Dubes Indonesia untuk Korea Selatan: ASEAN Partner Terbesar Dalam Waktu Dekat

Dubes Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi. (Foto: Rmol Network untuk Masalembo)

JAKARTA, MASALEMBO.COM -  Asia Tenggara dan negara-negara anggota ASEAN memiliki arti penting bagi Republik Korea atau Korea Selatan. Hubungan Korea Selatan dengan kawasan ini dimulai pertama kali melalui ASEAN-ROK Partnership Dialogue yang diselenggarakan November 1989. 

Kualitas hubungan itu meningkat dari tahun ke tahun dan semakin signifikan setelah dalam kunjungan ke Jakarta di bulan November 2017 Presiden Moon Jaein mengumumkan kebijakan baru yang diberi nama New Southern Policy (NSP). 

Dengan kebijakan ini, Korea Selatan ingin meningkatkan kualitas hubungannya dengan India dan Asia Tenggara sehingga memiliki kualitas yang sama seperti hubungan Korea Selatan dengan mitra tradisional mereka yakni Republik Rakyat China, Jepang, Amerika Serikat, dan Federasi Rusia. 

Demikian antara lain dikatakan Kepala Misi Korea Selatan untuk ASEAN, Dutabesar Lim Sungnam, ketika memberikan sambutan dalam webinar internasional bertema “ASEAN-Korea Cooperation Upgrade, Focusing on the New Southern Policy” yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, pada Kamis (26/11).

Selain dirinya, sambutan juga diberikan oleh Dutabesar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, yang berbicara dari Seoul, dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Amany Lubis.

“Indonesia selalu menjadi panggung utama (center stage) NSP. Jakarta, dimana Sekretariat ASEAN berada, merupakan Ibukota ASEAN. Bukan sebuah kebetulan, Presiden Moon Jaein mendeklarasikan NSP di Jakarta tiga tahun lalu,” ujarnya.

Dia menambahkan, NSP berhasil meletakkan dasar yang lebih kokoh untuk kemitraan ASEAN dan Korea Selatan.

Sebagai contoh, tahun lalu volume perdagangan ASEAN dan Korea Selatan tercatat lebih dari 150 miliar dolar AS. Korea Selatan menjadi partner dagang terbesar kelima bagi ASEAN, sementara ASEAN adalah parner dagang terbesar kedua bagi Korea Selatan. 

Pada bagian lain, Dubes Lim Sungnam  juga mengatakan, November adalah bulan spesial bagi Korea Selatan dan ASEAN. Keputusan-keputusan penting terkait hubungan kedua belah pihak kerap dilakukan di bulan November, termasuk ASEAN-ROK Commemorative Summit yang berlangsung di Busan tahun lalu. 

Sementara pekan lalu, dalam ASEAN-ROK Summit ke-21, Presiden Moon Jaein mengumumkan NSP Plus yang fokus pada tujuh bidang.  Enam di antaranya adalah pengembangan SDM, pertukaran kebudayaan, perdagangan dan investasi, pembangunan kawasan pedesaan dan perkotaan, industri masa depan, dan keamanan non-tradisional. 

Serta satu bidang lainnya adalah pelayanan kesehatan terkait dengan penyebaran pandemi Covid-19 yang harus dihadapi bersama masyarakat dunia.

Dubes Lim Sungnam mengutip satu pepatah dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, “berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing” untuk menggambarkan arti penting kerjasama kedua kawasan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Partner Terbesar Dalam Waktu Dekat

Dubes Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, dalam sambutannya menyampaikan optimisme bahwa dalam waktu dekat ASEAN dapat menjadi partner terbesar Korea Selatan. 

Setidaknya, keyakinan dan optimismenya itu didukung oleh tiga unsur yang saling melengkapi (compatibility) antara Korea Selatan dan ASEAN. 

“Pertama, kompatibilitas di bidang sumber daya. ASEAN dan Korea Selatan memiliki semua sumber yang dibutuhkan untuk membangun rantai nilai (chain values) kita sendiri. Dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sampai kapital dan teknologi,” ujarnya. 

