Senter KIM Diskominfopers Sulbar Sasar Lokus Kemiskinan Ekstrem di 6 Kabupaten

Kepala Diskominfopers Sulbar Mustari Mula saat mengikuti Rapim Pengendalian dan Inflasi Pelaksanaan RKPD-ABPD Tahun Anggaran 2023 di BPM Majene, Selasa, 4 Juli 2023. [Kominfopers Sulbar]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Salah satu program Diskominfopers Sulbar dalam mengedukasi masyarakat adalah program Senter KIM. Ini mendukung proses perkembangan digitalisasi yang ada di desa.

Selama Semester I 2023, program Senter KIM sudah berjalan menyasar enam kabupaten. Bentuk pelaksanaan dengan mendorong pemanfaatan media sosial yang lebih sehat, dan menangkal berita hoaks, pemanfaatan infrastruktur internet yang ada di desa-desa. 

Kepala Diskominfopers Sulbar Mustari Mula menjelaskan, program Senter KIM ini juga mendorong penggunaan internet yang berkualitas, sehingga sasaran Senter KIM juga menyasar lokus kemiskinan ekstrem di pedesaan dengan harapan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan teknologi. 

"Senter KIM ini juga sengaja kita memilih lokus desa yang terbilang masih tertinggal dalam hal teknologi, dengan masuknya senter KIM ke desa tersebut dapat membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat," ungkapnya. 

Untuk melancarkan program ini Diskominfo Sulbar berkolaborasi dan sinergi dengan Diskominfo Kabupaten dan Relawan TIK, membangun desain teknologi navigasi komunikasi internet. 

"Tujuannya agar koneksitas antar penduduk menggunakan perangkat telekomunikasi, baik berbasis radio komunikasi maupun smartphone yang minim jaringan internet dapat terintegrasi dengan baik," ungkapnya. 

Selain mendorong pemanfaatan teknologi di pedesaan, lanjut Mustari, pihaknya juga terus berbenah meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mendorong Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemprov Sulbar. 

Itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula saat memaparkan Indeks Kinerja Utama (IKU) di hadapan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Muhammad Idris pada Rapat Kerja Pimpinan Pengendalian dan Inflasi Pelaksanaan RKPD- ABPD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulbar di Aula Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Majene, Selasa, 4 Juli 2023. 

Disebutkan, nilai SAKIP lingkup OPD di angka 80 poin. Indeks SPBE perangkat daerah 4,2 poin, tingkat capaian kinerja anggaran lingkup OPD 98,5 persen, tingkat tatakelola manajemen ASN lingkup OPD 75 persen, dan nilai reformasi birokrasi 30 poin.

Selain itu, peningkatan juga terjadi pada pengelolaan data statistik sektoral dengan persentase cakupan

 pemenuhan data statistik dan

 informasi pembangunan

daerah yang akurat 100 persen. Begitu juga mengenai penyebarluasan informasi yang ada dengan persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan

informasi dan komunikasi

publik di angka 85 persen.

"Begitu juga untuk keamanan sistem, persentase pengamanan informasi, pengamanan sistem elektronik aplikasi

dan pengamanan signal sudah di angka 100 persen," kata Mustari.

Mustari menjelaskan, pentingnya penerapan SPBE untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

"Ini juga sekaligus menjawab harapan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang  murah, pelayanan bermutu dan pelayanan yang transparan," pungkasnya. (Ril/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/luVpZUC
via gqrds

Read More

Krisis Dampak Internet di Desa

Muh Takdir

(Mahasiswa Universitas AMIKOM Yogyakarta)

PADA suatu masa di sebuah desa terpencil, tercipta keajaiban teknologi yang mengubah kehidupan penduduknya. Sebuah proyek ambisius pemerintah membawa jaringan internet ke desa tersebut, dengan harapan meningkatkan akses informasi, peluang ekonomi, dan konektivitas dengan dunia luar.

Awalnya, kedatangan internet memberikan kegembiraan bagi warganya. Mereka dapat berkomunikasi dengan keluarga yang berada di kota besar, mengeksplorasi berbagai pengetahuan dari seluruh dunia, dan membuka peluang bisnis baru. Namun, dampak positif ini tidak berlangsung lama.

Seiring berjalannya waktu, dampak negatif jaringan internet mulai muncul. Warga desa, khususnya generasi muda, terlalu terikat pada perangkat digital mereka. Mereka lebih suka menghabiskan waktu di dunia maya daripada menghargai budaya dan kearifan lokal mereka. Tradisi adat dan seni yang selama ini diwariskan secara turun-temurun mulai pudar.

