Kades Gersik Putih Tunggu Keputusan BPN Terkait Keabsahan SHM

Kepala Desa Gersik Putih Muhab saat memberikan keterangan pers di balai desa setempat. [Thofu/masalembo.com]

SUMENEP, MASALEMBO.COM- Kepala Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura Muhab masih menunggu keputusan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep perihal keabsahan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang belakangan ini menjadi polemik.

"Kemudian kalau ditanya sah atau ilegal itu bukan wewenang kami tapi wewenang BPN yang mengeluarkan SHM tersebut," katanya dalam konferensi persnya di balai desa setempat. Rabu 24/05/2023.

Muhab kemudian meminta semua pihak untuk menunggu BPN melakukan kajian dan investigasi lapangan mengenai polemik penerbitan SHM yang diduga berlokasi di pantai tersebut.

"Mari kita tunggu hasil keputusan dari BPN setelah tdi melakukan sidak lapangan BPN akan melakukan kajian," ujarnya.

Lebih lanjut Muhab mengungkapkan jika penerbitan SHM tersebut terjadi pada tahun 2009 yang lalu. Dimana dirinya belum menjabat sebagai Kepala Desa Gersik Putih.

"Persoalan tanah yang ada SHM itu keluar pada tahun 2009 dan saya baru menjabat 2013 jadi yang sebenarnya paham bagaimana prosedurnya adalah kepala desa yang lama, " ungkapnya.

Untuk diketahui penerbitan SHM ramai menjadi pembicaraan publik, ketika muncul penolakan dari warga Desa Gersik Putih muncul kepermukaan. Setelah pemilik SHM hendak melakukan reklamasi guna dijadikan tambak garam.

Akibat polemik yang berlarut-larut Kepala Desa Gersik Putih bahkan sampai dipanggil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep.

Menurut Muhab pemanggilan oleh DPMD tersebut, dirinya diminta untuk menjaga kondusifitas warga sampai ada keputusan resmi dari (BPN).

"Terkait dengan pemanggilan oleh DPMD akibat berita yang keluar kita disarankan untuk menjaga kondusivitas smpai keluar keputusan dan itu memang kami akan menunggu keputusan BPN serta saya akan menghadap kembali ke tim yang dibentuk oleh Pemkab," tandasnya. (TH)

from MASALEMBO https://ift.tt/Stb39FA
via gqrds

Read More

Puluhan Anggota BPD dan Kepala Desa Unjuk Rasa, Tuntut Pemda Majene Serius Gelar Pilkades

Massa aksi Ketua dan Anggota BPD dan APDESI Majene di depan kantor bupati, Selasa (23/5/2023) pagi. [Foto: Sahrul/masalembo.com]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa pagi (23/5/2023). 

Aksi tersebut berlangsung di halaman kantor bupati Kabupaten Majene dengan tujuan menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Daerah Majene untuk serius melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun ini.

Dalam aksi tersebut perwakilan dari 43 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 tahun 2023, menyuarakan komitmen mereka untuk mengikuti tahapan pemilihan dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) masing-masing. Mereka juga menyerahkan dokumen pernyataan kesediaan dalam menjalankan proses pilkades.

"Kami, ketua dan anggota BPD dari 43 desa yang akan melaksanakan Pilkades dengan tegas menyatakan kesiapan kami untuk melaksanakan pilkades sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Kami juga siap membentuk PPKD dengan penuh keyakinan, kami menyerahkan dokumen pernyataan kesediaan," demikian pernyataan sikap yang disampaikan massa aksi dalam orasinya.

Dalam pernyataan sikap selanjutnya, massa aksi BPD dan APDESI Majene menyoroti Forum BPD yang dinilai tidak merefresentasi BPD se-Kabupaten Majene. Mereka (Forum BPD) yang getol mengkritik pelaksanaan pilkades di 43 disebut hanya mainan segelintir pihak yang tidak mewakili seluruh anggota BPD.

Pengunjuk rasa menegaskan bahwa tuduhan Forum BPD yang menyatakan bahwa 43 desa yang akan berpilkades tidak mampu melaksanakan atau membentuk PPKD adalah tidak benar, dan merupakan pembohongan publik.