Kedua, adalah kompatibilitas demografi. Kedua kawasan, sebutnya, berada pada waktu yang tepat untuk menciptakan solusi atas isu aging society di Korea Selatan, dan di saat bersamaan isu penciptaan lapangan kerja untuk anak-anak muda ASEAN.

Sementara kesamaan ketiga, masih kata Dubes Umar Hadi, adalah visi transformasi yang dimiliki pemimpin-pemimpin ASEAN dan Korea Selatan. 

“Saya yakin tahun 2020 akan dikenang tidak hanya karena pandemi global Covid-19 dan penderitaan yang dibawanya untuk banyak orang, tetapi yang lebih penting (tahun 2020) akan dikenang sebagai fajar bagi transofrmasi besar,” katanya lagi. 

Dubes Umar Hadi mengingatkan, bahwa faktor pendorong utama ke arah transformasi besar ini adalah inovasi. Hubungan ASEAN dan Korea Selatan yang lebih dekat, sambungnya, akan menciptakan kekuatan baru inovasi dan teknologi. 

Memperkuat Kerjasama di Era Pandemi

Adapun Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Amany Lubis, dalam sambutannya menekankan arti penting kerjasama kawasan di era pandemi Covid-19.

Selain itu, ASEAN dan Korea Selatan juga perlu mengedepankan pendekatan keamanan dan perdamaian di tengah ketegangan yang masih kerap terjadi di perairan Laut China Selatan.

“Kami siap menjadi bagian dari kerjasama ini. Kita memiliki kepentingan bersama dalam mengembangkan kerjasama yang lebih kuat karena pandemi membutuhkan kemitraan regional yang semakin kuat,” ujarnya.

“ASEAN dan Korea Selatan tertantang untuk menjalin kerjasama menghadapi ketegangan antara China dan Amerika,” sambungnya sambil menambahkan, perang dagang di antara kedua raksasa dunia itu juga berpotensi menciptakan krisis ekonomi.

Webinar internasional yang berlangsung selama hampir enam jam itu dibagi dalam tiga tema besar, “Progress and Outcome of the NSP”,  “ASEAN’s Expectation and New Projects
from the NSP Under the US-China Conflict and Covid-19’, dan “Advises to Upgrade the Cooperation in the NSP”.

Webinar diikuti tidak kurang dari 250 peserta yang banyak di antaranya adalah mahasiswa jurusan hubungan internasional dari sejumlah universitas seperti Universitas Padjadjaran, UIN Syarif Hidayatullah, dan Universitas Jenderal Achmad Yani. 

Pembicara-pembicara yang hadir adalah Direktur Urusan Asia Timur dan Pasifik Kemlu RI Santo Darmosumarto, Minister Counselor Misi Korea Selatan untuk ASEAN Yoo Sanguk, Rektor Unjani Prof Hikmahanto Juwana, dosen President University Teuku Rezasyah, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali An Sungeun dan Badrus Sholeh, peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Andrew W. Mantong, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nanto Sriyanto. (Rls)

from MASALEMBO https://ift.tt/2V7edhz
via gqrds

Read More

Novel Baswedan Pimpin Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo

Penyidik KPK Novel Baswedan

JAKARTA, MASALEMBO.COM - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Novel Baswedan disebut memimpin penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020).

Edhy ditangkap beserta istri dan beberapa rombongan lain saat mereka baru tiba di Indonesia dari Amerika Serikat sekitar pukul 01.23 WIB dini hari tadi. Tim KPK langsung membawa Edhy ke kantor lembaga anti-rasuah itu.

"Sesampainya di KPK (Edhy) langsung diperiksa. Di dalam Gedung KPK sendiri terlihat ada Novel Baswedan penyidik senior KPK, salah satu yang memimpin kegiatan itu," kata seorang sumber internal KPK menjelaskan penangkapan itu, dilansir dari CNNIndonesia.com.

Wartawan telah berusaha menghubungi Novel Baswedan terkait penangkapan tersebut. Namun yang bersangkutan belum menjawab panggilan telepon dan pesan hingga berita ini diterbitkan.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango telah membenarkan penangkapan terhadap Edhy Prabowo.

"Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi," kata Nawawi Rabu (25/11).

