Pemda Buteng Anggarkan Rp 35 Miliar untuk Pelaksanaan Pilkada

Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf (pakai kaca mata) didampingi Sekda Buton Tengah, Kostantinus Bukide (paling kiri) bersama Ketua Bawaslu Buteng, Helius Udaya (kedua dari kiri) dan Ketua KPU Buton Tengah, La Ode Jinani (paling kanan).

BUTON TENGAH, MASALEMBO.COM  - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menganggarkan dana sebesar Rp 35 miliar untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 mendatang.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk lembaga penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton Tengah sebesar Rp 26,5 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buton Tengah sebesar Rp 8,5 miliar.

Penjabat Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf mengatakan pihaknya bersama pimpinan dua lembaga tersebut telah menyepakati besaran anggaran untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah di Buton Tengah, Negeri 1.000 Goa.

Andi Muhammad Yusuf juga bilang pemberian dana hibah untuk penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh daerah kabupaten/kota. Disamping itu juga sebagai dukungan agar penyelenggaraan pilkada bisa berjalan dengan lancar.

"Besaran anggaran untuk KPU Buton Tengah Rp 26,5 miliar dan besaran anggaran untuk Bawaslu Buton Tengah sebesar Rp 8,5 miliar. Insya Allah dengan anggara tersebut pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Buton Tengah telah siap," ucap Andi Muhammad Yusuf, Jumat (03/11/2023).

Muhammad Yusuf berharap dengan dukungan anggaran tersebut pelaksanaan pilkada di Buton Tengah dapat dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tak lupa pula ia mengingatkan untuk selalu menjaga soliditas antar sesama pelaku penyelenggara pemilu dengan mengenyampingkan ego pribadi.

"Jaga soliditas kerjasama antar kita semua menyampingkan ego-ego karena kegiatan tidak mungkin dijalankan dengan baik jika hanya sendiri-sendiri, namun membutuhkan kerja sama pemerintah daerah dan teman-teman penyelenggara KPU dan Bawaslu," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Andi Muhammad Yusuf juga mengajak seluruh pihak untuk ikut menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada pada tahun 2024 sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa ada masalah atau rintangan sedikitpun sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan ajakan untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Andi Muhammad Yusuf mengimbau kepada seluruh jajarannya para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintahan Buton Tengah untuk bersikap netral terhadap calon manapun yang akan tampil.

"Saya ingatkan seluruh ASN jaga netralitas pelaksanaan pemilu dan pilkada. ASN telah memiliki koridor tersendiri, jangan terlibat berpolitik praktis. Apabila sikap netral tidak dijaga, maka akan berurusan dengan Bawaslu," tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Buton Tengah, La Ode Jinani, menyampaikan terimakasih kepada pemerintah daerah atas pendanaan pilkada sebesar Rp 26,5 miliar dengan kesepakatan bersama melalui proses pembahasan.

"Insya Allah dengan anggaran yang cukup dengan kesepakatan NPHD dengan pemerintah, kami KPU siap mendanai menjalankan rangkaian tahapan Pilkada 2024. Namun anggaran NPHD dapat berubah manakah terjadinya addendum pelaksanaan pilkada terjadi pemungutan suara ulang. Dan sesuai dengan arahan dan pesan bapak Pj Bupati penyelenggaraan pilkada akan dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab," ujar Jinan.

Senada dengan itu, Helius Udaya selaku Ketua Bawaslu Buton Tengah, mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi pemerintah daerah telah menganggarkan dana Pilkada Bawaslu tertuang dalam NPHD.

"Menurut kami (Bawaslu red) anggara Rp 8,5 miliar dari pemerintah telah cukup menjalankan tugas pengawasan pada Pilkada tahun 2024. Tentu dengan anggaran ini akan kami maksimalkan dengan baik mensukseskan seluruh rangkaian tahapan Pilkada," jelasnya.

Untuk diketahui, kesepakatan penganggaran untuk pelaksanaan pilkada di Buton Tengah tertuang dalam berita acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Pj Bupati Buton Tengah bersama pimpinan KPU dan Bawaslu yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah dan Kepala OPD lingkup pemerintahan Buton Tengah (Adv).