Selain itu, akses mudah ke berita dan informasi tidak selalu membawa manfaat. Desa menjadi terkena imbas berita palsu dan konten yang merusak moral serta memicu konflik sosial di antara warganya. Terjadilah perpecahan antar kelompok yang sebelumnya hidup berdampingan dengan damai.

Melihat perubahan drastis ini, pemerintah desa dan lembaga adat menyadari pentingnya campur tangan untuk menangani krisis ini. Mereka mengadakan pertemuan bersama para tetua, pemuka agama, dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi.

Pemerintah desa mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak negatif jaringan internet di desa tersebut. Mereka menyusun program edukasi yang mendorong kesadaran tentang pentingnya menjaga tradisi dan budaya lokal. Kegiatan-kegiatan seperti kursus kerajinan tradisional, pertunjukan seni, dan ceramah tentang nilai-nilai adat diadakan secara rutin.

Selain itu, mereka mengimplementasikan aturan terkait penggunaan internet di desa. Mereka menyediakan akses internet di titik-titik tertentu dan hanya dalam waktu yang terbatas. Dengan demikian, warga desa diharapkan dapat menggunakan internet dengan bijak dan tetap terhubung dengan kehidupan di sekitar mereka.

Lembaga adat juga berperan penting dalam proses ini. Mereka mengadakan pertemuan adat khusus untuk membahas pentingnya mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai lokal. Melalui kearifan yang telah diakui oleh nenek moyang, mereka mengingatkan warga bahwa teknologi, termasuk internet, harus diintegrasikan dengan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Para tetua dan pemuka adat membimbing generasi muda dalam memahami nilai-nilai warisan leluhur. Mereka mengajarkan tentang pentingnya menjaga keharmonisan antara teknologi modern dan kearifan lokal. Acara-acara seperti ceramah, diskusi kelompok, dan ritual adat diadakan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan rasa kebanggaan terhadap budaya mereka.

Dalam penanganan dampak negatif jaringan internet, pemerintah desa dan lembaga adat juga bekerja sama dengan pihak sekolah. Mereka melibatkan guru-guru dalam memberikan pendidikan tentang penggunaan internet yang bertanggung jawab. Program literasi digital dan kesadaran media dilaksanakan untuk melatih keterampilan kritis dan mengajarkan warga desa tentang sumber informasi yang dapat dipercaya.

Selain itu, pemerintah desa mendirikan pusat komunitas yang berfungsi sebagai tempat interaksi sosial dan pendidikan di luar dunia maya. Pusat ini menawarkan berbagai kegiatan seperti kelompok studi, klub seni, dan pertunjukan budaya. Tujuannya adalah membangun jaringan sosial yang kuat dan mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bersama.

Dengan upaya yang gigih dari pemerintah desa dan lembaga adat, perlahan tapi pasti, desa mulai menemukan kembali keseimbangan antara teknologi modern dan tradisi lokal mereka. Warga desa menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga akar budaya mereka sambil tetap terbuka terhadap kemajuan teknologi.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat, dampak negatif jaringan internet secara bertahap berhasil dikelola. Generasi muda menjadi lebih menghargai tradisi dan kearifan lokal, sementara tetap memiliki akses terhadap dunia luar melalui internet.

Desa tersebut menjadi contoh bagi desa-desa lain tentang pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan budaya dari kemajuan teknologi. Melalui kerja sama yang harmonis antara pemerintah desa dan lembaga adat, mereka berhasil menciptakan lingkungan yang seimbang, di mana teknologi dapat dimanfaatkan dengan bijak dan budaya lokal tetap terjaga dengan baik. (*)

from MASALEMBO https://ift.tt/kp5hdLC
via gqrds

Read More

Calon Pengantin Alami Kecelakaan Pelaminan Jadi Persemayaman Jenazah

Jenazah Wahyuniar disemayamkan di rumah duka yang telah dirias ornamen pengantin. [Sumber: Akun Facebook Farhanuddin]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Kabar duka mendalam menyelimuti lingkungan kampus Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) saat salah satu staf akademiknya, Wahyuniar, dikabarkan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalulintas, Senin (26/6/2023). Kabar itu menggemparkan para dosen dan rekan-rekan sejawat yang terkejut dengan berita tersebut.

