Kemendag Serahkan DIPA Dana Tugas Pembantuan untuk Revitalisasi 87 Pasar Rakyat Daerah

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan menyerahkan dana tugas pembantuan tahap I dan II tahun anggaran 2022 untuk 82 kabupaten/kota di Denpasar, Bali, Selasa 29 Maret 2022. (Foto: Kemendag)

DENPASAR, MASALEMBO.COM – Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahap I dan II Dana Tugas Pembantuan bagi 82 kabupaten/kota. 

Dana ini nantinya akan digunakan untuk merevitalisasi 87 pasar rakyat dan satu gudang Non-Sistem Resi Gudang (SRG). Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 10 kabupaten/kota oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan pada Selasa (29/3), di Denpasar, Bali.  

“Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan melalui dana tugas pembantuan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan peran sektor perdagangan untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sulit saat ini,” ujar Oke. 

Oke mengungkapkan, pasar rakyat sebagai penggerak roda ekonomi memiliki fungsi strategis sekaligus kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Aspek sosial budaya inilah yang menjadi nilai unik tersendiri bagi pasar rakyat yang membutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaan, pengembangan, serta pelestariannya.  

“Untuk itu, pasar rakyat perlu dikembangkan secara komprehensif dan holistik sehingga daya saing terhadap pusat perbelanjaan maupun toko modern meningkat,” ucap Oke. 

Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan dan penyerahan berita acara serah terima pemanfaatan pasar rakyat secara simbolis kepada empat daerah, yakni Tuban, Jawa Tengah; Blora, Jawa Tengah; Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan; dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan.  

Oke mengungkapkan bahwa Kemendag membuat berita acara serah terima kepada 108 unit pasar rakyat yang telah berhasil direvitalisasi melalui dana tugas pembantuan pada 2021. Adapun pedoman pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2021. 

“Diharapkan penerima dana tugas pembantuan tahun anggaran 2021 melaporkan finalisasi melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR),” imbuhnya. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248 Tahun 2010, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah. 

Rakor Perdagangan Wilayah Perbatasan  

Usai menyerahkan dana tugas pembantuan, Oke membuka rapat koordinasi (rakor) perdagangan di wilayah perbatasan Indonesia. Rakor ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kegiatan perekonomian, serta mendukung sarana penunjang di wilayah perbatasan.  

Rakor dihadiri kepala dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perdagangan, perwakilan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kota/kabupaten Provinsi Bali; perwakilan asosiasi Kadin, serta perwakilan Indonesian National Shipowners Association (INSA). 

 

“Melalui rakor tersebut, para undangan yang hadir bertukar wawasan terkait informasi perdagangan di wilayah perbatasan dan memanfaatkan peluang potensi perdagangan yang ada,” ungkap Oke. 

Rakor ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan di Aruk, Motaain, dan Skouw. Pembangunan sarana perdagangan tersebut berupa pasar rakyat dan gudang Non-SRG di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Belu. (Rls/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/jsXULG0
via gqrds

Read More

Curhat Warga Tawalian, Kecewa Anaknya 'Diterlantarkan' Satgas COVID-19

Rumah Warga Yang Dinyatakan Reaktif Covid 19 [Kedi/masalembo.com]

MAMASA, MASALEMBO.COM - Luapan kekecewaan atas penanganan terhadap pasien reaktif Covid 19 diungkapkan oleh Samuel, warga Kecamatan Tawalian.

Ia menyampaikan kekecewaannya tersebut lantaran menilai Satuan Tugas (Satgas) Covid 19 Mamasa menelantarkan anggota keluarganya yang dinyatakan reaktif.

Berikut luapan kekecewaanya yang dibagikan melalui Grub WhatsApp COVID-19 MAMASA:

"Apa Yang Salah?? 

Antara percaya dan tidak, covid-19 ada atau hanya sekedar dijadikan sebagai ladang cari uang. 

8 Maret 2022 lalu, anak saya yang masih berusia 9 tahun dibawa ibunya (istri saya) berobat di Puskesmas Mamasa. 

Sekitar pukul 12.00 ia diperiksa di Puskemas Mamasa. Hidungnya ditusuk menggunakan Q-tip hampir serupa cotton bud. 

Katanya, alat itu digunakan mengambil sampel virus untuk mendeteksi apakah anak saya terinfeksi covid-19.

Dari hasil pemeriksaan, anak saya dinyatakan reaktif berdasarkan rapid antigen. 

Setelah dinyatakan reaktif, ia disuruh pulang oleh dokter yang memeriksanya. 

Istriku kenal betul dokter yang mendiagnosa anak saya. 

Menurut istri saya, dokter menyarankan agar anak saya kembali ke rumah menjalani isolasi mandiri. 

"Dokter bilang pulang mi dulu, nanti ke sana perawat bawakan obat," kata istri saya. 

Tak berselang lama, ia dan anak saya lalu pulang menjalankan saran dokter menjalani isolasi mandiri. 

Hari hampir sore, petugas medis tak kunjung datang. Anak saya belum mendapat penanganan. 

Hingga malam, tak satu pun batang hidung pihak medis datang di rumah saya. 

