Minggu, 29 September 2024

Ijazah S1 di Universitas Satria Makassar Farid Kasim Dipertanyakan?



PALOPO, MASALEMBO.COM- Beredar foto ijazah salahsatu calon Wali Kota Palopo, kuat dugaan ijazah itu milik Farid Kasim nomor urut 2 menjadi perbincangan Netizen disalah satu grup Facebook.

Pada lembaran ijazah SMA milik Farid Kasim tertulis tamatan tahun 2000 sedangkan ijazah S1 fakultas hukum dikeluarkan di Universitas Satria Makassar tertera tahun 2003, sehingga sejumlah Netizen mempertanyakan jarak antara ijazah SMA ke S1 hanya berselang 3 tahun.


"Ijazah antara SMA ke S1 hanya berjarak 3 tahun, saya menilai itu tidak normal," ucap komentar netizen, Minggu (29/9/2024)

Hingga berita dipublikasikan belum ada pihak memberikan tanggapan terkait ijazah milik salahsatu calon di Pilwalkot Palopo.(red)

Berita diversifikasi lebih lanjut


from MASALEMBO https://ift.tt/9gXt1Wc
via gqrds

Kamis, 26 September 2024

"Anggota Polri, Khususnya di Polres Majene, Wajib Netral... "

Kapolres Majene memberi keterangan kepada awak media di sela Coffee Morning, Kamis 26 September 2024. (DOK/Polres Majene)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Kapolres Majene, AKBP Toni Sugadri, menegaskan bahwa seluruh jajaran Polres Majene akan bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Hal ini disampaikan AKBP Toni Sugadri dalam acara coffee morning bersama sejumlah awak media di Mapolres Majene, Kamis (26/9/2024). 

Didampingi Wakapolres Kompol Agussalim Arsyad dan Kasi Humas Iptu Suyuti, Kapolres menyampaikan bahwa netralitas personel Polri adalah hal mutlak yang harus dijunjung tinggi.

“Anggota Polri, khususnya di Polres Majene, wajib netral. Ini sudah saya tekankan kepada seluruh personel,” tegas AKBP Toni.

Ia juga memperingatkan bahwa kepolisian tidak boleh terlibat dalam politik praktis dengan memihak calon tertentu atau memberikan fasilitas yang menguntungkan salah satu pihak. Kapolres memastikan tindakan tegas akan diambil terhadap anggota yang terbukti melanggar aturan tersebut.

“Kami tidak segan-segan untuk menindak personel yang terlibat politik praktis. Penindakan akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Selain menjaga netralitas kepolisian, AKBP Toni juga berharap media di Majene dapat memainkan peran penting dalam menjaga kondusivitas jelang Pilkada. Ia meminta agar berita yang disajikan tetap seimbang, tidak provokatif, dan menjaga etika jurnalistik.

Dengan pernyataan ini, Polres Majene menegaskan komitmennya untuk menciptakan Pilkada 2024 yang damai dan adil, serta menjaga integritas institusi kepolisian dalam melayani masyarakat. (Ril/har)


from MASALEMBO https://ift.tt/lR13aW7
via gqrds

Sabtu, 21 September 2024

Pengendara Motor Berboncengan Dilarikan ke RS Usai Tabrakan dengan Mobil Dinas Komisioner KPU Majene

Tampak mobil Dinas Komisioner KPU Majene usai bertabrakan dengan pengendara motor Satri berwarna hitam-merah yang dikemudi dua orang berboncengan. (Foto: Humas Polres Majene)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Poros Majene-Mamuju, tepatnya di Dusun Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada Minggu pagi (22/9/2024). Sebelumnya diberitakan di daerah Luaor namun tempat kejadian sebenarnya di daerah ini. 

Insiden tersebut melibatkan kendaraan dinas milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene yang bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria berwarna merah hitam. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor yang berboncengan mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene .

Kasi Humas Polres Majene, Iptu Suyuti, mengatakan, peristiwa tersebut melibatkan pengendara motor dengan mobil Komisioner KPU bernomor Nomor Pol DC 1016 B.

"Benar telah terjadi kecelakaan yang melibatkan pengendara motor tabrakan dengan mobil Komisioner KPU," kata Iptu Suyuti, Minggu (22/9) pagi.

Mobil yang ditumpangi Komisioner KPU Majene, Ahmad dan Salma Mayasari, serta dikemudikan oleh Abdul Gaffar Yusuf (51), staf KPU Majene, mengalami kerusakan di bagian depan. Kaca mobil juga retak akibat benturan keras dengan motor Satri warna hitam-merah yang juga mengalami kerusakan parah.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 09.30 WITA saat rombongan KPU dalam perjalanan menuju Mamuju untuk menghadiri pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat provinsi di KPU Sulawesi Barat.

Unit Laka Lantas Polres Majene segera tiba di lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), guna menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Hingga berita ini dirilis, penyelidikan masih berlangsung, dan detail lebih lanjut akan disampaikan setelah proses investigasi selesai. (Ril/har)


from MASALEMBO https://ift.tt/wm4pj1s
via gqrds

Perjalanan Dinas ke Mamuju, Komisioner KPU Majene Terlibat Kecelakaan di Pamboang

Kolase foto mobil dinas KPU Majene usai bertabrakan dengan sepeda motor di Luaor Kecamatan Pamboang. (Sumber: Polres Majene)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, melibatkan kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majene. 

Insiden yang terjadi pada Minggu pagi (22/9/2024) ini menimpa Komisioner KPU Majene, Ahmad dan Salma Mayasari. Mereka berdua berada dalam mobil dinas KPU Majene bernomor polisi DC 1016 B itu.

Komisioner KPU Majene, Ahmad, membenarkan bahwa dirinya terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Pamboang pada Minggu pagi. Ia menyebutkan bahwa saat kejadian, dirinya berada dalam mobil bersama Komisioner KPU lainnya, Salma Mayasari, serta anak dari Salma dan seorang sopir bernama Gaffar.

Mereka sedang dalam perjalanan menuju Mamuju untuk menghadiri pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat.

"Yang ada dalam mobil itu saya, Ibu Salma, anaknya Ibu Salma, sama Pak Gaffar (sopir)," ungkap Ahmad saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp pada Minggu (22/9) pagi.

Kecelakaan tersebut terjadi di daerah Luaor, Kecamatan Pamboang. Ahmad menambahkan bahwa meskipun rombongan KPU tidak mengalami cedera serius, pengendara motor yang berboncengan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Sementara itu, KBO Lantas Polres Majene, Bripda Achmad, juga membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Namun, hingga berita ini dirilis, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelidiki kronologi dan penyebab insiden tersebut. "Nanti akan kami sampaikan informasi lengkapnya ya," ujar Bripda Achmad. (Har/red)


from MASALEMBO https://ift.tt/uDoRrFK
via gqrds

Pasangan Trisal - Akhmad Akhirnya Memenuhi Syarat Ikut Pilwakot Palopo


PALOPO, MASALEMBO.COM - Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo, Trisal Tahir -Akhmad Syarifuddin Daud (Ome) tetap mengikuti kontestasi Pilkada Wali Kota Palopo 2024.

Setelah di nyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pencalonan melalui berita acara dari KPU Kota Palopo beberapa waktu yang lalu, pasangan calon Trisal-Akhmad resmi dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU kota Palopo, Sabtu (21/9/2024)


Proses gugatan sengketa Pemilu yang diajukan kuasa hukum Trisal -Akhmad berakhir dengan dinyatakan kembali memenuhi syarat, setelah melewati beberapa proses mediasi yang cukup alot sejak pukul 15 sampai 19.20 WITA oleh anggota Bawaslu Kota Palopo yang di hadiri oleh pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin bertempat di kantor Bawaslu Kota Palopo selama dua hari dari Jumat sampai Sabtu.

