Hanya Karena Akreditasi, Puskesmas Lenteng Tega Tolak Pasien

Puskesmas Lenteng Kabupaten Sumenep. [Khairullah/masalembo.com]

SUMENEP, MASALEMBO.COM- Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep tega menolak melayani pasien dengan alasan sedang dalam tahap proses akreditasi.

Hal itu diakui oleh salah seorang pasien berinisial AM yang hendak, melakukan pemeriksaan kesehatan pada Senin 20 November 2023 pagi di Puskesmas Lenteng. 

Pasien yang menolak disebutkan identitasnya ini menceritakan, sebelum mendatangi Puskesmas Lenteng pihaknya menelfon terlebih dahulu ke salah satu tenaga medis yang bertugas di Puskesmas setempat. Tenaga medis tersebut, memberikan informasi jika pelayanan saat ini sedang dibatasi dengan alasan saat ini Puskesmas Lenteng sedang dalam tahap verifikasi akreditasi peningkatan level.

"Tadi saya telfon dulu ke Puskesmas, katanya tidak bisa melayani dan dibatasi karena sedang akreditasi, sampai satu minggu ke depan, " ujarnya. Senin 20/11

Akibatnya, AM gagal melakukan pemeriksaan dan merasa tidak mendapatkan layanan kesehatan sebagai warga negara. Pihaknya juga merasa kecewa terhadap Puskesmas Lenteng yang lebih mendahulukan akreditasi ketimbang memberikan pelayanan kesehatan.

Sementara itu Kepala Puskesmas Lenteng Drg. Dela Maulana Ansyari, M. Si melalui pesan singkat whatsApp saat dikonfirmasi mengatakan, peristiwa penolakan pasien tersebut hanya persoalan kesalahan komunikasi.

"Mis komunitas saja, kita masih bisa, maaf kalau ada gangguan teknis," ujarnya lewat pesan singkat whatsApp.

Pihaknya juga berjanji, besok Selasa 21 November 2023 semua pasien yang tertunda akan segera mendapatkan pelayanan, "Besok pasien yang tertunda akan kamu layani dipastikan kami bisa selesaikan dengan baik," tandasnya.

Anehnya, Kepala Puskesmas Lenteng secara bersamaan meminta media ini, supaya peristiwa penolakan pasien tersebut jangan sampai ke Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sumenep dan tidak diekspose ke media.

"Artinya tidak perlu dibuatkan berita, menurut kamu tidak perlua persoalan ini ditanggapi Kadinkes," pintanya.

*Coreng Tagline Bupati Sumenep*

Ketua Serikat Pemuda Madura (Serdadu) Sumenep, Muksin menilai penolakan pasien oleh Puskesmas Lenteng mencoreng tagline "Sumenep Melayani" yang digaungkan oleh Bupati Achmad Fauzi.

"Tagline Bupati Sumenep, Bismillah Melayani dicoreng Puskesmas Lenteng," tandas Muksin

Lebih jauh Muksin menegaskan, kebijakan tolak pasien merupakan pelanggaran hukum dan merupakan tindakan yang terkesan ngawur. Maka dari itu pihaknya, meminta pihak terkait untuk segera melakukan tindakan pembenahan dan evaluasi terhadap Puskesmas Lenteng.

Sebab, jika hal ini dibiarkan bukan hanya masyarakat yang jelas-jelas sudah menjadi korban, melainkan citra Bupati Sumenep sebagai pimpinan tertinggi ekskutif.

"Dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009, Bab III pasal 5 Ayat 1, berbunyi, setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses sumber daya di bidang kesehatan, dilanjutkan di pasal 85 ayat 2 berbunyi, sebagaimana ayat 1, dilarang menolak pasien dan atau meminta uang terlebih dahulu, dalam Undang-undang tersebut sudah jelas bahwa Puskesmas Lenteng melanggar undang-undang," urainya. (TH)

from MASALEMBO https://ift.tt/0H4Ycef
via gqrds

Read More

Dinas Perkim Sulbar Lakukan Mutual Check Seratus 15 Paket Pekerjaan PSU di Majene

Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat saat melaksanakan Mutual Check Seratus (MC-100%) salah satu paket proyek di Kabupaten Majene. [Foto: Diskominfopers Sulbar]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Mutual Check Seratus (MC-100%) terhadap 15 paket pekerjaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di wilayah Kabupaten Majene. 