Menurut informasi yang disampaikan salah seorang dosen Unsulbar, almarhumah Wahyuniar sebelumnya hadir di ruang fakultas untuk menemui rekan-rekan dan memberikan undangan pernikahannya. Rencananya, pernikahan mereka direncanakan akan dilangsungkan pada tanggal 3 Juli 2023, beberapa hari setelah perayaan Idul Adha.

"Namun nasib berkata lain. Setelah beranjak dari kampus hanya beberapa saat, Wahyuniar mengalami kecelakaan tragis di jalan poros Majene - Polewali, tidak jauh dari universitas tempatnya bekerja. Kejadian tersebut terjadi tak lama setelah almarhumah meninggalkan kampus," demikian tulis Farhanuddin, seorang dosen Unsulbar di halam Facebook, Senin petang.

Farhanuddin melanjutkan, dalam suasana duka yang menyelimuti para dosen dan staf, terutama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unsulbar, mereka segera berkumpul mengunjungi rumah duka almarhumah yang terletak di Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar.

"Namun, yang membuat situasi semakin haru adalah kenyataan bahwa rumah duka telah dipersiapkan untuk acara pernikahan. Berbagai hiasan dan ornamen pengantin telah dipasang di seluruh ruangan, termasuk tempat pelaminan yang telah dihiasi dengan indah," tulis Farhan.

Tempat yang semula dirancang untuk menjadi pelaminan kini berubah menjadi tempat persemayaman almarhumah. Jenazah Wahyuniar disemayamkan di ruang tengah yang telah dipersiapkan sebelumnya, sementara ornamen pengantin masih terlihat di sekelilingnya.

Tidak lama setelah itu, sambung Farhan menulis, calon pengantin pria tiba di rumah duka dengan penuh kesedihan. Terlihat teramat sedih meski mencoba tegar. Tidak hanya keluarga almarhumah yang terpukul, tetapi juga rekan-rekan dosen dan staf universitas yang merasa kehilangan. 

Sosok Wahyuniar dikenal ramah, murah senyum, dan penuh dedikasi dalam pekerjaannya. "Kenangan akan kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh almarhumah akan terus diingat oleh mereka," tulis Farhanuddin.

"Almarhumah ini disenangi banyak orang, peramah, murah senyum, dan senang membantu. Kami sangat kehilangan almarhumah yang merupakan sosok staf yang bekerja dengan penuh dedikasi," kenang seorang dosen dikutip Farhanuddin.

Sementara, terkait peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa staf akademik FISIP Unsulbar itu, keterangan dari pihak Kepolisian Polres Polman menyebut kejadian sekitar pukul 10.30 Wita. Tempat kejadian di Poros Polewali-Majene Dusun Katitting, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Polman.

Kasat Lantas Polres Polewali Mandar IPTU Kadriansyah mengatakan kelakaan melibatkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT yang dikendarai korban Wahyuniar, dengan sebuah sepeda motor yang masih dalam lidik polisi dan sebuah mobil Toyota Rush.

"Dia (korban) bergerak dari arah Utara ke Selatan. Bersenggolan dengan satu unit sepeda motor (dalam lidik) yang bergerak dari arah Barat ke Timur. Kemudian menyebabkan dia hilang kendali dan bersenggolan dengan sebuah mobil Toyota Rush dari arah Barat ke Timur, atau dari arah Majene ke Tinambung," terang IPTU Kadriansyah via pesan elektronik, Senin sore.

Dikatakan sesaat usai kejadian korban Wahyuniar dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Depu karena mengalami luka serius, sayang nyawa korban tak dapat diselamatkan, dia dinyatakan meninggal dunia. (Hr/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/ybf2UkX
via gqrds

Read More

FGD KPU Majene: Penghitungan Suara di TPS Direncanakan Dua Panel

Akademisi Unsulbar Farhanuddin menjadi narasumber dalam FGD KPU Majene, Sabtu 24 Juni 2024. [Ist/masalembo.com]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majene menggelar FGD Penyiapan rumusan kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilu serentak 2024 di aula KPU Majene, Sabtu 24 Juni 2023.

Koordinator Divisi Teknis KPU Majene, Munawir, MT menyatakan FGD tersebut sebagai langkah KPU meminta masukan dari para pemangku kepentingan terhadap rumusan kebijakan dan regulasi terkait pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Acara yang dibuka Plh Ketua KPU Majene, Zulkarnain, itu juga dihadiri para anggota KPU Majene antara lain, Irjan Jaya dan Munawwarah, sementara peserta kegiatan adalah Bawaslu Kabupaten Majene, perwakilan partai politik se-kabupaten Majene, tokoh masyarakat.