Juru bicara  Trisal - Akhmad, Haedar Jidar menyampaikan keputusan dan hasil mediasi menghasilkan keputusan memenuhi syarat.

 "Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur karena  calon kita pak Trisal - Akhmad kembali dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kota Palopo melalui sidang musyawarah tertutup, yang di gelar oleh Bawaslu Kota Palopo," kata Haidar Djidar.

"Kita harapkan ini akan menjadi energi baru untuk melaksanakan kerja kerja politik untuk memenangkan Trisal-Akhmad," ujarnya.

Haidar juga mengajak kepada seluruh calon yang akan bertarung agar tetap fair dalam proses tahapan Pilkada Palopo 

"Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kota Palopo yang telah memediasi permasalahan ini, dan juga kepada anggota KPU Kota  Palopo yang telah membuka ruang mediasi sehingga kebenaran dapat terbuka.Serta kepada seluruh simpatisan yang terus hadir mengawal paslon Trisal -Akhmad selama proses mediasi berlangsung," tutupnya. (Jaya)


from MASALEMBO https://ift.tt/7gj3p15
via gqrds

Jumat, 20 September 2024

Aksi Demo Sambut Kedatangan Trisal - Akhmad di Kantor Bawaslu Palopo



PALOPO, MASALEMBO.COM - Ratusan massa pendukung dan simpatisan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, Trisal Tahir - Akhmad Syarifuddin Daud (Ome) mendatangi kantor Bawaslu Palopo di Jalan M Saad, Jumat (20/9/2024).

Kehadiran massa mengawal proses mediasi dilakukan antara pasangan Trisal -Akhmad dan KPU  oleh Bawaslu secara musyawarah tertutup.

Massa sempat menggelar aksi demo atas tindakan pihak KPU dinilai tidak melalui tahapan saat menerima laporan masyarakat terkait ijazah paket C milik Trisal Tahir sehingga KPU membuat berita acara tidak memenuhi syarat (TMS)

"Kami datang di kantor Bawaslu Palopo untuk menyampaikan aspirasi atas tindakan pihak KPU Palopo kami nilai tidak melalui tahapan saat mengklarifikasi, hal itu sudah bertentangan dengan PKPU No 8 tahun 2024 di pasal 113. Hal ini sangat merugikan pihak pasangan Trisal -Akhmad dalam berita cara dari KPU tidak memenuhi syarat (TMS) kami minta agar penetapan menjadi memenuhi syarat,"kata para aksi demo.

Dia meminta pihak Bawaslu untuk memberikan keterangan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan konflik Isyu ditengah masyarakat Kota Palopo, dan akan menurunkan massa lebih besar.

Aksi demo itu berjalan aman dan terkendali dikawal dari pihak kepolisian dan TNI AD, yang ikut mengamankan kedatangan massa pasangan Trisal -Akhmad.

Setelah musyawarah berjalan sekitar 3 jam, nampak Trisal -Akhmad keluar dari kantor Bawaslu menyapa para massa yang hadir memberikan support kepada kedua calon.

"Sudah tahapan proses mediasi dilakukan antara KPU dengan terlapor dan pelapor dari Bawaslu, kita tunggu hasil dari mediasi dalam waktu dekat. Ada pun aksi demo dari massa pendukung itu bentuk simpatisan dan dukungan moral mengawal proses mediasi di  Bawaslu," kata calon Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin Daud (Ome).

"Yakin semua akan selesai kita akan menang," tegas Ome. (Jaya)


from MASALEMBO https://ift.tt/wbnCENl
via gqrds

Selasa, 17 September 2024

Kuasa Hukum Trisal- Akhmad Laporkan Sengketa Administrasi KPU ke Bawaslu Palopo




PALOPO, MASALEMBO.COM - Tim kuasa hukum pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, Trisal Tahir - Akhmad Syarifuddin Daud (Ome) mendatangi kantor Bawaslu Kota Palopo, Selasa (17/9/2024).

Perihal kedatangan tim kuasa hukum terkait pengaduan atas berita acara dikeluarkan  pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo persoalan administrasi berkas, ijasah SMA paket C milik Trisal Tahir sehingga pihak KPU menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon wali Kota Palopo.

Farid Wadji,SH selaku kuasa hukum Trisal -Akhmad menilai pihak KPU, tidak objektif mengeluarkan berita acara, hanya menerima tanggapan satu sampai dua laporan masyarakat.

"Kami datang ke Bawaslu untuk laporan sengketa administrasi. Dan kami menilai ada beberapa kekeliruan dari pihak KPU, terkait dalam perintah PKPU no.8 tahun 2024 tentang verifikasi di pasal 113, pertama pihak KPU disaat ada keraguan sepatutnya mencocokan ijazah yang diunggah calon yang bersangkutan, kedua klarifikasi kepada partai pengusung calon, ketiga seharusnya klarifikasi kepada calon bersangkutan. Selanjutnya ke instansi berwenang. Hal itu tidak dilakukan pihak KPU melalui proses tahapan," kata Farid Wadji didepan puluhan wartawan hadir di kantor Bawaslu Palopo.

Farid Wadji menilai KPU melakukan "by pass" artinya tidak melalui tahapan klarifikasi saat verifikasi.

"Sepatutnya pihak KPU saat klarifikasi ada tahapan yang semestinya dilalui, tidak by pass. Kami minta rekan-rekan di KPU harus transparan dan profesional," tutup Farid Wadji.(Jaya)


from MASALEMBO https://ift.tt/p8614Eg
via gqrds

Sabtu, 14 September 2024

Terkait TMS, Jubir Trisal - Akhmad Nilai KPU Palopo Tidak Profesional



PALOPO, MASALEMBO.COM - Terkait berita acara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo mengeluarkan pernyataan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, Trisal Tahir - Akhmad Syarifuddin Daud (Ome) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi polemik ditengah masyarakat Kota Palopo.

Melalui Juru Bicara pasangan Trisal - Akhmad, Haidar Jidar menggelar konferensi pers, Sabtu (14/9/2024).

Haidar Jidar menilai pihak KPU Palopo, tidak transparan mengeluarkan poin-poin perihal apa dasar sehingga pasangan Trisal - Akhmad tidak memenuhi syarat sebagai calon Wali Kota Palopo.

"Perlu kita ketahui bersama, pernyataan secara tertulis mengeluarkan rekomendasi terkait TMS, tidak transparan yaitu menjelaskan pointnya, apa alasannya sehingga pasangan Trisal - Akhmad tidak memenuhi syarat, harus terbuka," kata Haidar Jidar didepan wartawan.

Haidar meminta pihak KPU Palopo tidak membuat keruh situasi kondisi menjelang Pilwakot Palopo. 

"Ini sudah ketiga kalinya, pihak KPU membuat ketidak netralan kepada pihak pasangan Trisal -Akhmad, pertama saat mendaftar pasangan calon Trisal - Akhmad tidak disebut namanya, kedua usungan PKB sebagai pendukung tidak diaplout, dan ketiga masalah TMS tidak dijelaskan secara rinci, sehingga kami menilai KPU Palopo tidak profesional dan perlu kita semua awasi bersama," tegas Haidar Jidar.