“Ada 15 paket pekerjaan kami sudah MC-100% untuk wilayah Kabupaten Majene,” kata Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin, pekan lalu.

15 paket pekerjaan tersebut terdiri dari 3 paket rabat beton dan bangunan pelengkapnya di Desa Tubo, Banggae, dan Betteng Pamboang. 7 paket pekerjaan air bersih dengan bangunan penunjangnya di Desa Rangas Banggae, Desa Baru Onang, Tande Banggae, Bukit Samang dan Bababulo Utara Pamboang, serta 5 paket pekerjaan pembangunan drainase dan bangunan pelengkapnya di Desa Manyamba, Tallubanua, Sendana dan Ulidang.

MC-100 dilakukan atas surat permohonan penyedia untuk dilakukan penilaian hasil pekerjaan 100% oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang didampingi oleh para Direksi, untuk selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Pekerjaan untuk setiap uraian pekerjaan, yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Syaharuddin menjelaskan, dalam pengerjaan paket pekerjaan tersebut menyerap pekerja lokal. Dalam setiap item pekerjaan memberdayakan sekira 10 sampai 15 orang pekerja lokal, yang sudah tentu dapat membantu penghasilan mereka. 

“Jadi, jika 15 paket pekerjaan itu artinya kurang lebih 150 lebih tenaga kerja lokal kami pekerjakan," ucapnya 

Kepala Dinas Perkim Sulbar didampingi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Gunadi, menambahkan, untuk wilayah Kabupaten Majene ada 27 paket pekerjaan yang akan diselesaikan. Untuk sampai akhir Oktober sudah 15 paket terselesaikan, dan selebihnya pihaknya menargetkan minggu kedua November semuanya akan selesai.

"Untuk paket pekerjaan yang sudah kami MC-100% sudah bisa digunakan oleh masyarakat, namun tetap akan diawasi oleh penyedia sampai batas pemeliharaannya selesai sesuai yang tertera dalam kontrak," tambahnya (Ril/Har)

from MASALEMBO https://ift.tt/4R1kSWA
via gqrds

Read More

Cara Memantau Opini Publik atas Kebijakan Institusi dengan Digital Listening Tools

Ilustrasi [gie]

MASALEMBO.COM - Di era digital yang sedang berlangsung, pengaruh opini publik terhadap keputusan yang diambil oleh berbagai institusi, termasuk entitas pemerintah, memiliki implikasi yang signifikan. Respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu kebijakan dapat berdampak pada arah dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, institusi-institusi perlu memberikan perhatian serius terhadap pemantauan dan pemahaman mengenai pandangan publik terhadap langkah-langkah kebijakan yang diterapkan. Salah satu cara yang efisien untuk menjalankannya adalah dengan memanfaatkan digital listening tools.

Pentingnya Memantau Opini Publik terhadap Kebijakan Pemerintahan Anda

Memantau opini publik terhadap kebijakan pemerintahan sangatlah penting karena opini masyarakat memiliki potensi besar untuk membentuk arah dan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Dengan memahami bagaimana masyarakat merespons langkah-langkah yang diambil, pemerintahan dapat mengidentifikasi tantangan dan masalah yang mungkin timbul, serta merumuskan tindakan yang lebih tepat untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, pemantauan opini publik juga memungkinkan pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah responsif dalam menangani perubahan sentimen dan pandangan masyarakat, sehingga dapat menjaga hubungan yang positif antara pemerintah dan rakyatnya.

Bagaimana Opini Publik Dapat Memengaruhi Kebijakan Institusi?

Opini publik memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi kebijakan institusi dalam beberapa cara berikut:

Pengaruh Legitimasi atau Dukungan

Opini publik yang positif terhadap suatu kebijakan dapat memberikan legitimasi dan dukungan yang kuat bagi institusi tersebut. Opini positif ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan membuat kebijakan lebih diterima secara umum. Di sisi lain, opini publik yang negatif dapat meragukan legitimasi dan keabsahan kebijakan, sehingga dapat mengancam kredibilitas institusi.