Penulis: Muhammad Al Rajap

from MASALEMBO https://ift.tt/qrgxdki
via gqrds

Read More

Simulasi Pengamanan Pemilu, Polres Majene Peragakan Adegan Pengendalian Massa

Adegan simulasi pengendalian massa dalam situasi tertentu dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di Mapolres Majene. [Foto: Humas Polres Majene]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Kepolisian Resor Majene menggelar Simulasi Sispamkota dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Kegiatan ini merupakan wadah menyusun strategi pengamanan yang efektif menghadapi berbagai situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kamtibmas di kota.

Simulasi yang berlangsung di Mapolres Majene, Selasa (17/10/23) ini turut disaksikan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah Polres Majene dalam menjaga ketertiban selama tahapan pemilu.

Kapolres Majene AKBP Toni Sudagri mengatakan, pelaksanaan Simulasi Sispamkota Polres Majene mempragakan beberapa adegan yang mencakup tindakan pengawalan kotak suara dari TPS ke kantor KPU, penanganan konflik yang mungkin timbul akibat hasil putusan pemilu, serta pengendalian massa dalam situasi tertentu.

Sugadri menjelaskan pentingnya Simulasi Sispamkota ini sebagai salah satu langkah kesiapan Korps Bhayangkara dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi selama tahapan Pemilu 2024. 

"Hari ini kita dapat menyaksikan beberapa simulasi yang dilaksanakan, seperti pengawalan kotak suara dari TPS ke KPU, penanganan konflik hasil putusan KPU, dan tahapan pengendalian mass," kata Kapolres di sela kegiatan tersebut. 

Dikatakan, melalui simulasi ini diharapkan persiapan dan kesiapan personel Polres Majene semakin mantap menghadapi berbagai situasi yang dapat mengganggu jalannya tahapan pemilu.

Toni Sugadri juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh personel yang terlibat dalam Simulasi Sispamkota. Ia mengakui bahwa mereka telah menampilkan adegan yang baik dan siap menghadapi berbagai potensi gangguan yang mungkin muncul selama tahapan pemilu berlangsung.

Selain itu, Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk menyukseskan pemilu dengan menyalurkan hak pilihnya dengan bijak dan bertanggung jawab. 

"Saya juga meminta kepada seluruh masyarakat agar tetap melaksanakan haknya untuk menentukan pilihannya pada pemilu mendatang, akan tetapi tetap menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi dengan isu dan berita hoaks yang berkembang di masyarakat," pungkas Kapolres Majene.

Dengan dilakukannya Simulasi Sispamkota ini, Polres Majene menegaskan mereka siap menghadapi tahapan Pemilu 2024 dengan profesional dan efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota. 

Langkah ini merupakan bentuk komitmen polisi untuk melindungi proses demokrasi serta menjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat selama proses pemilihan berlangsung. (Ril/Har).

from MASALEMBO https://ift.tt/EITHcDL
via gqrds

Read More

Tanahnya Diserobot, Zaenuddin Cae Pertanyakan Kinerja Polres Luwu Timur

Zainuddin Cae saat ditemui di kediaman kerabatnya Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene, Jumat (13/10/2023). [Foto: Shaleh Muhammad]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Zaenuddin Cae (68), lelaki paru baya asal Mandar yang jadi korban perampasan hak dan penguasaan rumah miliknya di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur terpaksa harus pulang kampung ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Kronologi perampasan tanah dan rumah miliknya ia beberkan saat ditemui puluhan wartawan di rumah kerabatnya, Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene, Jumat (12/10/23).

Zainuddin bercerita banyak tentang peristiwa yang menimpa dirinya, pasalnya ia hanya sendiri ketika di datangi puluhan orang yang ingin menguasai rumah yang notabenenya telah sah jadi miliknya sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 540K/P/dt2016.

"Awalnya saya tidak menduga kejadian ini, tiba-tiba pada bulan Mei lalu saya didatangi oleh SR dan beberapa orang, tetapi saya melawan jadi mereka pulang," ungkapnya.

Foto putusan Mahkamah Agung tentang kepemilikan tanah Zaenuddin Cae. [Foto: Shaleh Mumammad]

Dari keterangan yang dihimpun, SR, membawa beberapa orang untuk menyuruh dan mengancam Zaenuddin meninggalkan rumah tersebut.

Lanjut Zainuddin, setelah mendapat ancaman itu ia segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Luwu Timur. Namun perisitwa serupa kembali terjadi ketika ia berada di kantor Polisi pada tanggal 6 Mei 2023.