Dikonfirmasi Ketua KPU Palopo, Irwandi Djumadin perihal rekomendasi tidak memenuhi syarat (TMS) kepada pasangan Trisal - Akhmad, melalui pesan WhatsAppnya belum mendapat tanggapan.(Jaya)


from MASALEMBO https://ift.tt/VvLcoQ7
via gqrds

Rabu, 11 September 2024

Kebakaran Hebat Landa Gudang Rongsokan di Polewali, Penyebanya Diduga Karena Ini

Situasi saat kebakaran melanda gudang barang rongsokan, Kamis 13 Septemper pagi. [Foto: Asrianto/masalembo.com]


POLEWALI, MASALEMBO.COM - Sebuah gudang barang rongsokan di Jalan Kartini, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ludes dilalap api pada Kamis pagi (12/9). 

Kebakaran ini diduga kuat dipicu oleh sisa pembakaran sampah yang dilakukan oleh karyawan gudang pada sore hari sebelumnya.

Kobaran api dengan cepat menyebar, melalap berbagai material di gudang yang sebagian besar terdiri dari bahan plastik, yang memicu munculnya kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. 

Kencangnya angin turut memperburuk situasi, menyebabkan api semakin membesar hingga mendekati pemukiman warga sekitar, membuat mereka panik.

Petugas pemadam kebakaran setempat langsung mengerahkan tiga unit mobil pemadam ke lokasi untuk mengatasi kobaran api. Namun, hingga Kamis pagi, api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. 

Hambatan terbesar yang dihadapi petugas adalah sulitnya menemukan sumber air di lokasi, serta banyaknya material plastik yang sulit dipadamkan.

Pemilik gudang, Sandi, mengungkapkan bahwa kebakaran ini kemungkinan besar disebabkan oleh sisa pembakaran sampah di area gudang. 

“Kemarin sore, memang ada aktivitas membakar sampah oleh karyawan, mungkin apinya belum benar-benar padam dan menyala kembali di dini hari,” ujar Sandi.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materiil yang dialami pemilik gudang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Hingga berita ini dirilis, Kamis (13/9) pagi petugas pemadam masih berupaya memadamkan api yang terus menyala. (Ant/har)


from MASALEMBO https://ift.tt/cYWxRSU
via gqrds

Kamis, 05 September 2024

Polres Majene Beri Penjelasan Sebab Dihentikannya Penyelidikan Kasus Keracunan

Kasat Reskrim Polres Majene menerima mahasiswa STAIN Majene yang mempertanyakan ihwal penghentian penyelidikan kasus dugaan keracunan di Pamboang. [Foto: Polres Majene]


MAJENE, MASALEMBO.COM – Penyelidikan kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, resmi dihentikan oleh Satreskrim Polres Majene. Keputusan ini memicu reaksi dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, yang kemudian mendatangi kantor Satreskrim untuk meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai alasan penghentian penyelidikan.

Dipimpin oleh Ahmad Syamsuddin, perwakilan mahasiswa STAIN, rombongan diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Budi Adi bersama beberapa Kanit Reskrim pada Rabu malam (4/9/2024). 

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena telah bersedia menerima audiensi dari mahasiswa. Dia juga menekankan pentingnya penjelasan resmi yang transparan terkait dasar hukum penghentian kasus tersebut.

“Kami meminta agar alasan penghentian kasus ini dijelaskan secara rinci dalam rilis berita resmi, supaya masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak lagi menimbulkan pertanyaan di kalangan publik,” kata Ahmad dalam audiensi tersebut.

Menanggapi pertanyaan mahasiswa, Kasat Reskrim AKP Budi Adi menjelaskan bahwa penyelidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, kasus tersebut tergolong sebagai pelanggaran administratif, bukan pidana.

“Kami sudah menjalankan seluruh proses penyelidikan dengan memeriksa saksi ahli, termasuk membawa ahli independen dari luar Sulawesi Barat untuk memastikan objektivitas hasil penyelidikan,” ungkap Budi Adi.

Ia juga menambahkan bahwa temuan tersebut telah diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Majene untuk ditindaklanjuti. Inspektorat akan menangani sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, agar kejadian serupa tidak terulang.

Setelah mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian, mahasiswa STAIN yang hadir menyatakan puas dan mengaku memahami alasan di balik penghentian penyelidikan. Pihak Satreskrim Polres Majene pun menegaskan bahwa mereka terbuka terhadap dialog dan siap menerima audiensi dari pihak kampus atau organisasi kepemudaan lainnya yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai kasus ini.

Kasus keracunan yang terjadi di Pamboang sempat menjadi perhatian luas masyarakat. Namun, dengan penjelasan yang diberikan oleh pihak kepolisian, diharapkan dapat meredakan keresahan publik dan mengakhiri spekulasi yang beredar. (Ril/Har)


from MASALEMBO https://ift.tt/OvVThFP
via gqrds

Kamis, 29 Agustus 2024

KPU Kabupaten Sumenep Akan Memperpanjang Waktu Pendaftaran

Ketua KPUD Kabupaten Sumenep Nurussyamsi/Khairullah Thofu.


SUMENEP, MASALEMBO.COM- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumenep, akan memperpanjang masa pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Hari ini tanggal 29 Agustus 2024 merupakan hari terkahir pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) Pilkada serentak tahun 2024 dan akan ditutup pada jam 23.59 WIB waktu setempat. 

Sampai berita ini ditulis baru ada satu pasangan Bacabub dan Bacawabub yang resmi mendaftar di KPUD Kabupaten Sumenep yaitu, Achmad Fauzi dan KH. Imam Hasyim yang didukung sepuluh partai politik. 

Ketua KPUD Kabupaten Sumenep Nurussyamsi mengatakan, secara peraturan jika terdapat satu pasangan yang mendaftar sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka harus dilakukan perpanjangan dalam tiga hari ke depan. 

"Kami akan perpanjang dari tanggal 30-31 Agustus sampai 1 September nanti. Kalau di hari ini tidak ada lagi yang mendaftar," ujarnya. 

Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan peluang bagi partai politik atau masyarakat yang berkeinginan untuk bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan data, masih ada satu partai politik yang dapat mengusung Paslon yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Sebab partai berlambang Ka'bah terebut, tidak tercantum sebagai partai pengusung di pasangan Achmad Fauzi dan KH. Imam Hasyim. Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait Pilkada 2024, PPP diperbolehkan mengusung calon sendiri, karena secara presentase suara Pileg 2024 mencukupi. 

"Secara aturan Kabupaten Sumenep berdasarkan putusan MK terbaru, masuk dalam klausul 7,5 persen berdasarkan perolehan suara sah pada Pileg 2024. Jadi PPP sudah mencukupi," ujarnya. 

Klausul 7,5 persen suara sah Pileg 2024 merujuk kepada daftar pemilih di Kabupaten Sumenep yang berada pada kisaran 500 ribu hingga 1 juta pemilih.

Nurussyamsi memastikan pihaknya akan melakukan semua proses tahapan Pilkada 2024, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan termasuk dalam hal pendaftaran pasangan calon. Meskipun dirinya mengakui, sempat harus melakukan komunikasi intensif dengan KPUD Provinsi Jawa Timur. 

Karena dinamika politik terbaru, yang membuat peraturan tahapan Pilkada 2024 utamanya pencalonan berubah semenjak Putus MK yang keluar pada saat menjelang pembukaan pendaftaran. 

"KPUD Kabupaten Sumenep akan memberikan ruang yang luas bagi siapapun untuk ikut berkontestasi, sesuai aturan, " tegasnya. (TH)


from MASALEMBO https://ift.tt/lDB1y4S
via gqrds

Jumat, 23 Agustus 2024

Demo Ricuh di DPRD Majene, Mahasiswa Duduki Gedung dan Rusak Fasilitas

Massa aksi merusak meja dan kursi di ruang rapat paripurna DPRD Majene saat demo Jumat (23/8/2024).