Pendorong Perubahan

Opini publik yang kuat dan terus menerus dapat mendorong institusi untuk merespons dengan mengubah atau merevisi kebijakan yang kontroversial atau tidak mendapat dukungan masyarakat. Tekanan dari opini publik dapat mendorong institusi untuk mempertimbangkan ulang keputusan mereka agar lebih sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dampak pada Ekonomi dan Sosial

Opini publik yang meragukan atau negatif terhadap kebijakan institusi dapat berdampak pada aspek ekonomi dan sosial. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan dapat menghambat investasi, pertumbuhan ekonomi, serta mengganggu stabilitas sosial. Sebaliknya, dukungan publik terhadap kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Politik dan Elektabilitas

Opini publik yang berubah atau beralih dapat memengaruhi dukungan politik bagi partai atau pejabat yang berada di dalam institusi. Pendapat masyarakat terhadap kinerja institusi atau individu dalam pemerintahan dapat memengaruhi popularitas dan elektabilitas dalam pemilihan umum, serta mendorong perubahan dalam kepemimpinan dan kebijakan politik.

Apa itu Digital Listening Tools?

Digital listening tools adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk memantau dan menganalisis aktivitas, percakapan, dan opini yang terjadi di berbagai platform digital, seperti media sosial, forum online, dan situs web. Tujuannya adalah untuk memahami sentimen dan pandangan yang diungkapkan oleh pengguna di ruang digital terkait suatu topik atau merek. Dengan menggunakan algoritma dan analisis bahasa, digital listening tools membantu mengidentifikasi tren, pola, serta respons masyarakat terhadap berbagai isu atau produk, sehingga institusi atau bisnis dapat mengambil tindakan yang lebih efektif dalam merespons opini dan membangun citra yang positif.

Beberapa Manfaat Digital Listening Tools dalam Memantau Opini Publik terhadap Kebijakan Institusi. Digital listening tools memiliki lima manfaat utama dalam memantau opini publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu institusi:

Pemantauan Real-time

Digital listening tools memungkinkan institusi untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap opini publik. Dengan mendapatkan informasi secara cepat, institusi dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan sentimen dan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.

Mengetahui Tren dan Sentimen

Tools ini dapat membantu mengidentifikasi tren percakapan dan sentimen masyarakat terhadap suatu kebijakan. Dengan menganalisis bahasa dan konteks, institusi dapat memahami apakah opini publik cenderung positif, negatif, atau netral terhadap kebijakan tersebut.

Pengukuran Kinerja Kebijakan

Dengan membandingkan opini publik sebelum dan setelah kebijakan diberlakukan, institusi dapat mengukur keefektifan dan ketepatan kebijakan tersebut. Ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Identifikasi Isu Sensitif

Digital listening tools dapat mendeteksi isu-isu yang berpotensi sensitif bagi masyarakat. Dengan demikian, institusi dapat mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dan mengambil tindakan pencegahan atau penanganan yang tepat.

Interaksi Dua Arah

Tools ini juga memungkinkan institusi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui platform digital. Dengan merespons komentar dan pertanyaan masyarakat, institusi dapat meningkatkan keterlibatan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan publik.

Cara Menggunakan Digital Listening Tools

Berikut ini adalah lima langkah dalam menggunakan digital listening tools:

Tentukan Kata Kunci

Langkah pertama adalah mengidentifikasi kata kunci atau topik yang relevan dengan kebijakan atau isu yang ingin dipantau. Kata kunci ini akan digunakan sebagai acuan untuk memantau percakapan di media sosial, forum, atau platform lainnya.

Pilih Platform

Selanjutnya, pilihlah platform digital yang ingin Anda monitor, seperti media sosial, forum diskusi, atau situs berita. Setiap platform memiliki karakteristik berbeda dalam menyampaikan opini publik.