"Saat saya di kantor Polres Luwu Timur, tiba-tiba kerabat di rumah menghubungi saya bahwa beberapa orang datang menyerobot dan menduduki rumah saya," tambahnya.

Tanah milik Zainuddin yang dikuasai oleh SR di Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. [Foto: Shaleh Muhammad]

Atas informasi tersebut, ia kembali membuat laporan tentang dugaan tindak pidana penyerobotan atau perampasan dan atau pengancaman pada tanggal 7 Juni 2023 di Polres Luwu Timur.

Sejak saat itu, enam bulan lamanya, Zainuddin Cae terpaksa harus meninggalkan rumah dengan tangan kosong. Ia tak bisa lagi memasuki rumah yang telah dipagari oleh beberapa terlapor tersebut.

Kepada awak media, Zainuddin, mengeluhkan lambannya penanganan Polres Luwu Timur atas laporannya itu.

Enam bulan lebih hanya sampai pada tahap penyelidikan, padahal sangat jelas dugaan tindak pidana sudah memenuhi alat bukti.

"Saya heran, kenapa sampai sekarang masih begini terus prosesnya, saksi telah saya hadirkan bahkan video kejadian itu telah saya berikan. Inikan sudah menenuhi dua alat bukti, kenapa bisa sampai enam bulan? Sedangkan hak saya sekarang dikuasai orang," tegasnya.

Sampai saat ini ia terus berjuang untuk mendapatkan rumah dan tanahnya kembali.

"Pokoknya saya tidak akan mundur, jalur hukum tetap saya akan tempuh. Saya dizolimi, jela-jelas tanah itu telah ditetapkan Mahkamah Agung, sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), jadi siapapun saya akan lawan," pungkas Zainuddin.

Hingga berita ini tayang, awak laman ini masih berusaha mengkonfirmasi hal tersebut ke Polres Luwu Timur untuk informasi lebih lanjut. (Sha/Har)

from MASALEMBO https://ift.tt/HcQnJob
via gqrds

Read More

Amien Rais Jaminan Kasus Rempang dan Bebaskan Warga yang Ditahan

Tampak Amien Rais hadir di tengah-tengah warga Rempang. [Foto: Sita untuk Masalembo.com]

BATAM, MASALEMBO.COM - Tokoh Nasional Amien Rais menegaskan dirinya siap jadi jaminan untuk pembebasan warga Rempang. Mereka ditahan pihak berwewenang atas aksi unjuk rasa. 

"InsyaAllah besok, saya dan Ketua Umum Partai Ummat Dr-Ing. Ridho Rahmadi, bersedia menjaminkan diri bagi pembebasan warga yang saat ini masih ditahan," tegas Amien Rais pada Rabu (04/10/2023) di hadapan  ratusan warga Rempang yang hadir di Posko Bantuan Hukum Partai Ummat di Sembulang yang disambut pekikan Takbir 'Allaahu Akbar'.

Seperti diketahui bahwa sejak peristiwa 7 September 2023 lalu, sejumlah warga yang melakukan aksi demonstrasi menolak proyek Rempang Eco City yang rencananya akan menggusur 16 kampung tua warga tempatan, telah ditahan oleh pihak yang berwajib.

Bakir, juru bicara yang ditunjuk oleh warga Sembulang, menyampaikan bahwa sampai saat ini masih sekitar puluhan orang yang ditahan karena demonstrasi di depan gedung BP Batam.

Lebih jauh, Bakir katakan tidak benar berita bahwa 300 warga telah bersedia direlokasi. "Tidak benar berita itu, Pak. Kami punya buktinya dan daftar tidak setuju warga Rempang 16 kampung itu untuk direlokasi," tegas Bakir.

Kunjungan Amien Rais ke Desa Sembulang adalah kunjungan yang keduakali sejak pecahnya peristiwa Rempang-Batam, dimana saat kunjungan pertama telah dijanjikan bahwa Partai Ummat akan membuat Posko Bantuan Hukum.

"Hari ini, alhamdulillah telah berdiri 6 Posko Bantuan Hukum Partai Ummat di tempat - tempat warga yang terdampak. Kita berharap agar keberadaan posko-posko ini menjadi jawaban sementara sampai persoalan ketidakadilan yang dirasakan oleh warga masyarakat yang terdampak hilang," tegas Mantan Ketua MPR RI itu.