MAJENE, MASALEMBO.COM - Aksi demonstrasi yang digelar oleh ratusan mahasiswa di Gedung DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, berujung ricuh pada Jumat (23/8) sore. Massa aksi yang jauh lebih banyak dari aparat keamanan berhasil menembus masuk dan menduduki gedung dewan.

Situasi di dalam gedung DPRD Majene tampak kacau setelah para demonstran merusak sejumlah fasilitas. Meja dan kursi di ruang rapat paripurna terlihat berantakan akibat aksi para mahasiswa. Belum ada laporan resmi mengenai total kerugian akibat kerusakan tersebut.

"Massa aksi tidak puas dengan penyampaian salah satu anggota dewan yang menerima pendemo, sehingga emosi dan menduduki gedung dewan," ujar salah satu peserta aksi tak menyebut namanya.

Demo ini merupakan bagian dari gelombang protes nasional terkait rencana Revisi Undang-Undang Pilkada yang sebetulnya sudah dibatalkan oleh DPR RI. Para demonstran tetap menuntut agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pilkada serentak dihormati dan tidak dihalangi implementasinya.

"Kami menolak keras upaya DPR RI yang ingin mengesahkan RUU Pilkada yang bertentangan dengan putusan MK. Keputusan MK ini harus diterapkan, isu utamanya adalah bagaimana KPU agar menerapkan putusan MK," ujar koordinator aksi, Misbahuddin.

Saat berita ini dirilis, aksi demonstrasi masih berlangsung. Aparat keamanan yang berada di lokasi belum ada tindakan tegas untuk mengevakuasi para demonstran dari dalam gedung DPRD.

Selain soal penolakan revisi UU Pilkada dan meneguhkan putusan MK, mahasiswa juga membawa tuntutan lainnya di konteks lokal Majene, Sulawesi Barat. Diantarannya hentikan tambang batu gajah di Sendana, tolak reklamasi di Majene, realisasikan bantuan stimulan gempa Sulbar dan sejumlah tuntutan lainnya. (Har/red)


from MASALEMBO https://ift.tt/RgqZNYo
via gqrds

Selasa, 13 Agustus 2024

Tragedi di Polewali, Finalis 'Tomalolo' Mandar Meninggal dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Foto dipublikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemda Majene. [Sumber: Facebook]


POLEWALI, MASALEMBO.COM - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene menyampaikan duka atas meninggalnya Siti Tasha Rosfiani, seorang remaja berbakat dan finalis Pemilihan Tomalolo Mandar Kabupaten Majene Tahun 2024. 

Rosfiani meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan motor di depan Pasar Sentra Pekkabata, Polewali, pada Selasa (13/8/2024) malam.

Pemilihan Tomalolo Mandar yang digelar Disbudpar Majene merupakan ajang prestisius yang menampilkan remaja bertalenta dari Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. 

Rosfiani, yang baru saja mengikuti pembekalan finalis pada 9 Agustus 2024 dikenal sebagai peserta yang berbakat dan berpotensi. Namun sayang, maut telah merenggut lebih dulu dara cantik yang juga brand ambasador Sudut Lagi itu.

Tamrin, tokoh penggerak literasi dan pengiat budaya Mandar di Majene mengungkapkan kesedihannya melalui akun Facebook. 

"Innalillahi wa innailaihi Raji'un. Kaget mendengarnya... Sempat membimbing pada pembekalan kemarin. Hanya dia yang terlewatkan saya tanya-tanya tentang Mandar. Tatapan kosong, semoga Husnul Khatimah nak," tulis Thamrin via akun Facebook Thamrin Uwai Randang. Postingan disertai foto pembekalan para finalis ajang pemilihan Tomakappa Tomalolo Mandar.

Informasi tentang kecelakaan ini pertama kali disebarkan melalui postingan Facebook oleh Dwi Indrayantie Ismail. Info kejadian juga beredar di group-group WhatsApp pada Selasa (13/8) malam.

Petugas Kepolisian dari Sasatlantas Polres Polman, Brigpol Syahrul mengkonfirmasi kejadian tersebut, meski belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Polres Polewali Mandar mengenai detail peristiwa saat berita ini dirilis.

"Kejadian sekitar jam 7 malam, pada waktu shalat Isya," ujar Syahrul via pesan elektronik, Rabu (14/8).

Syahrul mengatakan usai menerima laporan insiden kejadian pihaknya langsung melakukan Olah TKP dan menyampaikan ke unit Gakkum Polres Polewali Mandar. 

"Info lengkapnya di Gakkum ya pak, kami hanya laporan," terang Syahrul.

Ia mengungkap korban Siti Tasha Rosfiani masih sempat dilarikan ke RSUD Andi Depu Polewali, namun sayang nyawa siswa SMA Negeri 2 Majene tersebut tak dapat diselamatkan.

"Dia meninggal dunia di Rumah Sakit," Syahrul. (Har/red)



from MASALEMBO https://ift.tt/8OgU74l
via gqrds

Kamis, 01 Agustus 2024

Api Melahap Tiga Rumah di Majene, Polisi Mulai Ungkap Penyebab

Kondisi rumah warga Timbo-Timbo, Kelurahan Pangngaliali, Banggae, Majene usai dilalap si jago merah, Jumat (2/8/2024) pagi. [Foto: Humas Polres Majene]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Musibah kebakaran kembali melanda Kabupaten Majene pada Jumat pagi (2/8/24). Kali ini, tiga unit rumah di Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, menjadi sasaran amukan si jago merah.

Iptu Edi Jatmika, Kapolsek Banggae, segera mengerahkan personelnya untuk membantu masyarakat dan petugas pemadam kebakaran begitu menerima laporan kejadian. "Insiden terjadi sekitar pukul 05.30 WITA. Tiga rumah warga yang terbakar adalah milik Baharuddin (64), Rahman Umar (60), dan H. Abdul Rahman (60)," ujar Iptu Edi.

Menurut keterangan yang dihimpun, api pertama kali menyala di rumah Baharuddin, seorang penjual bahan bakar eceran. Pagi itu, seusai salat subuh, Baharuddin hendak mengisi botol-botol eceran dari jerigen di gardu penjualannya. Karena listrik padam, ia menyalakan lilin sebagai penerangan dekat botol berisi pertalite.

"Baharuddin kemudian ke kamar mandi. Saat kembali, ia mendapati botol bensin sudah terbakar, membakar gorden dan sebagian rumahnya," jelas Iptu Edi.

Meski Baharuddin segera berteriak minta tolong, api telah menjalar ke rumah tetangganya, Rahman Umar dan H. Abdul Rahman.

Dua unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Majene tiba di lokasi sekitar pukul 06.00 WITA. Bersama personel Polres Majene, TNI, dan warga setempat, mereka berhasil memadamkan api dalam waktu kurang lebih satu jam.

Pasca pemadaman, Tim Identifikasi Polres Majene melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Meski tidak ada korban jiwa, estimasi kerugian materi belum dapat dipastikan hingga berita ini diturunkan.

Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dalam menangani bahan bakar dan penggunaan api, terutama saat listrik padam. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan memiliki alat pemadam api ringan di rumah sebagai tindakan preventif.


from MASALEMBO https://ift.tt/yzVgOEZ
via gqrds

Senin, 22 Juli 2024

Massa Aksi Bawa Poster "Sulawesi Barat Bukan Tumbal IKN" Saat Demo di Kementerian ESDM

Mahasiswa membawa poster saat menggelar aksi di kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (22/7/2024). [Aco Nursyamsu/masalembo.com]


JAKARTA, MASALEMBO.COM - Puluhan mahasiswa menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari warga Sulawesi Barat, Jaringan Komunikasi Mahasiswa Nasional Sulawesi Barat, dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional menggelar aksi protes di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta hari ini, Senin (22/7/2024).

Aksi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran warga terhadap upaya pemerintah pusat dan provinsi dalam mempercepat ekspansi industri ekstraktif di Sulawesi Barat. Para demonstran menilai bahwa ekspansi ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luas dan berpotensi memicu bencana ekologis serta meningkatkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Pada aksi ini, tampak mahasiswa dan warga Sulawesi Barat membawa spanduk bertuliskan "Tolak Ekspansi Industri Ekstraktif di Sulawesi Barat." Selain itu, poster bertuliskan "Sulawesi Barar Bukan Tumbal IKN." Mereka bergantian berorasi dengan dikawal ketat petugas kepolisian setempat.

Beberapa isu utama yang disoroti dalam aksi ini antara lain:

1. Operasi tambang batubara PT Bonehau Prima Coal di Desa Tamalea, Mamuju, yang diduga beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

2. Pembangunan PLTA berkapasitas 450 MW di wilayah Kalumpang yang dikhawatirkan akan menghilangkan situs peradaban warga setempat.

3. Dampak negatif PLTU Batubara di Desa Belang-belang, Mamuju, terhadap lingkungan dan mata pencaharian nelayan setempat.

4. Rencana penambangan Logam Tanah Jarang di Mamuju dan Mamasa yang berpotensi membawa dampak lingkungan yang lebih berbahaya.

5. Ekspansi pertambangan di Polewali Mandar yang dikhawatirkan akan memperparah bencana banjir di wilayah tersebut.

6. Penambangan batu gajah dan pasir untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengancam ruang hidup warga dan habitat satwa langka.

Para demonstran menuntut pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ekspansi industri ekstraktif dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Alfarhat Kasman, Pengkampanye JATAM Nasional, menyatakan, "Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan ekspansi industri ekstraktif yang mengancam kehidupan warga Sulawesi Barat. Pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal."

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait aksi protes ini. (Ril/har)


from MASALEMBO https://ift.tt/S6tTBFZ
via gqrds

Rabu, 10 Juli 2024

Jalan Poros Sese di Mamuju Ancam Keselamatan Pengendara

Kondisi sisi kiri jalan Poros Sese di Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju. [Foto: Awal S/masalembo.com]


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Kondisi Jalan Poros Sese di Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini sangat memprihatinkan. Tebing sekitar 40 meter di sisi kiri jalan dari arah Tambayako-Sese telah longsor dan mengikis bahu jalan, mengancam keselamatan pengendara yang melintas.

"Ini jalan yang paling saya takuti saat melintas, karena tinggal sedikit lagi jalan akan runtuh akibat longsor. Semoga pemerintah segera bertindak sebelum kondisinya makin parah," kata Jerni Anjani, warga Sese, Rabu (10/7/2024).

Jerni menambahkan, "Karena banyak pengendara yang menghindari jalur longsor, mereka lebih memilih jalur di sisi gunung. Bahayanya, kendaraan bisa berpapasan di area tikungan."

Jalan ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan Kelurahan Simboro dan Kelurahan Rangas. Tebing setinggi sekitar 40 meter yang longsor telah mengikis bahu jalan. Ditambah lagi, kondisi jalan berliku dan berlubang, tanpa penerangan dan pembatas jalan, sering menyebabkan kecelakaan di area tersebut.

"Apalagi kalau malam dan hujan, kita harus ekstra hati-hati saat melewatinya," ujar Padilah, warga setempat.

Muh Yunus, tokoh pemuda Sese, mengungkapkan bahwa longsor di jalan tersebut sudah lama terjadi, namun belum ada tindakan dari pemerintah atau pihak terkait. "Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai ada korban baru ditangani," katanya.

Yunus berharap pemerintah segera membangun talud di sepanjang area longsor untuk mencegah kerusakan lebih parah. "Kita berharap pemerintah segera turun tangan menangani jalan ini sebelum semakin parah," tegasnya.

Lurah Simboro, Asri, belum memberikan tanggapan ketika dihubungi melalui telepon dan WhatsApp terkait kondisi jalan tersebut hingga berita ini diturunkan. (Wal/red)


from MASALEMBO https://ift.tt/7Xo5Iab
via gqrds

Minggu, 07 Juli 2024

Pj Gubernur Sulbar Kini Mulai Bertingkah Tak Karuan

Oleh: Dr. H. Mulyadi Bintaha, M Pd (Anggota DPRD Provinsi Sulbar)


MOHON maaf saya selaku salah seorang Wakil Rakyat Sulbar harus berkata demikian berkenaan dengan penggantian Plt Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat (Sdr. HM Yusuf Tahir). Saya merasa tergelitik dengan prilaku seorang pimpinan sekelas Gubernur yang demikian gegabah dalam menilai bawahnya.

Sejatinya, seorang pimpinan sebagai pengambil kebijakan haruslah lebih arif. Artinya seyogyanya terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang berbagai aspek yang bisa menjadi alasan rasional sebelum memgambil keputusan yang dapat merugikan orang lain.

Dalam Al Quran Allah SWT telah memperingatkan kepada semua orang beriman, bahwasanya jika ada orang fasiq yang menyampaikan suatu berita maka periksalah olehmu dengan teliti berita itu. Jangan sampai engkau menimpahkan musibah terhadap seseorang atau suatu kuam sebelum mengetahui sebab akibatnya, sehingga engkau menyesali perbuatanmu itu.

Maka, sehubungan dengan penggantian Plt Kepala Kesbangpol (Sdr. HM Yusuf Tahir) dengan alasan  irrasional yang menyatakan kinerjanya tidak bagus berdasarkan laporan kelompok mahasiswa demonstran. Hal ini merupakan suatu tindakan yang sangat tidak bijak. Dimana para mahasiswa yang lagi terbakar semangat dan gairah kritiknya sedang memuncak. Umumnya mereka lepas kendali sehingga nyaris tidak ada orang yang benar dalam pandanganya. Olehnya itu saya berpandangan bahw Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin terlapau gegabah dan bertingkah otoriter dalam hal ini. Seandainya beliau bijaksana seharusnya terlebih dahulu melakukan investigasi ke Kantor Pejabat yang bersangkutan dengan melihat segala aspek dan tupoksi kelembagaan, kemudian meminta pertimbangan dari Sekretaris Daerah selaku pembantunya sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, barulah kemudian mengabil keputusan. 

Secara objektif saya melihat bahwa Plt Kepala Kesbangpol sebagai salah satu OPD yang tupoksinya banyak beririsan dengan aktivitas di DPRD, telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Contoh dalam hal memfasilitasi hal-hal yang barkaitan dengan stabilitas Pemerintahan dan Politik. Antara lain secara kelembagaan memfasilitasi kelompok mahasiswa/Ormas yang memberitahukan secara tertulis untuk melakukan demo atau unjuk rasa kepada OPD teknis yang relevan atau ke DPRD. Selain itu Plt Kepala Kesbangpol (HM. Yusuf Tahir) telah melaksaakan tugas dengan baik dan telah diperpanjang 3 bulan berikutnya. Berati bahwa yang bersagkutan dianggap mampu melaksanakan tugas. Apalagi beliau juga telah mengikuti asesmen pejabat tinggi pratama dan dinyatakan ke publik sebagai salah seorang yang memenuhi persyaratan. 