"Kehadiran kami di sini adalah untuk menjawab pernyataan dari Ketua Forum BPD. Kami menegaskan dengan tegas bahwa kami mampu melaksanakan pilkades dan membentuk PPKD. Pernyataan yang menyudutkan kami adalah upaya memfitnah dan mengadu domba masyarakat," tegas salah seorang perwakilan anggota BPD.

Selain itu, dalam aksi damai ini, para peserta juga menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disiapkan oleh setiap desa untuk mendukung pelaksanaan Pilkades. Mereka ingin menegaskan bahwa di 43 desa tersebut tidak pernah ada permintaan untuk menunda pelaksanaan Pilkades tahun 2023. 

"Aksi ini bertujuan untuk menepis isu bahwa ada BPD yang tidak setuju dengan pelaksanaan Pilkades di desa mereka," kata Sultan, seorang pengunjuk rasa yang diketahui adalah Kepala Desa Betteng, Kecamatan Pamboang. 

Saat berita ini dirilis, para pengunjuk rasa sedang berdialog dengan pihak Pemda Majene. Mereka diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sudirman dan dihadiri anggota DPRD Majene Hasriadi, SH. (Fid/Ril)

from MASALEMBO https://ift.tt/bIczC53
via gqrds

Read More

Kadis Pendidikan Majene Akan Kunjungi SMP Satap 9 Panggalo

Plt Kadis Pendidikan Majene, Suardi, SAg MPd [ist]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Majene Suardi, S Ag M Pd berjanji akan melakukan kunjungan ke SMP Satap 9 Panggalo di pegunungan Kecamatan Ulumanda. Hal itu ditegaskan diusai penayangan berita kondisi sekolah yang cukup memprihatinkan tersebut beberapa waktu lalu. 

"Insya Allah kita akan kesana. Saya jadwalkan nanti setelah latpim, karena saat ini saya sedang latpim," ujar Suardi, Minggu, 13 Mei 2023 pagi.

Lebih jauh, Ketua BKPMRI Sulbar itu mengatakan, pihaknya akan mengajak konsultan untuk dapat berkonsultasi langsung di lokasi saat melihat kondisi gedung sekolah yang sebelumnya dilaporkan dalam keadaan yang cukup memprihatinkan.

"Supaya kita bisa langsung melihat dan merencanakan proses pembangunannya ke depan, jadi rencana saya akan ajak konsultan," urai Suardi.

Sebelumnya, Kepala Satap 9 Panggalo, Suarman, mengeluhkan kondisi gedung sekolah di pegunungan Kecamatan Ulumanda itu.

Dia mengatakan, sejak berdiri 10 tahun lalu, kini SMP Satap 9 Panggalo di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene belum pernah tersentuh perbaikan. Padahal, sekolah ini hanya memiliki dua ruang kelas yang sejak dibangun hingga saat ini masih begitu-begitu saja.

Kepala Satap 9 Panggalo, Suarman kepada awak media ini menceritakan, sekolahnya itu kini cukup memprihatinkan. Tak ada ruang guru, meja guru, dan mobiler lainnya tak tersedia. "Apalagi ruang Kepala Sekolah yang sudah rusak," katanya.

Tentang masalah ini, Suarman mengatakan, telah menyampaikan ke sejumlah pihak. Selain ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemda Majene bahkan telah disampaikan langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majene saat berkunjung ke Kecamatan Ulumanda belum lama ini. (Har/Ril)

from MASALEMBO https://ift.tt/sCQP4xU
via gqrds

Read More

Kampanye Publik “Pahlawan Masa Kini: Lawan Informasi Hoax” dan Deklarasi Mafindo Wilayah Sulbar

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) wilayah Sulawesi Barat di menyelenggarakan Kampanye Publik “Pahlawan Masa Kini: Lawan Informasi Hoax” pada hari Senin, 20 Maret 2023 di Ruang Pola, Kantor Bupati Majene, Sulawesi Barat. [Mafindo Sulbar]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Permasalahan hoaks menjadi tantangan serius dalam transformasi digital Indonesia, dengan masih maraknya hoaks terkait issue politik, kesehatan dan penipuan digital. Berbagai upaya dilakukan untuk menahan laju penyebaran hoaks, dan pendekatan tradisi lokal menjadi salah satu strategi penting.