Sebelum ditangkap, Edhy melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Dia sempat menyapa 201 nelayan Indonesia di Honolulu, Hawaii.

Politikus Gerindra itu menyoroti aspirasi nelayan Indonesia, yang bekerja di berbagai kapal penangkap ikan berbendera Amerika Serikat dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke negara adidaya tersebut.

Sementara itu, DPP Gerindra masih mencari tahu dan menunggu kabar resmi atas penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK.

"Saya akan cek dulu," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Hukum dan Advokasi, Habiburokhman, Rabu pagi.

"Pagi ini kami baru mendengar kabar tersebut, oleh karena itu kita tunggu KPK," ujar Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, secara terpisah.

Penangkapan Edhy diduga terkait dengan kasus suap benih lobster alias benur. Ihwal benur ini pernah menjadi polemik antara Edhy dengan menteri pendahulunya, Susi Pudjiastuti.

Larangan benur pernah diterbitkan pada era Susi. Saat itu Susi kerap menangkap pengekspor benur ilegal. (*/CNNIndonesia.com)

from MASALEMBO https://ift.tt/3m3BcpR
via gqrds

Read More

Wartawan Majene Sesalkan Pembagian Id Card Peliputan Debat Publik Pilkada

R Fajar Soenoe (ist)

MAJENE, MASALEMBO.COM - Seorang wartawan yang juga pemimpin redaksi media online di Sulbar menyesalkan penyelenggara Pilkada di Kabupaten Majene. Pasalnya, Pemred Mamujupos.com, R Fajar Soenoe itu tak kebagian Id Card peliputan acara debat publik Pilkada Majene yang akan digelar KPU, Sabtu 14 Nopember besok.

Saat hendak mengambil Id Card di kantor KPU Majene Jl Ahmad Yani Passarang Selatan Kecamatan Banggae, Jum'at (13/11/2020) oleh pihak KPU menyebut bahwa id card sudah terbagi habis. 

"Saya sangat menyayangkan pihak  KPU yang secara sembarangan membagi id card kepada oknum yang bukan wartawan," sebut Fajar Soenoe, mengaku mengetahui banyak oknum bukan pers yang turut ambil Id Card. 

Dikatakan, sejak tahapan Pilkada Kabupaten Majene dimulai, dirinya sudah mendapati banyak pengguna Id Card wartawan liputan bukan dari insan pers atau pekerja media. "Apa dasar KPU memberikan kepada oknum yang bukan wartawan," sesal Fajar. 

Menurut dia, sejak awal KPU membagi Id Card wartawan pada setiap tahapan sudah berindikasi ada kejanggalan. Seharusnya, kata dia, di Kabupaten Majene sangat bisa diidentifikasi siapa saja wartawan yang betul-betul aktif meliput. 

"Bukan hanya datang pada acara sekedar ramai-ramai dan tidak ada berita," sebut Fajar, pemilik kartu Uji Kompetensi Wartawan Utama ini.

Lebih jauh dikatakan Fajar, untuk mengetahui jumlah wartawan peliput kegiatan KPU bisa dilihat dari hasil berita yang termuat pada media, baik itu di media cetak, online dan elektronik. 

"Id card yang keluar tidak berbanding lurus dengan jumlah media yang memberitakan kegiatan. Kita bisa melakukan inventarisir, mana media yang betul-betul hadir untuk liputan dan mana hanya oknum," kata mantan jurnalis Berita Kota Makassar ini.

Malah lanjut Fajar, bagi oknum yang mengatasnamakan pers dapat dikenai undang-undang yang berlaku. "Itu memalsukan identitas diri ada pasalnya di dalam KUHP," ungkapnya.

Ketua KPU Majene, Arsalin Aras dikonfirmasi via telepon Jum'at malam mengatakan, hingga Jum'at pagi sebelum dirinya berangkat ke Mamuju untuk urusan dinas, Id Card wartawan masih banyak di Kantor KPU. 

"Tadi pagi sebelum saya berangkat ke Mamuju, masih banyak di kantor. Coba tanyakan ke teman-teman wartawan. Katanya sudah diambil semua," ucap Arsalin Aras di balik telepon. 