Pantau Kata Kunci dan Analisis

Manfaatkan fitur analisis data yang disediakan oleh digital listening tools. Gunakan kata kunci yang telah ditentukan untuk memantau percakapan yang mengandung informasi relevan terkait kebijakan atau isu tersebut.

Analisis Hasil

Lakukan analisis terhadap hasil pemantauan untuk mengidentifikasi tren, sentimen, dan pola dalam opini publik. Apakah opini mayoritas positif, negatif, atau netral? Informasi ini akan membantu dalam memahami pandangan masyarakat.

Respon dan Tindakan

Berdasarkan hasil analisis, pihak institusi perlu menanggapi dengan tindakan yang sesuai. Ini bisa berupa penyesuaian kebijakan jika diperlukan, memberikan klarifikasi kepada masyarakat, atau merencanakan strategi komunikasi yang lebih efektif.

Manfaatkan Keunggulan Digital Listening Tools seperti Ripple10 dari Ivosights

Untuk menjaga transparansi dan merespons aspirasi masyarakat, memantau opini publik terhadap kebijakan institusi menjadi suatu keharusan yang tak terelakkan. Dalam era teknologi yang terus berkembang, digital listening tools telah muncul sebagai alat yang sangat bermanfaat bagi institusi untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan publik dan meresponsnya secara efektif.

Jika Anda tertarik untuk memanfaatkan berbagai macam keuntungan yang ditawarkan oleh digital listening tools bagi institusi, Ripple10 dari Ivosights merupakan salah satu pilihan yang sangat tepat. Dengan berbagai fitur yang dimiliki Ripple10, Anda akan dapat dengan mudah mengamati, menganalisis, dan menanggapi opini publik dengan lebih efisien.

Institusi yang menggunakan alat ini akan memiliki keunggulan dalam memelihara hubungan positif dengan masyarakat dan membuat keputusan kebijakan yang lebih tepat. Jangan ragu untuk menghubungi tim Ivosights dan dapatkan demo untuk mengenal lebih jauh tentang kehebatan Ripple10. Manfaatkan peluang ini untuk meningkatkan transparansi dan membangun hubungan yang positif dengan masyarakat, karena setiap pandangan publik berarti bagi kemajuan institusi Anda. (*/Har)

from MASALEMBO https://ift.tt/6NoleXY
via gqrds

Read More

Pemda Buteng Anggarkan Rp 35 Miliar untuk Pelaksanaan Pilkada

Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf (pakai kaca mata) didampingi Sekda Buton Tengah, Kostantinus Bukide (paling kiri) bersama Ketua Bawaslu Buteng, Helius Udaya (kedua dari kiri) dan Ketua KPU Buton Tengah, La Ode Jinani (paling kanan).

BUTON TENGAH, MASALEMBO.COM  - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menganggarkan dana sebesar Rp 35 miliar untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 mendatang.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk lembaga penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton Tengah sebesar Rp 26,5 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buton Tengah sebesar Rp 8,5 miliar.

Penjabat Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf mengatakan pihaknya bersama pimpinan dua lembaga tersebut telah menyepakati besaran anggaran untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah di Buton Tengah, Negeri 1.000 Goa.

Andi Muhammad Yusuf juga bilang pemberian dana hibah untuk penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh daerah kabupaten/kota. Disamping itu juga sebagai dukungan agar penyelenggaraan pilkada bisa berjalan dengan lancar.

"Besaran anggaran untuk KPU Buton Tengah Rp 26,5 miliar dan besaran anggaran untuk Bawaslu Buton Tengah sebesar Rp 8,5 miliar. Insya Allah dengan anggara tersebut pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Buton Tengah telah siap," ucap Andi Muhammad Yusuf, Jumat (03/11/2023).

Muhammad Yusuf berharap dengan dukungan anggaran tersebut pelaksanaan pilkada di Buton Tengah dapat dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tak lupa pula ia mengingatkan untuk selalu menjaga soliditas antar sesama pelaku penyelenggara pemilu dengan mengenyampingkan ego pribadi.

