Rabu, 04 Januari 2023

Pj Bupati Buteng Sebut Bidan Miliki Tugas Mulia



Foto bersama Pj Bupati Buton Tengah bersama Ketua Tim Penggerak PKK Buteng, Ketua IBI Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua IBI Buton Tengah dan kepada OPD Buton Tengah. Foto : Muhammad Al Rajap

BUTON TENGAH, MASALEMBO.COM - Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Muhammad Yusup menyebut profesi bidan memiliki tugas mulia dan tugas kemanusiaan. Peran para bidan juga kata Yusup sangat diperlukan dalam menciptakan kader-kader yang potensial.

"Saya mengapresiasi bidan-bidan yang telah berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kebidanan secara umum dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi," ucap Muhammad Yusup dalam acara Rakercab I Ikatan Bidan Indonesia tingkat Buton Tengah, Kamis (05/01/2023).

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Buteng juga mendukung IBI dalam meningkatkan kekuatan organisasi, meningkatkan peran mutu pendidikan bidan, pelayanan peningkatan kesejahteraan anggota dan mewujudkan kerjasama dengan jejaring kerjanya.

Orang nomor satu di Buton Tengah ini berharap dengan adanya pelaksanaan Rakercab IBI peran para bidan dapat menurunkan angka stunting di Buton Tengah yang diakuinya angka stunting di daerah yang dikenal dengan julukan negeri 1.000 goa merupakan yang tertinggi ke dua di Sulawesi Tenggara setelah Buton Selatan.

"Dengan rapat kerja ini saya harapkan bisa mengambil langkah-langkah dan metode seperti apa sehingga nantinya angka stunting di Buton Tengah ini bisa turun. Peran bidan sangat kami harapkan," jelas Yusup.

Dalam hal tersebut, Mantan Kepala BPBD Buton Tengah ini juga terus berupaya melakukan sosialisasi di masyarakat dalam menurunkan angka stunting yang diakui merupakan salah satu tugas pokoknya sebagai Pj Bupati Buton Tengah.

"Saya fokus untuk menurunkan angka stunting di Buton Tengah ini karena ini menyangkut kader-kader kita, anak cucu kita kedepan. Tentu kita tidak menginginkan keturunan kita menjadi orang yang stunting," jelas Yusup.

Selain itu, Muhammad Yusup tak lupa mengingatkan kepada para bidan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku.

"Saya ingatkan jangan sampai IBI melayani aborsi. Itu tidak boleh. Sebagaimana yang biasa kita baca berita-berita di media dimana aborsi sering terjadi," tambah Yusup.

Terakhir Muhammad Yusup mengucapkan terimakasih kepada para tenaga kesehatan yang telah membantu pemerintah daerah dalam menangani penyebaran Covid-19 beberapa tahun terakhir.

Penulis : Muhammad Al Rajap


from MASALEMBO https://ift.tt/2UXEC0v
via gqrds

Senin, 02 Januari 2023

HMI Demo Pemda Majene, Nilai AST-Aris Gagal Wujudkan Visi-Misi

Mahasiswa HMI saat menggelar aksi unjuk rasa di Jl Trans Sulawesi depan Kantor Bupati Majene, Senin (2/1/2023). [egi/masalembo.com]


MAJENE, MASALEMBO.COM - Sejumlah mahasiswa HMI melakukan aksi unjuk rasa, Senin (2/1/2023) sore. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kinerja Pemda Majene.

Kordinator Aksi, Aspin Ananta dalam pernyataan sikapnya mengatakan, Pemda Majene dibawa nakhoda Bupati Andi Achmad Syukri dan Wabup Arismunandar belum mampu mewujudkan harapan rakyat Bumi Assamalewuang, justru mereka dinilai berkinerja buruk.

"Aksi kami untuk menagih visi-misi bupati dan wakil bupati yang kami lihat 2 tahun berkinerja justru banyak kontroversial," ujar Aspin.

Aspin mengatakan, HMI Cabang Majene menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mengevaluasi visi-misi bupati. Ia menilai, dalam pelaksanaan program kerja Pemda Majene banyak masalah yang jauh dari visi-misi Majene Unggul, Mandiri, dan Religius (UMR).

Selain itu, HMI juga menuntut Pemda agar serius menangani masalah-masalah sosial bukan mengurus hal-hal yang tidak subtansi kepada rakyat. Aspin meminta bupati Majene membuat Perbup tentang korban bencana sebagai implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Bantuan Korban Benacana di Kabupaten Majene.

Ia mendesak Pemda serius menangani berbagai bencana seperti banjir rob, abrasi, dan longsor di beberapa titik di Kabupaten Majene.

HMI juga meminta bupati atau pimpinan daerah lainnya menjelaskan terkait informasi defisit yang mencapai angka Rp53 miliar, serta membeberkan laporan transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022.

"Kita juga meminta agar bupati melakukan evaluasi kinerja OPD-OPD," ucap Aspin.

Saat berita ini dirilis, para demontran HMI sedang diterima pihak Pemda Majene untuk berdialog. Mereka diterima wakil bupati Arismunandar, Sekda Ardiansyah dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebelumnya mahasiswa melakukan orasi di Jl Trans Sulawesi depan kantor bupati Majene. Mereka membakar ban dan bergantian berorasi. Aksi ini sempat membuat macet arus lalu lintas. (Hr/Red)


from MASALEMBO https://ift.tt/DQX34mY
via gqrds