Ketua Pusat Studi Pemilu dan Politik Lokal (PUSMIPOL) Unsulbar, Farhanuddin menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Menurut Munawir, mencermati pelaksanaan pemilu 2019, KPU Kabupaten tengah menghimpun masukan dari masyarakat untuk disampaikan ke KPU RI terkait perbaikan kegiatan pemilu.

"Misalnya untuk mencegah petugas di TPS (KPPS) kelelahan, direncanakan saat penghitungan suara, terdapat dua panel di TPS, jadi tidak lagi penghitungan suara hingga tengah malam atau bahkan hingga dinihari," kata Munawir. 

Rencana lainnya untuk memaksimalkan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah penyiapan salinan berita acara hasil penghitungan melalui digital dan penyederhanaan formulir di TPS.

"Semua masukan dari masyarakat kita catat dan akan kita sampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi," tambahnya. (Ril/Hr)

from MASALEMBO https://ift.tt/cqDVhnl
via gqrds

Read More

Warga Salurindu Kecamatan Malunda Ditandu ke Puskesmas Demi Berobat

Warga Salurindu, Desa Salutahongan ditandu ke Puskesmas Malunda. [Foto: Budi untuk masalembo.com]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Sebuah peristiwa memprihatinkan terjadi di Dusun Salurindu, Desa Salutahongan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di mana seorang warga terpaksa harus ditandu untuk dapat berobat ke Puskesmas. Kejadian ini menjadi sorotan masyarakat setempat yang merasa prihatin dengan kondisi akses jalan yang buruk di daerah mereka.

Warga tersebut mengalami sakit dan tidak memiliki pilihan lain selain ditandu karena akses jalan ke Dusun Salurindu tidak memungkinkan untuk kendaraan roda empat. Selama beberapa tahun terakhir, jalan di daerah tersebut mengalami kerusakan parah tanpa adanya perbaikan yang signifikan.

Berdasarkan pengakuan seorang warga setempat bernama Budi, kondisi ini telah berlangsung cukup lama. Meskipun beberapa tahun yang lalu ada upaya penggusuran dan pengerasan jalan, namun tidak ada langkah peningkatan jalan yang dilakukan oleh pemerintah setelahnya.

"Ini adik saya yang mengalami diare dan harus ditandu dari dusun Salurindu, Desa Salutahongan menuju Puskesmas Malunda. Kami berharap agar pemerintah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dapat memperhatikan dan memperbaiki kondisi jalan kami," ujar Budi kepada wartawan pada Jumat (23/6/2023).

Peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi di daerah tersebut. Sudah beberapa kali warga setempat mengalami kesulitan yang serupa akibat kondisi jalan yang sulit dilalui. Selain rusak, medan yang curam dan mendaki membuat warga kesulitan dalam menaikkan kendaraan, terutama saat musim hujan melanda.

Pemerintah Kabupaten Majene diharapkan segera mengambil langkah yang konkret untuk memperbaiki kondisi jalan di Dusun Salurindu. Akses yang lancar dan aman merupakan kebutuhan penting bagi warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat waktu. Masyarakat berharap agar perhatian dan tindakan segera dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah ini.

Dengan perbaikan jalan yang diperlukan, diharapkan warga Salurindu dan sekitarnya dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat setempat, serta meningkatkan konektivitas dengan daerah sekitar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak berwenang terkait masalah ini. Namun, Bupati Majene Andi Achmad Syukri dan wakilnya Arismundar sebelumnya telah menjanjikan perbaikan jalan ke Salutahongan beberapa waktu lalu saat festival durian runtuh di Desa Lombang, Kecamatan Malunda. Warga setempat berharap agar janji tersebut ditindaklanjuti sehingga kehidupan mereka dapat diperbaiki melalui perbaikan infrastruktur yang memadai. (Har/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/g9O65qd
via gqrds

Read More

Ada Oknum Pejabat Luwu Dibalik Tambang Galian C Mahasiswa Demo Polres Palopo

PALOPO, MASALEMBO.COM - Sejumlah aktivis mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Peduli Kota Palopo mengadakan demo terkait keberadaan aktivitas tambang galian C di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan di depan kantor Polres Kota Palopo di Jalan Opu Tosappele, Selasa (20/6/2021)

Aksi demo dipimpin Ardi Bayu, dalam orasinya dia meminta pihak Polres Palopo mengusut oknum dibelakang aktivitas tambang galian C tersebut.