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) wilayah Sulawesi Barat di menyelenggarakan Kampanye Publik “Pahlawan Masa Kini: Lawan Informasi Hoax” pada hari Senin, 20 Maret 2023 di Ruang Pola – Kantor Bupati Majene, Sulawesi Barat.

Acara tersebutdiselenggarakan bersamaan dengan kegiatan Sekolah Kebangsaan – Program Tular Nalar yang merupakan salah satu kegiatan Mafindo yang didanai oleh Google.org. Hadir memberikan

sambutan dalam acara tersebut, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Majene dan Puji F. Susanti (Presidium OPSDM - Mafindo) dan dihadiri oleh para perwakilan pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan dan berbagai komunitas masyarakat.

Puji F Susanti selaku Presidium Mafindo menjelaskan bahwa suatu hal yang membanggakan bahwa skor indeks literasi digital masyarakat Sulawesi Barat telah mencapai angka 4,07. Tantangan yang dihadapi adalah media sosial yang dapat melampau batas ruang dan waktu,

sehingga memungkinkan berita bohong berkembang dengan cepat dalam hitungan menit.

Namun, peluangnya adalah modalitas penangkalan berita bohong yang sudah dimiliki masyarakat dapat dikembangkan menjadi sebuah imunitas untuk penangkalan informasi bohong di media digital.

“Namun demikian masyarakat tetap perlu diberikan pemahaman

tentang pentingnya keamanan digital dan etika digital, terutama kesigapan masyarakat dalam menghadapi misinformasi dan disinformasi menjelang pemilu tahun 2024” jelas Puji.

Selanjutnya diselenggarakan Deklarasi Mafindo Sulawesi Barat yang merupakan pernyataan serta komitmen Mafindo Sulawesi Barat untuk terlibat aktif mencegah dan menangkal hoaks di media digital melalui tradisi lokal. Juga sekaligus menunjukkan komitmen Mafindo Sulawesi Barat untuk berjejaring dengan segenap pemangku kepentingan guna mencegah dan menangkal hoaks.

Pelaksana Tugas Koordinator Wilayah Mafindo Sulawesi Barat, Dedy Aswan, menjelaskan “Melalui kegiatan ini (Deklarasi Mafindo Sulawesi Barat dan Sekolah Kebangsaan), Mafindo

Sulawesi Barat berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya ikut berperan aktif dalam menguatkan serta mengembangkan budaya digital serta penanganan terhadap informasi bohong di media sosial.”

Dedy melanjutkan, “Dengan kegiatan ini, Mafindo Sulawesi Barat juga berharap Sulawesi Barat dapat terus memajukan literasi digital dan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan zaman.

Salah satu kegiatan Sekolah Kebangsaan yang menyasar para pemilih pemula tentu dimaksudkan untuk mengajarkan anak muda sebagai pemilih pemula untuk memiliki budaya berpikir kritis dalam menyikapi informasi-informasi yang terdapat di media sosial dan media digital”

Dalam deklarasi tersebut, Sekretaris Daerah Majene. Ardiansyah turut hadir. Ardiansyah mengatakan, pihaknya mengapreasi dan mendukung penuh Mafindo Sulbar dalam upaya edukasi pencegahan hoaks.

"Saya kira hoaks ini adalah musuh seluruh pemerintah kabupaten, musuh seluruh masyarakat dunia karena ini menimbulkan keresahan dan menimbulkan perpecehan. Sehingga Pemkab Majene dengan visi unggul, mandiri dan religius berharap bahwa berita hoaks ini bisa kita hilangkan, sebar narasi positif dan saling menguatkan," kata Ardiansyah. (Ril)

from MASALEMBO https://ift.tt/3uojcVF
via gqrds

Read More

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Majene Diduga Penumpang KM Madani Nusantara

Mayat korban saat dievakuasi ke sebuah Masjid sebelum dibawa ke Rumah Sakit Majene. [Foto: Humas Polres Majene]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di Dusun Parrassangan, Desa Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Senin 13 Februari 2023 pagi tadi. Mayat pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat dalam kondisi terapung di laut.