Sementara itu Ketua Umum Partai Ummat Dr-Ing. Ridho Rahmadi secara khusus menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat telah menugaskan Tim Advokasi Partai Ummat Peduli Rempang - Batam untuk mengajukan Gugatan Class Action.

"InsyaAllah hari ini, paling lambat besok, Tim Advokasi Partai Ummat akan mengajukan Gugatan Class Action ke PN Batam, dimana dalam salah satu tuntutannya adalah agar Pemerintah menghentikan proyek Rempang Eco City segera!" tandas Ridho yang disambut tepuk tangan

Acara diakhiri dengan makan bersama bersama warga. Tampak Prof. Amien Rais duduk bersebelahan dengan pimpinan TNI dan Polri setempat, sambil menikmati sajian khas Melayu Pesisir. Aneka masakan ikan laut, kepiting, dan 'Gonggong' yang hanya ada di kampung Sembulang itu tampak terhidang. (Sita)

from MASALEMBO https://ift.tt/YZeMSja
via gqrds

Read More

Cegah Hoaks Pemilu, Mafindo Sulbar Gelar "Prebunking Campaign"

Pengurus Tim Masyarakat Anti Fitnah (Mafindo) Sulawesi Barat saat bertandang ke kantor KPU Majene, Sabtu (23/09/2023). Mereka diterima Komisipner KPU Majene, Sukri. [Foto: Irwan Abd Latif]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Informasi bohong (hoaks) masih jadi perhatian serius berbagai elemen jelang Pemilihan Umum (Pemilu) di sejumlah daerah. Seperti pada Pemilu 2014 dan 2019, hoaks marak terjadi untuk menjatuhkan pasangan calon tertentu mau pun kontestan pemilihan legislatif.

Menjelang Pemilu 2024, berbagai elemen terus menyuarakan bahaya dan upaya pencegahan hoaks. Seperti yang dilakukan Masyarakat Anti Fitnah (Mafindo) Sulawesi Barat yang menggelar sejumlah kegiatan tentang literasi digital dan pencegahan hoaks.

Mafindo Sulbar menggelar "Prebunking Campaign" yang merupakan ajakan bersama masyarakat melawan hoaks di Pelataran Stadion Prasamya Majene, Minggu 24 September 2023. Seratusan peserta dari jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majene mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kabupaten.

Termasuk mahasiswa dan warga sekitar yang sedang melakukan olahraga di sekitaran stadion tersebut. Dalam kampanye tersebut, berbagai kegiatan digelar. Dimulai dengan senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis dan permainan terkait pola penyebaran dan pencegahan hoaks.

"Kampaye prebungkin adalah memberikan edukasi seputar hoaks dan upaya pencegahannya, serta pengenalan Mafindo kepada masayarakat Sulawesi Barat. Tujuanya adalah  pencegahan hoaks dengan cara meningkatkan sikap kritis kepada masyarakat agar tidak mudah menyebarkan berita yang belum diketahui kebenaranya," kata Ketua Mafindo Sulbar, Dedy Aswan.

Mafindo Sulbar menggelar "Prebunking Campaign" yang merupakan ajakan bersama masyarakat melawan hoaks di Pelataran Stadion Prasamya Majene, Minggu 24 September 2023. [Irwan Abd. Latif]

Komisioner KPU Majene, Sukri dan Salma Mayasari turut hadir dalam kegiatan kampanye pencegahan hoaks tersebut. Salma Mayasari mengatakan, "Prebunking Campaign" ini membantu KPU Majene dalam menyukseskan Pemilu 2024.

"Kegiatan ini sangat menarik dan sangat membantu KPU Majene dalam menyukseskan Pemilu 2024. Hoaks itu harus diperangi demi mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Hoaks tidak boleh ada, di Majene khususnya," kata Salma Mayasari.

Seorang warga dari Desa Palipi Soreang, Reski Amaliah mengaku senang bisa mengikuti kegiatan dan mendapatkan edukasi tentang pencegahan hoaks.  Reski berharap Mafindo Sulbar terus meningkatkan literasi digital dan menjadi garda terdepan dalam memerangi hoaks dalam Pemilu 2024.

"Berkat kegiatan ini saya bisa mengetahui bagaimana cara saya ketika mendapatkan berita hoaks dan saya bisa lebih mengantisipasi apabila terjadi berita hoaks ke depannya," kata Reski Amaliah. 