"Jaga soliditas kerjasama antar kita semua menyampingkan ego-ego karena kegiatan tidak mungkin dijalankan dengan baik jika hanya sendiri-sendiri, namun membutuhkan kerja sama pemerintah daerah dan teman-teman penyelenggara KPU dan Bawaslu," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Andi Muhammad Yusuf juga mengajak seluruh pihak untuk ikut menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada pada tahun 2024 sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa ada masalah atau rintangan sedikitpun sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan ajakan untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Andi Muhammad Yusuf mengimbau kepada seluruh jajarannya para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintahan Buton Tengah untuk bersikap netral terhadap calon manapun yang akan tampil.

"Saya ingatkan seluruh ASN jaga netralitas pelaksanaan pemilu dan pilkada. ASN telah memiliki koridor tersendiri, jangan terlibat berpolitik praktis. Apabila sikap netral tidak dijaga, maka akan berurusan dengan Bawaslu," tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Buton Tengah, La Ode Jinani, menyampaikan terimakasih kepada pemerintah daerah atas pendanaan pilkada sebesar Rp 26,5 miliar dengan kesepakatan bersama melalui proses pembahasan.

"Insya Allah dengan anggaran yang cukup dengan kesepakatan NPHD dengan pemerintah, kami KPU siap mendanai menjalankan rangkaian tahapan Pilkada 2024. Namun anggaran NPHD dapat berubah manakah terjadinya addendum pelaksanaan pilkada terjadi pemungutan suara ulang. Dan sesuai dengan arahan dan pesan bapak Pj Bupati penyelenggaraan pilkada akan dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab," ujar Jinan.

Senada dengan itu, Helius Udaya selaku Ketua Bawaslu Buton Tengah, mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi pemerintah daerah telah menganggarkan dana Pilkada Bawaslu tertuang dalam NPHD.

"Menurut kami (Bawaslu red) anggara Rp 8,5 miliar dari pemerintah telah cukup menjalankan tugas pengawasan pada Pilkada tahun 2024. Tentu dengan anggaran ini akan kami maksimalkan dengan baik mensukseskan seluruh rangkaian tahapan Pilkada," jelasnya.

Untuk diketahui, kesepakatan penganggaran untuk pelaksanaan pilkada di Buton Tengah tertuang dalam berita acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Pj Bupati Buton Tengah bersama pimpinan KPU dan Bawaslu yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah dan Kepala OPD lingkup pemerintahan Buton Tengah (Adv).

Penulis: Muhammad Al Rajap

from MASALEMBO https://ift.tt/qrgxdki
via gqrds

Read More

Simulasi Pengamanan Pemilu, Polres Majene Peragakan Adegan Pengendalian Massa

Adegan simulasi pengendalian massa dalam situasi tertentu dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di Mapolres Majene. [Foto: Humas Polres Majene]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Kepolisian Resor Majene menggelar Simulasi Sispamkota dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Kegiatan ini merupakan wadah menyusun strategi pengamanan yang efektif menghadapi berbagai situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kamtibmas di kota.

Simulasi yang berlangsung di Mapolres Majene, Selasa (17/10/23) ini turut disaksikan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah Polres Majene dalam menjaga ketertiban selama tahapan pemilu.

Kapolres Majene AKBP Toni Sudagri mengatakan, pelaksanaan Simulasi Sispamkota Polres Majene mempragakan beberapa adegan yang mencakup tindakan pengawalan kotak suara dari TPS ke kantor KPU, penanganan konflik yang mungkin timbul akibat hasil putusan pemilu, serta pengendalian massa dalam situasi tertentu.

Sugadri menjelaskan pentingnya Simulasi Sispamkota ini sebagai salah satu langkah kesiapan Korps Bhayangkara dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi selama tahapan Pemilu 2024. 

"Hari ini kita dapat menyaksikan beberapa simulasi yang dilaksanakan, seperti pengawalan kotak suara dari TPS ke KPU, penanganan konflik hasil putusan KPU, dan tahapan pengendalian mass," kata Kapolres di sela kegiatan tersebut. 

Dikatakan, melalui simulasi ini diharapkan persiapan dan kesiapan personel Polres Majene semakin mantap menghadapi berbagai situasi yang dapat mengganggu jalannya tahapan pemilu.