Kasi Humas Polres Majene IPTU Muhammad Irwan mengatakan, polisi dibantu masyarakat mengevakuasi mayat lelaki tersebut. Pihaknya juga berupaya mencari tahu keluarga korban, karena saat mayat ditemukan tidak ada kartu tanda pengenal yang ditemukan.

"Yang pertama menemukan mayat tersebut adalah Husain (50 tahun) yang saat itu sedang mencari ikan di laut," ujar IPTU Irwan.

Menurut pengakuan Husain dikutip IPTU Irwan, saat menemukan mayat terapung dia lalu kembali ke darat mencari bantuan dan menyampaikan kepada warga lain.

"Dia (Husain) dibantu kedua anaknya mengangkat mayat yang mengapung di laut untuk dibawa ke tepi pantai. Saat tiba kepolisian dan masyarakat yang sudah ramai menunggu di bibir pantai langsung mengangkat mayat tetsebut," ungkap Irwan.

Mayat yang telah dievakuasi dibawa ke sebuah masjdi kemudian Tim Identifikasi Polres Majene dan relawan 86 mengangkut dengan ambulance ke Rumah Sakit untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Diduga Penumpang KM Madani Nusantara

Pasca penemuan mayat di Majene, beredar berita kejadian yang disebut telah dikeluarkan oleh pihak Kapal Motor Madani Nusantara

Dalam berita acara tertulis pada Kamis 9 Februari 2023 pukul 15.40 Wita KM Madani Nusantara berangkat dari pelabuhan Semayang Balikpapan menuju Pelabuhan Nusantara Parepare Sulawesi Selatan.

Pada Jumat 10 Februari 2023 pukul 07.45 Wita seorang penumpang atas nama Rahman loncat dari kapal ke laut. Keterangan saksi mengatakan yang bersangkutan sempat bercerita bahwa ada masalah dengan istrinya di Kalimantan. Penumpang Rahman menitipkan nomor telepon anaknya ke penumpang lain untuk menginformasikan agar dikirimi ongkos pulang dari Parepare ke kampung. Dari keterangan yang disampaikan anaknya tidak mau mengangkat telepon yang bersangkutan.

Pada Jumat 10 Februari 2023 pukul 07.45 Wita penumpang Rahman memanjat bull walk kapal dan loncat ke laut dengan posisi kepala di bawah. Penumpang lain yang melihat berteriak dan melaporkan ke kru untuk diteruskan ke anjunagan. 

Perwira Jaga KM Madani Nusantara kemudian kordinasi dengan KKM untuk putar balik 360 derajat dan memerintahkan kru kapal untuk mengamati sekitar lokasi kejadian. Namun kurang lebih 1 jam melakukan pengamatan penumpang yang loncat ke laut tidak ditemukan dikarenakan kondisi cuaca yang kurang baik, ombak 0,5-1 meter, kecepatan angin 10 knot.

Saksi mata kejadian atas nama Rahma yang dikonfirmasi awak media membenarkan kejadian tersebut.

"Iya betul, atas nama Rahman, saya lihat dari mata kepala saya, coba tanyakan pada kapten kapal Madani," singkat Rahma, saksi mata kejadian. (Har/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/tMf7Bcm
via gqrds

Read More

Pj Bupati Buteng Sebut Bidan Miliki Tugas Mulia

Foto bersama Pj Bupati Buton Tengah bersama Ketua Tim Penggerak PKK Buteng, Ketua IBI Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua IBI Buton Tengah dan kepada OPD Buton Tengah. Foto : Muhammad Al Rajap

BUTON TENGAH, MASALEMBO.COM - Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Muhammad Yusup menyebut profesi bidan memiliki tugas mulia dan tugas kemanusiaan. Peran para bidan juga kata Yusup sangat diperlukan dalam menciptakan kader-kader yang potensial.

"Saya mengapresiasi bidan-bidan yang telah berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kebidanan secara umum dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi," ucap Muhammad Yusup dalam acara Rakercab I Ikatan Bidan Indonesia tingkat Buton Tengah, Kamis (05/01/2023).

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Buteng juga mendukung IBI dalam meningkatkan kekuatan organisasi, meningkatkan peran mutu pendidikan bidan, pelayanan peningkatan kesejahteraan anggota dan mewujudkan kerjasama dengan jejaring kerjanya.