Kelas Cek Fakta dan Prebunking

Selain "Prebungkin Campaign", Mafindo Sulbar juga menggelar Kelas Cek Fakta yang berlangsung di Aula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Majene. Kelas Cek Fakta tersebut diikuti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panwas Kelurahan Desa (PKD) se-Kabupaten Majene yang gelar secara daring.

Ketua Mafindo Sulbar, Dedy Aswan mengatakan, Kelas Cek Fakta yang merupakan kolaborasi dengan Bawaslu Majene ini bertujuan untuk mengedukasi dan melatih cek postingan hoaks. Hal ini dilakukan dengan pelatihan menggunakan berbagai alat dalam cek fakta.

Kelas Cek Fakta yang berlangsung di Aula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Majene. [Foto: Irwan Abd Latif]

"Tujuannya agar ketika pengawas Pemilu mendaparkan berita tentang satu hal tidak gampang percaya sebelum melakukan cek fakta akan kebenaran berita tersebut. Peserta dilatih untuk mengecek ke absahan berita, kebasahan foto dan juga video dengan tools kalimasada, invid, tunrbackhoax.id, cekfakta.com dan sebagainya," jelas Dedy.

Ketua Bawaslu Majene, Syofian Ali membuka secara resmi Kelas Cek Fakta tersebut. Syofian Ali mengapresiasi kolaborasi ini untuk menyukseskan Pemilu 2024.

"Ini sangat langka karena baru pertama kali dilakukan. Ini penting bagi kita semua, terutama jajaran Bawaslu Majene. Diharapkan jadi bahan untuk pengawasan Pemilu," kata Syofian.

Sebelumnya, Mafindo Sulbar juga menggelar Kelas Prebunking bagi mahasiswa dan penyelenggara Pemilu di Aula KPU Majene, Sabtu 23 September 2023. 

Dedy mengatakan, kelas ini bertujuan mengedukasi pencegahan hoaks bagi mahasiswa, masyarakat umum dan penyelenggara Pemilu sebelum beredar di media sosial. 

"Tujuan nya memberika vaksin sebelum tersebarnya hoaks, seperti fenomena hoaks yang sering terjadi saat pelaksanaan Pemilu," kata Dedy.

Seorang peserta, Muhammad Wandy mengatakan, kelas ini penting bagi mahasiswa dalam literasi digital dan pencehan hoaks. Wandy berharap kelas seperti ini terus ditingkatkan ke berbagai kalangan masyarakat.

"Ini sangat luar biasa, kelas prebungking ini adalah vaksin anti hoaks yang bagus diterapkan pada mahasiswa dan ini cikal bakal untuk kita implemetasikan kepada masyarakat dan lingkungan kita sendiri," jelas Wandy.

Komisioner KPU Majene, Sukri mengapresiasi langkah Mafindo Sulbar untuk turut serta dalam menyukseskan Pemilu 2024. 

"Berharap Mafindo Sulbar terus nenularkan visi misi menyebarkan virus menangkal hoaks dan bijak dalam bermedia sosial," harap Sukri. (Wan)

from MASALEMBO https://ift.tt/uYf725k
via gqrds

Read More

Anggaran Rp23 Miliar Lebih, Pekerjaan Jalan Poros Salutambung-Urekang Disorot Warga

Tampak papan proyek pengerjaan Jalan Poros Salutambung-Urekang di ruas Ba'basondong-Lombe puncak gunung Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Majene. [Masalembo.com/egi]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Proyek pekerjaan Jalan Salutambung-Urekang di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene milik Pemerintah Provinsi Sulbar jadi sorotan warga. Pasalnya, sejak mulai kontrak pada 27 Februari lalu hingga kini baru mencapai sekira 30 persen. Padahal sudah menghabiskan sekitar 190 hari kalender pekerjaan.

Tokoh masyarakat setempat, Haruna, mengatakan, di sisa kontrak selama 50 hari proyek rigit jalan yang ditargetkan 4 kilometer tersebut masih jauh dari harapan.

"Kontraknya akan berakhir pada tanggal 24 Oktober atau sekitar 50 hari lagi, namun sangat lambat," ujar Haruna, Senin (27/08/2023).