Keesokan harinya tepatnya 9 Maret sekira pukul 10.00 Wita, barulah pihak medis dari PKM Tawalian, Camat Tawalian dan kepolisian datang ke rumah saya. 

Saat itu saya tidak di rumah, saya tau persis dan nyaris tidak percaya lagi sama corona dengan sikap tim medis ini yang terkesan menelantarkan anak saya. 

Bukan hanya itu, saya yakin bukan gara-gara corona anak saya sakit, karena sehari sebelumnya, anak saya pulang sekolah diguyur hujan jadi demam. 

Tapi tidak mau berdebat, maka saya tak mau ambil pusing dan masa bodoh dengan tindakan medis. 

Lanjut soal kedatangan tim medis dan rombongan. Siang itu mereka dengan sejumlah pertanyaan datang di rumah saya. 

Harapan saya, saat itu anak saya kembali diperiksa atau paling tidak diberikan vitamin. 

Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Anak saya tidak diperiksa dan tidak diberikan sebutir pun obat dan ternyata istri saya yang diswab. 

Puji Tuhan hasilnya negatif. Tapi kata polisi yang sok gaga berani, saya harus isolasi mandiri. 

Beruntung saya tidak mau ikuti sandiwara corona ini, sehingga saya masih bisa menghidupi keluarga saya. 

Andai saya ikut saran yang menyesatkan dan membodohi masyarakat ini, maka saya, istri dan kedua anak saya tidak akan bisa bertahan hidup. 

Saya makin jengkel, tapi tidak mau berdebat. Persetan dengan aturan mu yang tak jelas. 

Lanjut lagi, setelah istri saya diperiksa, tim medis lalu beranjak tanpa meninggalkan sebutir obat. 

Beruntung saya punya uang jadi cukup beli vitamin di indomaret untuk saya dan keluarga saya. 

Beberapa hari kemudian, tepatnya 15 Maret 2022, tim medis datang lagi dengan baju bak astronot. 

Mereka memeriksa istri saya, pikirku anakku yang akan diperiksa, ternyata bukan lagi. 

Swab kedua, puji Tuhan istri saya negatif. Setelah diperiksa, tim medis meninggalkan rumah dan tanpa meniggalkan sebutir obat. 

Hingga saat ini Senin (21/3/2022), anak saya belum mendapat sebutir vitamin. Dan entah masih dinyatakan positif atau sudah sembuh. 

Dengan tingkah laku tim medis seperti ini, maka muncul beberapa pertanyaan. Apakah ini sudah Protap atau memang satgas kecamatan hanya mencari orang dijadikan pasien corona tanpa tindakan penanganan? 

Ini yang kemudian memaksa saya mengatakan bahwa corona itu akal-akalan saja untuk cari uang," tulisnya yang dibagikan tanggal 21 Maret 2022.

Saat dikonfirmasi, Samuel membenarkan tulisannya tersebut. "Memang benar, saya hanya menyampaikan kekecewaan karena merasa ditelantarkan oleh Satgas Covid 19," katanya saat diklarifikasi, Selasa (22/3).

Ia mengungkapkan jika dirinya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak Satgas, dirinnya mau makan apa.

Sebagai kepala keluarga, Ia mengaku sedih melihat istri dan anaknya harus menanggung beban psikologis, sementara penanganan oleh pihak medis juga tidak ada.

"Seandainya saya bodoh dan mau ikut aturan yang tidak jelas ini, maka saya dan keluarga saya mau makan apa. Satu hal, dinyatakan positif anak ta', jadi beban psikologis, kayak risih orang sama kita. Baru caranya ini medis tidak baik," ungkapnya.

Hingga berita ini dirilis, pihak Satgas Covid 19 Mamasa yang coba dimintai tanggapannya belum memberikan komentar. (klp)

from MASALEMBO https://ift.tt/UjlABmK
via gqrds

Read More

Tuntut Rehabilitasi Korban Gempa, Massa Aksi Ancam Tutup Jalan Trans Sulawesi

Massa Aksi SPMM saat mendatangi kantor bupati Majene. [Ist/masalembo.com]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Warga dan mahasiswa korban gempa Sulbar dari dua Kecamatan; Malunda dan Ulumanda kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor bupati Majene, Senin (7/3/2022). Mereka menamakan diri Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM).

Mereka menuntut segera diselesaikan tahap rehabilitasi korban gempa di dua Kecamatan di Kabupaten Majene tersebut.

Diperkirakan ratusan massa aksi yang datang menyampaikan aspirasi mereka. 

Massa aksi menuntut kepada Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele menemui mereka dan menjelaskan kepada masyarakat terkait bantuan korban gempa tahap II.

"Kami datang agar Bupati Majene menemui kami, dan menjelaskan kepada kami terkait bantuan dari tiga desa yang jadi korban gempa," ujar massa aksi dalam orasinya. 

Massa aksi mengancam, jika Bupati Majene tidak menemui mereka maka akan menyegel kantor Bupati Majene, serta akan menutup jalan trans Sulawesi yang ada di Malunda. 