Maka, terlepas dari terpilih atau tidaknya untuk dilantik sebagai Kepaa Dinas memang adalah hak prerogatif Kepala Daerah (Pj Gubernur) untuk menetapknya. Namun idealnya tidak dengan cara kurang manusiawi menjatuhkan bawahan tanpa alasan yang rasional sebagai mana uraian di atas. 

Adapun penjelasan Kepala BKD sesuai Surat Edaran Menteri yang menyatakan bahwa Plt Kadis ditetapkan 3 bulan kemudian, masih dapat diperpanjang 3 bulan kemudian jika dinilai mampu dan masih diperlukan. Tentu saja benar adanya dengan syarat bahwa jika Plt yang telah diperpanjang hingga tiga bulan berikutnya diaggap cukup bersyarat dan memungkinkan dipilih oleh penentu kebijakan. Maka Plt tersebut sejainya dilantik saja, karena tidak lebih baik melantik orang lain yang juga telah bersyarat dan lebih sesuai dengan selera penentu kebijakan sebagai penggantinya demi normalisasi dan optimalisasi fungsi  pada OPD tersebut dari pada menggantinya dengan Plt lagi, dimana menunjuk Kepala OPD memegang jabatan rangkap sementra para Kepala OPD juga sedang sibuk-sibuknya mengejar progres pada dinas yang dipimpinnya.

Di sini saya menilai sungguh kurang efektif kebijakan Pj Gubernur ini. Lagi-lagi bisa menuai keterbengkalaian capaian kinerja atau amburadulnya pelasanaan tupoksi di OPD Kesbangpol bahkan bisa saja menjadi ajang penyimpangan paggunaan anggraan yang sedang memprihatinkan. (*)


from MASALEMBO https://ift.tt/KcW6LDr
via gqrds

Rabu, 12 Juni 2024

BPJS Kesehatan Mamuju Gandeng Media Sukseskan Program JKN


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Mamuju terus bersinergi bersama insan media dalam penyebaran informasi tentang jaminan kesehatan.

Hal itu ditegaskan pada kegiatan workshop kolaborasi media dukung sustainabilitas program JKN yang dilaksanakan di rumah makan Cilacap, Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju, Rabu (12/6/2024).

Kepala Bagian Umum, SDM dan Komunikasi BPJS Cabang Mamuju, Sandi Paskirab Nugroho pada kesempatan itu mengatakan, pentingnya dukungan media dalam program JKN, yakni sebagai informasi dan pengetahuan, mencari perhatian khalayak, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, mempengaruhi khalayak, sebagai pengawas dan kontrol sosial.

"Dan tempat penyampaian pesan tertentu," ujarnya.

Sehingga kata Sandi, perlunya kolaborasi dengan insan media dalam pembuatan dan penyebaran berita positif baik berupa testimoni, informasi program, gaya hidup sehat dan meningkatkan citra positif.

Pada kesempatan itu juga Sandi mengatakan BPJS membuka layanan PANDAWA hotline 08118165165. Salah satu layanan dari BPJS Kesehatan untuk mengurus beberapa keperluan administrasi, seperti pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga, pinda jenis kepersertaan pekerja penerima upah (PPU) Non Aktif menjadi PBPU, pengaktifan kembali kartu, perubahan atau perbaikan data. Perubahan pasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Selain itu, PANDAWA juga dapat untuk pengurangan anggota keluarga, dan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama. "Bisa juga menghubungi nomor tersebut sebagai tempat pengaduan soal layanan fasilitas kesehatan," pungkasnya.

Kegiatan ini narasumber dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulbar, Andi Fahriadi Kusno.

Pada kesempatan itu, ia mengajak para wartawan untuk mendaftar pada seleksi anggota KIP Sulbar yang tak lama lagi berakhir.

"Jadi saya mengajak teman-teman wartawan mendaftar KIP, setidaknya ada dari media," ujarnya.(Al/red)


from MASALEMBO https://ift.tt/d2Qhf0U
via gqrds

Sabtu, 25 Mei 2024

Warga Desa Sukajeruk Diresahkan Oleh Perselingkuhan Salah Satu Oknum Panwascam

Foto: Ilustrasi [Net]


SUMENEP, MASALEMBO.COM- Warga Dusun Gunung, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu mengaku resah terhadap tindakan, perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu oknum Komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) setempat berinisial FRD.

Menurut salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya berinisial RF oknum Panwascam Masalembu tersebut, kerap kali datang tanpa mengenal waktu ke lingkungannya yang mana selingkuhan oknum tersebut berada.

Selingkuhan FRD saat ini berstatus Janda dan memiliki toko kelontong. RF juga mengaku warga sudah pernah mengingatkan, namun tidak pernah diindahkan oleh pelaku, malah justru semakin menjadi-jadi.

"Sering kali FRD itu datang, siang malam tidak mengenal waktu. Bahkan dari siang Sampek malam kadang, " ujarnya. Sabtu 25/04.

Padahal kata RF oknum Panwascam tersebut sudah memiliki istri dan anak. Ditambah juga bekerja sebagai tenaga pendidik di salah lembaga yang ada di Kecamatan Masalembu.

Sampai saat ini warga masih terus mencoba menahan diri untuk tidak melakukan main hakim sendiri. Akan tetapi warga juga tidak mengerti musti melapor kemana, sementara tindakan FRD sudah merusak lingkungan sekitar.

"Ya warga sudah pernah mengingatkan, keduanya baik FRD maupun selingkuhannya," ungkapnya.

RF juga khawatir apabila tindakan perselingkuhan oleh oknum Panwascam tersebut, tidak segera diakhiri. Kesabaran warga sekitar sudah tidak dibendung lagi. Saat ini warga sekitar tempat tinggal janda selingkuhan FRD sudah sangat resah.

"Masyarakat sangat resah dan mulai benci sama FRD, warga mana yang mau lingkungannya dijadikan tempat perselingkuhan," tandasnya.

Secara terpisah, Masalembo.com mencoba menghubungi salah satu Komisioner Panwascam Masalembu Chairullah untuk dimintai keterangan, namun hingga berita ini dinaikkan belum memberikan yang bersangkutan belum membalas pesan singkat WhatsApp.

Sementara itu FRD sejak Jum'at 24 Mei 2024 malam. Belum menjawab satupun telfon lewat media sosial WhatsApp ketika hendak dimintai keterangan. (TH)


from MASALEMBO https://ift.tt/k6F9iIP
via gqrds

Minggu, 05 Mei 2024

Tantangan Hoaks dalam Dunia Pendidikan, Topik Webinar Kominfo di Majene


MAJENE, MASALEMBO.COM - Banyak hal baik bisa dipetik dari dunia digital. Di samping kebaikan dan manfaatnya, dunia digital (internet) juga menyimpan sisi buruk berupa informasi salah (hoaks). Kecepatan penyebaran hoaks adalah wajah lain dari tantangan dunia pendidikan di era post-truth.

Untuk dapat mengenal dan mengatasi hoaks era post-truth, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar webinar literasi digital untuk segmen pendidikan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Senin (6/5) pagi, pukul 09.00 WITA.

Mengusung tema ”Tantangan Hoaks dalam Dunia Pendidikan”, webinar yang akan diikuti secara nobar oleh pelajar dari berbagai sekolah itu rencananya menghadirkan tiga narasumber. Mereka adalah Jawara Internet Sehat Sulteng Andi Rizky Herdiansyah, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majene Sarmin, key opinion leader presenter Tya Yustia, dan Syam Mudho selaku moderator.

