa Masakambing melakukan rapat, terkait dengan skema penyaluran bantuan beras tersebut," urainya.

Berdasarkan hasil keputusan rapat Pemdes dan BPD Desa Masakambing, tercapai sebuah kesepakatan diskresi kebijakan agar bantuan beras 10kg itu disalurkan kepada seluruh KK yang jumlahnya 315 KK. 

"Dari alokasi bantuan beras yang ada, setiap KK di Desa Masakambing mendapatkan 5 Kg beras," ungkapnya.

Kebijakan skema penyaluran bantuan beras 10kg tersebut kata Ainul Yakin, merupakan hasil keputusan bersama. Bukan hanya semata-mata dari Pemdes Masakambing, yang didasarkan pada kepentingan masyarakat luas di desa setempat.

"Itu sudah menjadi hasil keputusan bersama Pemdes dan BPD Masakambing saat rapat," tegasnya.

Sementara itu terkait dengan pemberitaan terkait dengan pungli sebesar Rp 5 ribu. Ainul Yakin menjelaskan, hal itu tidak layak disebut pungli sebab biaya yang dikeluarkan oleh penerima bantuan tersebut dialokasikan untuk biaya foto copy KTP dan KK yang jumlahnya tiga rangkap.

Kondisi di Desa Masakambing sendiri kata dia, tidak ada tempat foto copy melainkan print scan itupun harus menggunakan mesin diesel dan biaya yang harus dikeluarkan juga sama sebesar Rp 5 ribu. Untuk itu Pihaknya, sengaja mengakomodir secara langsung untuk mempercepat proses distribusi bantuan dan tidak mempersulit masyarakat.

"Kondisi di Desa Masakambing yang notabene daerah Kepulauan terpencil disamakan dengan daratan, boleh di cek ke lokasi," tandasnya. (TH)

from MASALEMBO https://ift.tt/QBiZe6l
via gqrds

Read More

Ketua IMM Minta Bupati Majene Copot Kadis PU, Ada Apa?

Irwan Japaruddin (ist)

MAJENE, MASALEMBO.COM - Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Majene, Irwan Japaruddin meminta bupati Andi Achmad Syukri segera mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Andi Asraf T.

Irwan menyebut, pencopotan Kadis PUPR Majene layak dilakukan karena tidak mengawal dengan serius perbaikan jalan menuju Desa Lombang, Lombang Timur dan Salutahongan, Kecamatan Malunda yang sudah menjadi atensi serius bupati dan wakil bupati.

"Kami bersama masyarakat mengawal pekerjaan jalan telah menemukan pengerjaan sangat tidak profesional termasuk tidak ada transparansi RAB," jelas Irwan Japaruddin, Kamis (22/02/2024).

Padahal perbaikan jalan tersebut, sambung Irwan sudah dijanjikan dengan baik oleh Wakil Bupati Majene. Dia menjanjikan akan diperbaiki dengan baik sebab sangat dibutuhkan masyarakat.

Jalan penghubung desa tersebut setiap hari dilalui puluhan anak sekolah, masyarakat berobat ke Puskesmas termasuk ibu hamil. Juga jalan itu sebagai urat nadi kegiatan ekonomi masyarakat desa yang tiap saat mengangkut komoditas mereka ke pasar.

"Oleh sebab itu, harusnya Kadis PUPR dan jajarannya adalah OPD yang harus serius mengawal perbaikan tersebut tapi nyatanya tidak," pungkas Irwan.

Irwan mengatakan IMM Majene meminta bupati Majene untuk serius mengevaluasi Kadis PUPR Majene termasuk semua proyek infrastruktur agar dikerjakan dengan baik.

Saat berita ini ditayangkan, belum ada keterangan terkait pengerjaan jalan penghubung tiga desa di bagian pegunungan Kecamatan Malunda tersebut. (Ril/har)

from MASALEMBO https://ift.tt/zODlwSX
via gqrds

Read More

IMM Sulbar Minta Partai Nasdem Seriusi Pembayaran Upah Saksi di TPS

Ketua DPD IMM Sulbar, Albar Syam (ist)

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Merespon berita tentang kegagalan evaluasi dan kontrol Partai Nasdem terhadap kader-kadernya di akar rumput, membuat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat angkat bicara. 

Ketua DPD IMM Sulbar, Albar Syam, mengatakan, baru-baru ini muncul berita yang menerangkan tentang Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Barat, yang tidak menyalurkan upah (honor kerja) kepada saksi yang dikerahkan di TPS wilayah Sulbar saat pungut hitung suara 14 Februaru lalu. Hal ini menjadi sorotan. 

Berita yang dilansir esensi.com itu, telah dilihat sebanyak 2.685 kali, serta direpost puluhan kali dan menuai beragam komentar.

Ketua DPD IMM Sulbar Albar Syam, menanggapi berita itu dan menyayangkan sikap apatis Nasdem dalam merespon isu yang menyorot kinerja partainya. Menurut Albar, IMM Sulbar sendiri tengah melakukan upaya investigasi melalui Tim Riset dan Kebijakan Publik, yang dilakukan secara internal.

“Kami telah melakukan riset secara serius, bersama dengan teman-teman yang tersebar di kampus PTN dan PTS Sulawesi Barat, kami memang menemukan bukti adanya pengerahan tenaga kerja se-Sulawesi Barat sebagai saksi di TPS dan tersebar secara merata serta tidak dibayar, kami berharap ada iktikad baik dari DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat maupun legislatornya, terlebih Legislator Nasdem memiliki mayoritas suara pemilih di Sulawesi Barat pada Pemilu 2024," kata Albar, Sabtu (24/2/2024).