"Kalau hari ini Bupati Majene tidak menemui kami dan menjelaskan dana 48 Milyar yang tidak disalurkan, maka kami tidak akan membuka jalan di Malunda kalau Bupati ingin lewat," ujar Irwan selaku kordinator aksi saat berorasi. 

Adapun poin tuntutan yang disampaikan masyarakat korban gempa kepada Pemerintah Kabupaten Majene, yaitu : 

1. Percepatan pencairan bantuan stimulan tahap II paling lambat, Senin, 21 Maret 2022. 

2. Memberikan perhatian khusus untuk korban gempa yang ada di Dusun Rui dan Aholeang dalam hal pembebasan lahan sekolah, air bersih, listrik gratis, dan pendirian posko kesehatan paling lambat, Senin 21 Maret 2022. 

3. Perbaikan sarana dan prasarana paling lambat Kamis, 7 April 2022. 

4. Relokasi 44 Kepala Keluarga, pembangunan Sekolah Dasar kelas jauh, dan pembukaan lahan persawahan sebagai pemulihan ekonomi pasca gempa yang ada di Dusun Salurindu, Desa Salutahongan paling lambat, Senin 21 Maret 2022.

5. Percepatan realisasi bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) darurat tahap II paling lambat 21 April 2022.

Saat berita ini dirilis, belum ada tanggapan dari pihak Pemda Majene, namun wabup Arismunandar sudah menemui mereka. (Sal/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/3HTOhbd
via gqrds

Read More

JAPKEPDA Minta Polres Majene Usut Dugaan Pungli Dana Kegiatan MTQ

Ilustrasi [Net/masalembo.com]

MAJENE, MASALEMBO.COM - Polres Majene diminta mengusut kasus dugaan pungutan liar (pungli) dana untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). 

Dugaan tersebut muncul dari surat edaran Camat Banggae Timur, Nomor: 100/KC-BGT/99/2022, perihal pemberitahuan hasil kesepakatan, tanggal 18 Februari 2022. 

Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) Juniardi menyebut, dalam surat itu ditetapkan besaran kontribusi per golongan ASN hingga non ASN dengan rincian. 

Golongan IV sebanyak Rp.75.000, golongan III sebanyak Rp.60.000, golongan II sebanyak Rp.50.000, non ASN bersertifikasi sebanyak Rp.50.000, serta non ASN tidak bersertifikasi ditentukan oleh pimpinannya masing-masing. 

"Itu jelas pungutan liar, karena besaran kontribusi ASN dan non ASN ditantukan, sehingga ada unsur pemaksaan," sebut Jun, Rabu (2/3/2022). 

Keputusan Camat Bangga Timur dalam membebankan biaya kontingen (peserta) Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kabupaten Majene yang akan berlangsung pada bulan Maret ini di Kecamatan Tammeroddo, sangat tidak beralasan. 

Apalagi kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang harusnya dianggarkan melalui program kegiatan Kecamatan Banggae Timur. 

"Harusnya kegiatan itu dianggarkan melalui APBD, sehingga proses penggunaan anggarannya lebih tepat, terarah dan diawasi inspektorat, serta diaudit oleh BPK," tegasnya. 

Surat edaran Camat Banggae Timur, Nomor: 100/KC-BGT/99/2022, perihal pemberitahuan hasil kesepakatan, tanggal 18 Februari 2022. [Ist/masalembo.com]

Juniardi menuding mudahnya oknum pejabat tertentu melakukan pungli dengan modus hasil kesepakatan bersama adalah cara mereka untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari audit dan pemeriksaan lembaga resmi pemerintah. 

Alasannya, dana yang berpotensi terkumpul mencapai ratusan juta rupiah. Hal itu merujuk pada data Kecamatan Banggae Timur dalam angka, yang dipublis BPS pada tahun 2021. 

Jumlah guru di Kecamatan Bangga Mencapai 1.016 orang, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK sebanyak 617 orang, serta guru MI, MTS, serta MA berjumlah 399 orang. 

Jumlah tersebut belum termasuk dosen dan staf pada perguruan tinggi. Bidan, perawat dan dokter di sejumlah Puskesmas. 

Bahkan masih ada ribuan ASN dan non ASN lain yang bekerja di beberapa OPD dan UPTD Kecamatan Banggae Timur. 

"Potensi dana yang terkumpul bisa mencapai ratusan juta. Saya tidak yakin jika dana sebanyak itu akan digunakan seluruhnya untuk biaya peserta MTQ," cetusnya. 

Sementara itu, Camat Banggae Timur Najibah B Fattah yang konfirmasi belum memberi tanggapan. 

"Oh iya dek, nanti saya konfirmasi balik yah," kata Najibah via pesan singkat WhatsApp, Kamis (3/2/2022).

Sayangnya, hingga berita ini dipublish belum ada keterangan lebih lanjut dari mantan Plt Kabag Kesra Setda Majene itu. Awak laman ini terus berupaya mengkonfirmasi namun belum ada jawaban. (Hr/Red)

from MASALEMBO https://ift.tt/X1aIM7s
via gqrds

Read More