”Webinar juga dapat diikuti secara gratis dengan cara mendaftar di link https://ift.tt/XbvjVpt. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat dari Kemenkominfo, dan tersedia voucher e-wallet senilai total Rp 1 juta untuk 10 peserta yang terpilih dengan pertanyaan interaktif paling menarik,” tulis Kemenkominfo dalam rilis kepada awak media, Minggu (5/5).

Terkait topik webinar, Kemenkominfo menjelaskan, dalam konteks pendidikan, fenomena post-truth terutama terjadi dalam hal penyampaian informasi dan penilaian terhadap informasi yang disajikan. Di era digital, informasi dapat dengan mudah disebarkan dengan sangat cepat dan meluas.

”Informasi benar bercampur dengan yang salah. Ini mengakibatkan munculnya banyak informasi yang tidak terverifikasi atau salah yang dapat memengaruhi persepsi dan pandangan siswa terhadap suatu topik,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Fenomena post-truth, lanjut Kemenkominfo, erat kaitannya dengan penyebaran berita palsu (hoaks). Berita palsu dapat dengan mudah disebar melalui media sosial dan menjadi viral dalam waktu yang sangat cepat. ”Bahkan ketika berita palsu telah dikoreksi, dampak dari berita tersebut mungkin sudah telanjur menyebar dan mempengaruhi persepsi publik,” tegasnya.

Kemenkominfo menambahkan, pengaruh fenomena post-truth dalam pendidikan sangat berbahaya. Siswa dapat terjebak dalam pandangan yang salah atau dangkal tentang topik-topik penting yang dapat mempengaruhi keputusan mereka di masa depan. ”Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpikir kritis, mengevaluasi informasi secara objektif, dan membuat keputusan yang informasinya didasarkan pada fakta,” urai Kemenkominfo.

Untuk diketahui, gelaran webinar seperti di Kabupaten Majene, Sulbar ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), yang dihelat Kemenkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Tahun ini, program #literasidigitalkominfo ini mulai bergulir pada Februari 2024. Berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 142 mitra jejaring seperti akademisi, perusahaan teknologi, serta organisasi masyarakat sipil, program ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, kreatif, produktif, dan aman.

Kecakapan digital menjadi penting, karena-menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)-pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (*/red)



from MASALEMBO https://ift.tt/84lLuPp
via gqrds

Kamis, 02 Mei 2024

Lawan Hoaks di Media Sosial, Tema Webinar Kominfo di Mamuju Tengah


MAMUJU TENGAH, MASALEMBO.COM - Selain terbukti banyak memberikan manfaat, media sosial juga dikenal paling banyak berkontribusi menyebarkan berita palsu atau hoaks. Penyebaran informasi hoaks perlu dilawan, karena dapat menimbulkan keresahan. Masyarakat perlu diingatkan agar memanfaatkan media sosial secara positif, sehingga tidak mudah termakan isu yang tidak benar.

Untuk memberikan pemahaman terkait jenis dan bahaya hoaks di media sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar webinar literasi digital di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulbar, Jumat (2/5) pagi, pukul 09.00 WITA. 

Mengusung tema ”Lawan Hoaks di Media Sosial”, webinar untuk segmen pendidikan yang akan diikuti secara nobar oleh pelajar dan guru dari sejumlah sekolah itu rencananya menghadirkan tiga narasumber. Mereka adalah technopreneur Erlan Primansyah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Busdir, key opinion leader Mom Influencer Ana Livian, dan Iman Darmawan selaku moderator.

”Webinar juga dapat diikuti secara gratis dengan cara mendaftar di link https://ift.tt/ASCTpzL. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat dari Kemenkominfo, dan tersedia voucher e-wallet senilai total Rp 1 juta untuk 10 peserta yang terpilih dengan pertanyaan interaktif paling menarik,” tulis Kemenkominfo dalam rilis kepada awak media, Kamis (2/5). 

Terkait topik webinar, Kemenkominfo menjelaskan, era digital ditandai dengan maraknya penggunaan media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi yang ada di media sosial seluruhnya baik dan dapat dipercaya kebenarannya. ”Literasi digital bertujuan memberikan pemahaman terhadap informasi hoaks dan kiat-kiat mengatasinya,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

”Dengan literasi digital, memungkinkan seseorang paham bentuk dan jenis hoaks, tips maupun kiat untuk menepis hoaks, bahkan melawannya agar tidak meluas penyebarannya,” tegas Kemenkominfo.

Kemenkominfo menambahkan, hoaks dapat menyebabkan perpecahan renggangnya persatuan masyarakat. ”Apalagi, kini banyak beredar berita hoaks terkait dengan indeologi yang bertentangan dengan nilai Pancsila,” imbuhnya.

Untuk diketahui, gelaran webinar seperti di Mamuju Tengah, Sulbar ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), yang dihelat Kemenkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Tahun ini, program #literasidigitalkominfo ini mulai bergulir pada Februari 2024. Berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 142 mitra jejaring seperti akademisi, perusahaan teknologi, serta organisasi masyarakat sipil, program ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, kreatif, produktif, dan aman.
 
Kecakapan digital menjadi penting, karena – menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) – pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (*/Red)



from MASALEMBO https://ift.tt/Izl1cS7
via gqrds

Minggu, 14 April 2024

Pj Desa Masakambing Sebut Berita Penyelewengan Bantuan Beras Tidak Sesuai Fakta

Pj Desa Masakambing Ainul Yakin. [Ist]


SUMENEP, MASALEMBO.COM - Pemerintah Desa (Pemdes) Masakambing, Kecamatan Masalembu menyebut berita perihal penyelewengan bantuan beras 10kg tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Minggu (14/04)

Sebab menurut Pj Desa Masakambing Ainul Yakin mengatakan, pihaknya sama sekali tidak melakukan seperti yang sudah diberitakan oleh salah satu media tersebut. 

"Informasi yang ditulis oleh media tersebut, tidak utuh dan tidak sesuai fakta, bahkan cenderung mendiskreditkan Pemdes Masa Kambing," ujarnya melalui saluran telfon. Minggu (14/05).

Pada faktanya berdasarkan data di Desa Masakambing terdapat 195 KK Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan beras dari 315 KK. Namun Pemdes Masakambing melihat di lapangan dan aspirasi masyarakat, masih banyak keluarga yang sebetulnya layak menerima bantuan.

Untuk itulah pihaknya, melakukan kordinasi dan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tujuan mengakomodir aspirasi dan menghindari kecemburuan antar masyarakat di akar rumput.

"Jadi Pemdes dan BPD Desa Masakambing melakukan rapat, terkait dengan skema penyaluran bantuan beras tersebut," urainya.

Berdasarkan hasil keputusan rapat Pemdes dan BPD Desa Masakambing, tercapai sebuah kesepakatan diskresi kebijakan agar bantuan beras 10kg itu disalurkan kepada seluruh KK yang jumlahnya 315 KK. 

"Dari alokasi bantuan beras yang ada, setiap KK di Desa Masakambing mendapatkan 5 Kg beras," ungkapnya.

Kebijakan skema penyaluran bantuan beras 10kg tersebut kata Ainul Yakin, merupakan hasil keputusan bersama. Bukan hanya semata-mata dari Pemdes Masakambing, yang didasarkan pada kepentingan masyarakat luas di desa setempat.

"Itu sudah menjadi hasil keputusan bersama Pemdes dan BPD Masakambing saat rapat," tegasnya.