Orang nomor satu di Buton Tengah ini berharap dengan adanya pelaksanaan Rakercab IBI peran para bidan dapat menurunkan angka stunting di Buton Tengah yang diakuinya angka stunting di daerah yang dikenal dengan julukan negeri 1.000 goa merupakan yang tertinggi ke dua di Sulawesi Tenggara setelah Buton Selatan.

"Dengan rapat kerja ini saya harapkan bisa mengambil langkah-langkah dan metode seperti apa sehingga nantinya angka stunting di Buton Tengah ini bisa turun. Peran bidan sangat kami harapkan," jelas Yusup.

Dalam hal tersebut, Mantan Kepala BPBD Buton Tengah ini juga terus berupaya melakukan sosialisasi di masyarakat dalam menurunkan angka stunting yang diakui merupakan salah satu tugas pokoknya sebagai Pj Bupati Buton Tengah.

"Saya fokus untuk menurunkan angka stunting di Buton Tengah ini karena ini menyangkut kader-kader kita, anak cucu kita kedepan. Tentu kita tidak menginginkan keturunan kita menjadi orang yang stunting," jelas Yusup.

Selain itu, Muhammad Yusup tak lupa mengingatkan kepada para bidan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku.

"Saya ingatkan jangan sampai IBI melayani aborsi. Itu tidak boleh. Sebagaimana yang biasa kita baca berita-berita di media dimana aborsi sering terjadi," tambah Yusup.

Terakhir Muhammad Yusup mengucapkan terimakasih kepada para tenaga kesehatan yang telah membantu pemerintah daerah dalam menangani penyebaran Covid-19 beberapa tahun terakhir.

Penulis : Muhammad Al Rajap

from MASALEMBO https://ift.tt/2UXEC0v
via gqrds

Read More

HMI Demo Pemda Majene, Nilai AST-Aris Gagal Wujudkan Visi-Misi

Mahasiswa HMI saat menggelar aksi unjuk rasa di Jl Trans Sulawesi depan Kantor Bupati Majene, Senin (2/1/2023). [egi/masalembo.com]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Sejumlah mahasiswa HMI melakukan aksi unjuk rasa, Senin (2/1/2023) sore. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kinerja Pemda Majene.

Kordinator Aksi, Aspin Ananta dalam pernyataan sikapnya mengatakan, Pemda Majene dibawa nakhoda Bupati Andi Achmad Syukri dan Wabup Arismunandar belum mampu mewujudkan harapan rakyat Bumi Assamalewuang, justru mereka dinilai berkinerja buruk.

"Aksi kami untuk menagih visi-misi bupati dan wakil bupati yang kami lihat 2 tahun berkinerja justru banyak kontroversial," ujar Aspin.

Aspin mengatakan, HMI Cabang Majene menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mengevaluasi visi-misi bupati. Ia menilai, dalam pelaksanaan program kerja Pemda Majene banyak masalah yang jauh dari visi-misi Majene Unggul, Mandiri, dan Religius (UMR).

Selain itu, HMI juga menuntut Pemda agar serius menangani masalah-masalah sosial bukan mengurus hal-hal yang tidak subtansi kepada rakyat. Aspin meminta bupati Majene membuat Perbup tentang korban bencana sebagai implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Bantuan Korban Benacana di Kabupaten Majene.

Ia mendesak Pemda serius menangani berbagai bencana seperti banjir rob, abrasi, dan longsor di beberapa titik di Kabupaten Majene.

HMI juga meminta bupati atau pimpinan daerah lainnya menjelaskan terkait informasi defisit yang mencapai angka Rp53 miliar, serta membeberkan laporan transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022.

"Kita juga meminta agar bupati melakukan evaluasi kinerja OPD-OPD," ucap Aspin.

Saat berita ini dirilis, para demontran HMI sedang diterima pihak Pemda Majene untuk berdialog. Mereka diterima wakil bupati Arismunandar, Sekda Ardiansyah dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebelumnya mahasiswa melakukan orasi di Jl Trans Sulawesi depan kantor bupati Majene. Mereka membakar ban dan bergantian berorasi. Aksi ini sempat membuat macet arus lalu lintas. (Hr/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/DQX34mY
via gqrds

Read More