Toni Sugadri juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh personel yang terlibat dalam Simulasi Sispamkota. Ia mengakui bahwa mereka telah menampilkan adegan yang baik dan siap menghadapi berbagai potensi gangguan yang mungkin muncul selama tahapan pemilu berlangsung.

Selain itu, Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk menyukseskan pemilu dengan menyalurkan hak pilihnya dengan bijak dan bertanggung jawab. 

"Saya juga meminta kepada seluruh masyarakat agar tetap melaksanakan haknya untuk menentukan pilihannya pada pemilu mendatang, akan tetapi tetap menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi dengan isu dan berita hoaks yang berkembang di masyarakat," pungkas Kapolres Majene.

Dengan dilakukannya Simulasi Sispamkota ini, Polres Majene menegaskan mereka siap menghadapi tahapan Pemilu 2024 dengan profesional dan efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota. 

Langkah ini merupakan bentuk komitmen polisi untuk melindungi proses demokrasi serta menjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat selama proses pemilihan berlangsung. (Ril/Har).

from MASALEMBO https://ift.tt/EITHcDL
via gqrds

Read More

Tanahnya Diserobot, Zaenuddin Cae Pertanyakan Kinerja Polres Luwu Timur

Zainuddin Cae saat ditemui di kediaman kerabatnya Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene, Jumat (13/10/2023). [Foto: Shaleh Muhammad]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Zaenuddin Cae (68), lelaki paru baya asal Mandar yang jadi korban perampasan hak dan penguasaan rumah miliknya di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur terpaksa harus pulang kampung ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Kronologi perampasan tanah dan rumah miliknya ia beberkan saat ditemui puluhan wartawan di rumah kerabatnya, Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene, Jumat (12/10/23).

Zainuddin bercerita banyak tentang peristiwa yang menimpa dirinya, pasalnya ia hanya sendiri ketika di datangi puluhan orang yang ingin menguasai rumah yang notabenenya telah sah jadi miliknya sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 540K/P/dt2016.

"Awalnya saya tidak menduga kejadian ini, tiba-tiba pada bulan Mei lalu saya didatangi oleh SR dan beberapa orang, tetapi saya melawan jadi mereka pulang," ungkapnya.

Foto putusan Mahkamah Agung tentang kepemilikan tanah Zaenuddin Cae. [Foto: Shaleh Mumammad]

Dari keterangan yang dihimpun, SR, membawa beberapa orang untuk menyuruh dan mengancam Zaenuddin meninggalkan rumah tersebut.

Lanjut Zainuddin, setelah mendapat ancaman itu ia segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Luwu Timur. Namun perisitwa serupa kembali terjadi ketika ia berada di kantor Polisi pada tanggal 6 Mei 2023.

"Saat saya di kantor Polres Luwu Timur, tiba-tiba kerabat di rumah menghubungi saya bahwa beberapa orang datang menyerobot dan menduduki rumah saya," tambahnya.

Tanah milik Zainuddin yang dikuasai oleh SR di Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. [Foto: Shaleh Muhammad]

Atas informasi tersebut, ia kembali membuat laporan tentang dugaan tindak pidana penyerobotan atau perampasan dan atau pengancaman pada tanggal 7 Juni 2023 di Polres Luwu Timur.

Sejak saat itu, enam bulan lamanya, Zainuddin Cae terpaksa harus meninggalkan rumah dengan tangan kosong. Ia tak bisa lagi memasuki rumah yang telah dipagari oleh beberapa terlapor tersebut.

Kepada awak media, Zainuddin, mengeluhkan lambannya penanganan Polres Luwu Timur atas laporannya itu.

Enam bulan lebih hanya sampai pada tahap penyelidikan, padahal sangat jelas dugaan tindak pidana sudah memenuhi alat bukti.

"Saya heran, kenapa sampai sekarang masih begini terus prosesnya, saksi telah saya hadirkan bahkan video kejadian itu telah saya berikan. Inikan sudah menenuhi dua alat bukti, kenapa bisa sampai enam bulan? Sedangkan hak saya sekarang dikuasai orang," tegasnya.