Sementara itu terkait dengan pemberitaan terkait dengan pungli sebesar Rp 5 ribu. Ainul Yakin menjelaskan, hal itu tidak layak disebut pungli sebab biaya yang dikeluarkan oleh penerima bantuan tersebut dialokasikan untuk biaya foto copy KTP dan KK yang jumlahnya tiga rangkap.

Kondisi di Desa Masakambing sendiri kata dia, tidak ada tempat foto copy melainkan print scan itupun harus menggunakan mesin diesel dan biaya yang harus dikeluarkan juga sama sebesar Rp 5 ribu. Untuk itu Pihaknya, sengaja mengakomodir secara langsung untuk mempercepat proses distribusi bantuan dan tidak mempersulit masyarakat.

"Kondisi di Desa Masakambing yang notabene daerah Kepulauan terpencil disamakan dengan daratan, boleh di cek ke lokasi," tandasnya. (TH)


from MASALEMBO https://ift.tt/QBiZe6l
via gqrds

Kamis, 29 Februari 2024

Ketua IMM Minta Bupati Majene Copot Kadis PU, Ada Apa?

Irwan Japaruddin (ist)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Majene, Irwan Japaruddin meminta bupati Andi Achmad Syukri segera mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Andi Asraf T.

Irwan menyebut, pencopotan Kadis PUPR Majene layak dilakukan karena tidak mengawal dengan serius perbaikan jalan menuju Desa Lombang, Lombang Timur dan Salutahongan, Kecamatan Malunda yang sudah menjadi atensi serius bupati dan wakil bupati.

"Kami bersama masyarakat mengawal pekerjaan jalan telah menemukan pengerjaan sangat tidak profesional termasuk tidak ada transparansi RAB," jelas Irwan Japaruddin, Kamis (22/02/2024).

Padahal perbaikan jalan tersebut, sambung Irwan sudah dijanjikan dengan baik oleh Wakil Bupati Majene. Dia menjanjikan akan diperbaiki dengan baik sebab sangat dibutuhkan masyarakat.

Jalan penghubung desa tersebut setiap hari dilalui puluhan anak sekolah, masyarakat berobat ke Puskesmas termasuk ibu hamil. Juga jalan itu sebagai urat nadi kegiatan ekonomi masyarakat desa yang tiap saat mengangkut komoditas mereka ke pasar.

"Oleh sebab itu, harusnya Kadis PUPR dan jajarannya adalah OPD yang harus serius mengawal perbaikan tersebut tapi nyatanya tidak," pungkas Irwan.

Irwan mengatakan IMM Majene meminta bupati Majene untuk serius mengevaluasi Kadis PUPR Majene termasuk semua proyek infrastruktur agar dikerjakan dengan baik.

Saat berita ini ditayangkan, belum ada keterangan terkait pengerjaan jalan penghubung tiga desa di bagian pegunungan Kecamatan Malunda tersebut. (Ril/har)


from MASALEMBO https://ift.tt/zODlwSX
via gqrds

Jumat, 23 Februari 2024

IMM Sulbar Minta Partai Nasdem Seriusi Pembayaran Upah Saksi di TPS

Ketua DPD IMM Sulbar, Albar Syam (ist)


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Merespon berita tentang kegagalan evaluasi dan kontrol Partai Nasdem terhadap kader-kadernya di akar rumput, membuat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat angkat bicara. 

Ketua DPD IMM Sulbar, Albar Syam, mengatakan, baru-baru ini muncul berita yang menerangkan tentang Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Barat, yang tidak menyalurkan upah (honor kerja) kepada saksi yang dikerahkan di TPS wilayah Sulbar saat pungut hitung suara 14 Februaru lalu. Hal ini menjadi sorotan. 

Berita yang dilansir esensi.com itu, telah dilihat sebanyak 2.685 kali, serta direpost puluhan kali dan menuai beragam komentar.

Ketua DPD IMM Sulbar Albar Syam, menanggapi berita itu dan menyayangkan sikap apatis Nasdem dalam merespon isu yang menyorot kinerja partainya. Menurut Albar, IMM Sulbar sendiri tengah melakukan upaya investigasi melalui Tim Riset dan Kebijakan Publik, yang dilakukan secara internal.

“Kami telah melakukan riset secara serius, bersama dengan teman-teman yang tersebar di kampus PTN dan PTS Sulawesi Barat, kami memang menemukan bukti adanya pengerahan tenaga kerja se-Sulawesi Barat sebagai saksi di TPS dan tersebar secara merata serta tidak dibayar, kami berharap ada iktikad baik dari DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat maupun legislatornya, terlebih Legislator Nasdem memiliki mayoritas suara pemilih di Sulawesi Barat pada Pemilu 2024," kata Albar, Sabtu (24/2/2024).

Albar menerangkan, saat pemilu elektebalitas Partai Nasdem sangat baik, sehingga sangat disayangkan apabila berita itu tidak ditindak lanjuti, karena akan berimbas kepada elektebalitias Nadem dan legislatornya.

Albar juga mengatakan bahwa elektabilitas Nasdem dan legislatornya sangat rentan jatuh, apabila berita seperti itu tidak digubris dan diseriusi. IMM Sulbar juga berupaya untuk berkomunikasi kepada Nasdem terkait berita itu, serta berupaya membangun jalur penyelesaian non litigasi, karena menurutnya persoalan itu menjadi tanggung jawab dan wewenang partai secara internal untuk memberikan solusi.

Dikatakan Albar, IMM Sulawesi Barat, juga menyayangkan adanya bukti-bukti kuat berupa rekaman dan pengakuan intimidasi kepada mahasiswa penerima beasiswa aspirasi oleh petugas dan tim pemenangan legislator partai Nasdem. Menurutnya, perlakuan seperti itu sangat jauh dari moralitas berbangsa dan bernegara serta kultur dan budaya yang ada di Sulawesi Barat. 

"Tidak boleh ada upaya apapun untuk memberikan intimidasi kepada penerima bantuan yang bergantung pada partai Nasdem, perihal seperti itu mesti tidak boleh dianggap sepele, sekalipun itu personal, tetapi mesti menjadi tanggung jawab internal partai," ucap Albar.

Menurut Albar, Nasdem sendiri mesti memberikan atensi yang tegas kepada kader-kadernya yang tersebar diakar rumput, bila tidak dilakukan, berarti partai menormalisasi perbuatan seperti itu.

Saat ini, kata Albar, upaya advokasi masih dilakukan oleh IMM Sulawesi Barat, beserta lembaga kepemudaan serta menjalin komunikasi kepada Perhimpunan Penyelamat Pendidikan dan Demokrasi, untuk mengambil sampel sebanyak-banyaknya. 

"Upaya ini sebagai pembuktian khusus penyelesaian jalur litigasi, apabila diperlukan," ungkapnya.

IMM Sulbar, sambung Albar, meminta partai Nasdem, untuk segera menyalurkan upah saksi-saksi yang dikerahkan ke TPS, sebab upah adalah tanggung jawab partai dan menjadi tanggung jawab kemanusiaan.

"Setiap manusia memiliki hak dan martabatnya sebagai manusia, tidak memberikan upah itu menghina kemanusiaan, upah bukan hanya soal nominal, upah adalah soal menghargai kemerdekaan orang lain," tutup Albar. 

Saat berita ini ditayangkan, belum ada pihak dari Partai Nasdem yang dapat dimintai keterangan. Konfirmasi dari pihak Nasdem sedang diupayakan oleh awak redaksi media ini. (Har/red)



from MASALEMBO https://ift.tt/WnK2tMI
via gqrds