Haruna mengungkap, lambannya pengerjaan jalan Salutambung-Urekang dipicu ketidaksiapan suplay bahan material ke lokasi. Ia mengatakan, berdasarkan keterangan seorang pekerja di lapangan, sejak 20 hari lalu mereka tidak beraktifitas, alasannya karena tidak tersedianya bahan material.

"Entah apa alasannya, katanya tidak ada bahan material, inikan proyek besar," ucap Haruna heran.

Camat Ulumanda, Saeri DP membenarkan aspirasi masyarakat terkait lambatnya proses pengerjaan jalan tersebut, bahkan dapat dipastikan gagal mencapai target sesuai alokasi waktu.

"Iya jadi berdasarkan laporan masyarakat termasuk pengawas masyarakat di lapangan, ya memang seperti itu, itu jelas gagal mencapai target waktu," kata Saeri dikonfirmasi Selasa (29/08).

Camat Ulumanda menjelaskan, proyek tersebut dikerjakan PT Bumi Bintang Salu Perkasa dengan Konsultan Pengawas PT Tata Indokarya Konsultan. Pagu anggaran senilai Rp 23.259.861.126,39 bersumber dari Dana Transfer Khusus- DAK Fisik tahun 2023 melalui Dinas PUPR Provinsi Sulbar.

Karena itu kata dia, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Sulbar agar segera mengambil sikap atas lambannya pengerjaan jalan penghubung Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa tersebut.

"Saya menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang menyampaikan keluhan-keluhannya ke Pemerintah Kecamatan, bahwa diharapkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti atas lambatnya pekerjaan itu," pungkas Saeri.

Hingga berita ini rilis, belum ada keterangan dari pihak pekerja PT Bumi Bintang Salu Perkasa maupun Dinas PUPR Provinsi Sulbar. Awak redaksi media ini sedang melakukan upaya konfirmasi kepada mereka. (Har/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/L1Y7SA9
via gqrds

Read More

Seorang Mahasiswa Diamankan Polisi Saat Aksi Sambut Kunjungan Wapres

Seorang mahasiswa bernama M. Dicki Afrizal saat diamankan polisi. [Khairullah Thofu]

SUMENEP, MASALEMBO.COM- Seorang mahasiswa bernama M. Dicki Afrizal diamankan, kepolisian saat melakukan aksi damai seorang diri menyambut kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin di Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur.

Padahal, mahasiswa tersebut hanya melakukan aksi dengan membentangkan poster yang berisi aspirasi tentang beberapa persoalan di Kabupaten Sumenep, yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh pemerintah, salah satunya kemiskinan.

"Saya aksi dalam rangka menyampaikan persoalan-persoalan di Kabupaten Sumenep yang belakangan ini suara kami tidak didengar," kata Rizal dalam press releasenya. Rabu, (9/8/2023)

Saat aksi sedang berlangsung di depan SPBU di Jalan Gedungan Timur, Gedungan, Kecamatan Batuan itu tiba-tiba pihak Reskrim Polres Sumenep mendatangi dan langsung mengamankannya. Rizal juga menyampaikan, pihaknya sudah mengirim surat pemberitahuan aksi ke Polres Sumenep.

"Saat saya mulai aksi tiba-tiba Reskrim Polres Sumenep datang dan langsung membawa saya, dengan alasan sterilisasi area karena Wapres datang dan padahal saya sudah kirim surat pemberitahuan, " ujarnya.

Lagian kata Rizal, aksi yang dilakukanya tidak mengganggu protokoler perjalanan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Aksi itu juga dilakukan secara damai tidak ada keributan hanya membentangkan poster dengan harapan aspirasinya dapat di dengan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin.

"Saya hanya aksi damai, tidak ada keributan dan kami aksi tidak di jalan yang ingin dilalui Wapres atau jalan protokoler, " ujarnya.

Sampai berita ini ditulis berdasarkan informasi yang dihimpun Masalembo.com M. Dicki Afrizal masih ditahan di Sat Reskrim Polres Sumenep.

Seperti diketahui, sesuai agenda Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin didampingi Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin saat kunjungan kerja di Kabupaten Sumenep memberikan orasi ilmiah pada Dies Natalis Universitas Wiraraja Madura dan silaturahmi dengan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Annuqayah Guluk-Guluk serta Ulama Se-Kabupaten Sumenep. (TH/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/NyJbxG7
via gqrds

Read More