Albar menerangkan, saat pemilu elektebalitas Partai Nasdem sangat baik, sehingga sangat disayangkan apabila berita itu tidak ditindak lanjuti, karena akan berimbas kepada elektebalitias Nadem dan legislatornya.

Albar juga mengatakan bahwa elektabilitas Nasdem dan legislatornya sangat rentan jatuh, apabila berita seperti itu tidak digubris dan diseriusi. IMM Sulbar juga berupaya untuk berkomunikasi kepada Nasdem terkait berita itu, serta berupaya membangun jalur penyelesaian non litigasi, karena menurutnya persoalan itu menjadi tanggung jawab dan wewenang partai secara internal untuk memberikan solusi.

Dikatakan Albar, IMM Sulawesi Barat, juga menyayangkan adanya bukti-bukti kuat berupa rekaman dan pengakuan intimidasi kepada mahasiswa penerima beasiswa aspirasi oleh petugas dan tim pemenangan legislator partai Nasdem. Menurutnya, perlakuan seperti itu sangat jauh dari moralitas berbangsa dan bernegara serta kultur dan budaya yang ada di Sulawesi Barat. 

"Tidak boleh ada upaya apapun untuk memberikan intimidasi kepada penerima bantuan yang bergantung pada partai Nasdem, perihal seperti itu mesti tidak boleh dianggap sepele, sekalipun itu personal, tetapi mesti menjadi tanggung jawab internal partai," ucap Albar.

Menurut Albar, Nasdem sendiri mesti memberikan atensi yang tegas kepada kader-kadernya yang tersebar diakar rumput, bila tidak dilakukan, berarti partai menormalisasi perbuatan seperti itu.

Saat ini, kata Albar, upaya advokasi masih dilakukan oleh IMM Sulawesi Barat, beserta lembaga kepemudaan serta menjalin komunikasi kepada Perhimpunan Penyelamat Pendidikan dan Demokrasi, untuk mengambil sampel sebanyak-banyaknya. 

"Upaya ini sebagai pembuktian khusus penyelesaian jalur litigasi, apabila diperlukan," ungkapnya.

IMM Sulbar, sambung Albar, meminta partai Nasdem, untuk segera menyalurkan upah saksi-saksi yang dikerahkan ke TPS, sebab upah adalah tanggung jawab partai dan menjadi tanggung jawab kemanusiaan.

"Setiap manusia memiliki hak dan martabatnya sebagai manusia, tidak memberikan upah itu menghina kemanusiaan, upah bukan hanya soal nominal, upah adalah soal menghargai kemerdekaan orang lain," tutup Albar. 

Saat berita ini ditayangkan, belum ada pihak dari Partai Nasdem yang dapat dimintai keterangan. Konfirmasi dari pihak Nasdem sedang diupayakan oleh awak redaksi media ini. (Har/red)

from MASALEMBO https://ift.tt/WnK2tMI
via gqrds

Read More

Penebangan Kayu Ilegal di Ulumanda Diduga Libatkan Oknum Anggota TNI

Kayu sedang diangkut mobil hartop diduga dari penebangan ilegal di kawasan Ulu Makula, Desa Ulumanda, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. [Foto warga/ist]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Penebangan kayu tak berizin alias ilegal kembali diungkap warga Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Jumat 9 Februari 2024.

Sejumlah warga mengaku, telah mengetahui adanya aktifitas penebangan kayu di sebuah gunung kecamatan Ulumanda. Warga menyebut, ratusan lembar papan kayu jenis uru telah diangkut dari pelosok Ulumanda ke jalan poros untuk diperdagangkan.

"Saat ini sedang mengangkut kayu uru lebar 60 centimeter (cm), sementara tertampung 500 lembar," kata seorang warga, Jumat (9/2) malam.

Warga menyebut, penebangan ini dilakukan di hutan area Makula, Desa Ulumanda. Ironinya karena pebangan ilegal ini diduga telah dilindungi seorang oknum anggota TNI yang pernah bertugas di Desa Kabiraan sebagai babinsa.

"Katanya ini (kayu) untuk dijual oleh mantan babinsa Desa Kabiraan," ujar warga yang enggan menyebut namanya itu.

Warga lainnya mengungkap, oknum anggota TNI yang terlibat dalam praktek ilegal loging ini berinisial AS. Ia pernah bertugas sebagai babinsa dan saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD di Kabupaten Majene.

Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Malunda yang dikonfirmasi terkait penebangan ini, membenarkan kejadian tersebut. Namun mereka belum mengetahui apakah penebangan tersebut berada di area hutan lindung, hutan produksi, atau kawasan adat.

"Kita belum bisa memvonis bahwa mereka bekerja di hutan lindung karena belum mendapatkan titik kordinatnya," kata Abd Hamid, Kepala UPTD KPH Malunda, Kabupaten Majene.

Ia mengatakan, pihaknya akan melengkapi data dan informasi untuk dapat bertindak menyikapi maraknya informasi warga terkait penebangan hutan tersebut.

Sementara, Muh Yusuf yang merupakan anggota Kesatuan Polisi Kehutan (Polhut) Daerah Majene, mengatakan aktifitas penebangan itu tak memiliki izin. 

"Untuk saat ini tidak ada izin dari kehutanan, tapi kami dengar ada izin dari pihak adat, kami belum mendapat info lengkapnya," ujar Yusuf dikonfirmasi via telepon, Sabtu.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari pihak oknum anggota TNI yang disebut warga sebagai dalang dibalik penebangan kayu di area Makula, Kecamatan Ulumanda itu.

Awak media masih berupaya menkonfirmasi kepada yang bersangkutan. (Har/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/JksVRKL
via gqrds

Read More