"Kami mendesak pihak Polres Palopo mengusut oknum yang melakukan tambang galian C tanpa izin di wilayah Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo," kata Ardi Bayu dalam orasinya.

Usai berdemo Kapolres Palopo, AKBP Safi'i Nafsikin menemui aksi para  pendemo di lobby Polres Palopo.

"Kami akan tindak lanjuti aspirasi pendemo. Kita tutup lokasi tambang galian C yang dimaksud itu, kemudian pengelolanya kita panggil. Nanti disana itu kita memberdayakan warga sekitar, kita juga arahkan agar lengkapi izinnya kalau mau lanjutkan beroperasi," kata Safi'i Nafsikin.

Mengenai tambang galian C di dua kelurahan yang ada di Kecamatan Wara Selatan (Warsel), Kota Palopo, salah seorang warga setempat menyebutkan, bahwa ada beberapa nama oknum pejabat dari Kabupaten Luwu  diduga terlibat dalam aktivitas tambang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi itu.

Narasumber meminta  namanya tidak dipublikasikan ke media mengatakan, bahwa dua orang oknum pejabat tersebut berkantor di Kabupaten Luwu.

"Selain satu orang oknum warga Purangi yang merupakan pengelola tambang galian C di wilayah Kelurahan Purangi, ada juga dua orang oknum pejabat di Kabupaten Luwu diduga terlibat dalam tambang galian C yang terletak di Kelurahan Sampoddo," ucap narasumber.

"Sudah banyak orang tahu soal ke dua nama oknum pejabat itu, apalagi kalau warga Sampoddo atau Purangi, kebanyakan sudah tahu siapa saja nama- nama oknum yang diduga terlibat di tambang galian C tanpa izin itu," ungkapnya.

Dia juga menambahkan, sejak sering diributi kegiatan aktivitas tambang galian C sudah diberhentikan. (Jaya)

Berita diverifikasi lebih lanjut

from MASALEMBO https://ift.tt/8qh5XRz
via gqrds

Read More

Dua Panitia Larang Wartawan Liput Keberangkatan Jamaah Calon Haji di Konawe

Ilustrasi

KENDARI, MASALEMBO.COM - Sebanyak dua orang panita keberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Kabupaten Konawe melarang wartawan dalam melakukan peliputan.

Belum diketahui secara pasti identitas kedua oknum panitia tersebut namun, kedua orang dimaksud telah  menghalang-halangi seorang wartawati kendarikita.com (mitra pikiran-rakyat.com), Ilfa yang bertugas di wilayah setempat.

Ilfa yang hendak melakukan peliputan pemberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH), tidak diizinkan masuk dalam Kantor Kemenag Kabupaten Konawe pada Jumat 9 Juni 2023.

Ilfa yang meminta masuk ke dalam Kantor Kemenag Konawe untuk melakukan peliputan tak diberikan akses oleh oknum panita keberangkatan JCH.

Ilfa mengaku telah hadir di Kantor Kemenag Kabupaten Konawe sejak pukul 05.30 Wita. Sebelumnya ia telah menunjukan kartu pers (id card) kepada pihak panitia, namun tetap saja tak diberikan izin untuk melakukan peliputan.

"Pak, ijin boleh saya masuk. Dari media pak, ijin saya mau liputan. Dari pikiran-rakyat.com, ini id ard saya. Oknum panitia itu sempat dia ambil id card saya kurang lebih satu meter. Habis itu dia kasih kembali dia bilang ndak boleh," kata Ilfa.

Tak hanya sampai di situ, Ilfa kembali mencoba meminta izin untuk kedua kalinya, namun tetap saja tidak diberikan izin oleh oknum panita.

"Saya sudah sampaikan dan memperlihatkan id card-ku sebagai wartawan, tapi tetap dilarang masuk oleh oknum panitia, katanya nda boleh. Lalu saya minta tolong ke salah seorang pihak panitia yang lainnya, saya kasih handphone saya minta tolong, pak tolong difotokan dari depan pak," jelas Ilfa. 

Soal pelarangan peliputan itu, dirinya sangat kecewa dan menyesali tindakan oknum panitia keberangkatan JCH Kabupaten Konawe yang tidak memahami tugas pokok dari wartawan.

"Masyarakat butuh informasi dan apa yang terjadi sungguh sangat saya sayangkan, dan ini melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999," ujarnya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak panitia keberangkatan JCH dan pihak Kemenag Kabupaten Konawe belum memberikan konfirmasi terkait pelarangan peliputan tersebut.

from MASALEMBO https://ift.tt/LNS5TZE
via gqrds

Read More