Sampai saat ini ia terus berjuang untuk mendapatkan rumah dan tanahnya kembali.

"Pokoknya saya tidak akan mundur, jalur hukum tetap saya akan tempuh. Saya dizolimi, jela-jelas tanah itu telah ditetapkan Mahkamah Agung, sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), jadi siapapun saya akan lawan," pungkas Zainuddin.

Hingga berita ini tayang, awak laman ini masih berusaha mengkonfirmasi hal tersebut ke Polres Luwu Timur untuk informasi lebih lanjut. (Sha/Har)

from MASALEMBO https://ift.tt/HcQnJob
via gqrds

Read More

Amien Rais Jaminan Kasus Rempang dan Bebaskan Warga yang Ditahan

Tampak Amien Rais hadir di tengah-tengah warga Rempang. [Foto: Sita untuk Masalembo.com]

BATAM, MASALEMBO.COM - Tokoh Nasional Amien Rais menegaskan dirinya siap jadi jaminan untuk pembebasan warga Rempang. Mereka ditahan pihak berwewenang atas aksi unjuk rasa. 

"InsyaAllah besok, saya dan Ketua Umum Partai Ummat Dr-Ing. Ridho Rahmadi, bersedia menjaminkan diri bagi pembebasan warga yang saat ini masih ditahan," tegas Amien Rais pada Rabu (04/10/2023) di hadapan  ratusan warga Rempang yang hadir di Posko Bantuan Hukum Partai Ummat di Sembulang yang disambut pekikan Takbir 'Allaahu Akbar'.

Seperti diketahui bahwa sejak peristiwa 7 September 2023 lalu, sejumlah warga yang melakukan aksi demonstrasi menolak proyek Rempang Eco City yang rencananya akan menggusur 16 kampung tua warga tempatan, telah ditahan oleh pihak yang berwajib.

Bakir, juru bicara yang ditunjuk oleh warga Sembulang, menyampaikan bahwa sampai saat ini masih sekitar puluhan orang yang ditahan karena demonstrasi di depan gedung BP Batam.

Lebih jauh, Bakir katakan tidak benar berita bahwa 300 warga telah bersedia direlokasi. "Tidak benar berita itu, Pak. Kami punya buktinya dan daftar tidak setuju warga Rempang 16 kampung itu untuk direlokasi," tegas Bakir.

Kunjungan Amien Rais ke Desa Sembulang adalah kunjungan yang keduakali sejak pecahnya peristiwa Rempang-Batam, dimana saat kunjungan pertama telah dijanjikan bahwa Partai Ummat akan membuat Posko Bantuan Hukum.

"Hari ini, alhamdulillah telah berdiri 6 Posko Bantuan Hukum Partai Ummat di tempat - tempat warga yang terdampak. Kita berharap agar keberadaan posko-posko ini menjadi jawaban sementara sampai persoalan ketidakadilan yang dirasakan oleh warga masyarakat yang terdampak hilang," tegas Mantan Ketua MPR RI itu.

Sementara itu Ketua Umum Partai Ummat Dr-Ing. Ridho Rahmadi secara khusus menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat telah menugaskan Tim Advokasi Partai Ummat Peduli Rempang - Batam untuk mengajukan Gugatan Class Action.

"InsyaAllah hari ini, paling lambat besok, Tim Advokasi Partai Ummat akan mengajukan Gugatan Class Action ke PN Batam, dimana dalam salah satu tuntutannya adalah agar Pemerintah menghentikan proyek Rempang Eco City segera!" tandas Ridho yang disambut tepuk tangan

Acara diakhiri dengan makan bersama bersama warga. Tampak Prof. Amien Rais duduk bersebelahan dengan pimpinan TNI dan Polri setempat, sambil menikmati sajian khas Melayu Pesisir. Aneka masakan ikan laut, kepiting, dan 'Gonggong' yang hanya ada di kampung Sembulang itu tampak terhidang. (Sita)

from MASALEMBO https://ift.tt/YZeMSja
via gqrds

Read More