Sementara itu sumber lain menyebutkan, habisnya Id Card wartawan untuk liputan khusus debat publik Paslon Bupati dan Wakil Bupati Majene di LPMP Sulbar pada Sabtu 14 Nopember 2020 besok sudah habis terbagi. Hal itu mengherankan sebab jumlah wartawan aktif di Majene hanya bisa dihitung jari. (ar/red)

from MASALEMBO https://ift.tt/36wrw0u
via gqrds

Read More

Sertijab dan Pisah Sambut Kadis Transmigrasi Sulbar

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Dinas Transmigrasi Sulbar menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pisah sambut Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, Selasa (28/7/2020).

Dalam acara yang dikemas secara sederhana tersebut, jabatan Kepala Dinas Transmigrasi diserahkan terimakan dari pejabat lama H. Herdin Ismail kepada pejabat baru H. Ibrahim, dan selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Pejabat lama Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, H. Herdin Ismail mengatakan, mutasi terhadap pejabat merupakan suatu hal yang lazim terjadi dalam dunia birokrasi.

“Mutasi jabatan memang biasa terjadi, jadi kita sebagai seorang pejabat harus selalu siap dimanapun ditempatkan,” kata Herdin Ismail, Selasa (28/7/2020).

Ia menambahkan selaku pejabat lama dirinya menilai OPD yang pernah dipimpinnya tersebut, masih perlu arahan.

“Staf yang ada di sini welcome semua, namun masih perlu bimbingan,” kata Herdin.

Herdin berpesan kepada penggantinya, untuk tetap saling beriringan dalam bekerja.

Herdin juga berpesan kepada seluruh stafnya untuk belajar melindungi, menyayangi pimpinan, jangan dirusak. “Jaga pimpinan kita maka Tuhan akan menjaga kita,” ucapnya.

Herdin mengatakan, selama dua tahun dua bulan, ia dipercayakan menjadi kadis transmigrasi, banyak suka dan duka dilalui bersama. Namun kata Herdin, hidup harus melangkah, tidak hanya berhenti disini karena tugas berikutnya masih ada dan harus dilaksanakan walau dalam lingkungan yang baru.

“Dimana pun kita ditempatkan harus pandai membawa diri,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi yang baru H. Ibrahim mengungkapkan serah terima jabatan bukan hanya sekedar kegiatan seremonil belaka, namun memiliki makna membangun kebersamaan dalam suatu organisasi.

“Kita hadir di sini bukan hanya melakukan serah terima jabatan saja, tetapi bagaimana memperlihatkan, bahwa kebersamaan itu perlu ada dalam membangun suatu organisasi. Tidak ada organisasi yang kuat jika berjalan sendir-sendiri,” ungkap Ibrahim.

Secara pribadi, H. Ibrahim sangat mengapresiasi sepak terjang dari pejabat lama dalam berkarir di dunia birokrasi selama ini.

“Pak H. Herdin ini kakanda saya, sahabat saya. Kita perlu tahu beliau ini telah lama berkarir dan melintang di sejumlah jabatan, sebelum menjabat Kepala Dinas Transmigrasi,” akunya.

Melalui kesempatan itu, Ibrahim menyatakan, akan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pejabat lama, termasuk juga yang sudah direncanakan, namun belum terlaksana.

“Apa yang ditanamkan kakanda saya disini yang sudah bagus, kita akan lanjutkan, termasuk yang sudah direncanakan namun belum dilaksanakan karena memang ada tahapannya,” tuturnya.

Untuk memujudkan hal tersebut, Ibrahim berharap, dukungan dan dorongan dari seluruh jajaran Dinas Transmigrasi, tanpa terkecuali.

Selain itu, kata Ibrahim, sebagai pejabat baru tentu juga akan selalu meminta arahan dan bimbingan dari pejabat lama.

“Tentu semuanya ini tidak akan terlepas dari arahan pak Herdin, kami minta tetap dipantau dan jangan dilepas, sebab kami belum punya pengalaman tentang transmigrasi ini dan kalau ada hal-hal diluar kemampuan kami tolong diarahkan,” pintanya.

Sementara itu, mutasi eselon II yang dilaksanakan pada Senin 27 Juli 2020, H. Herdin Ismail diposisikan sebagai Kepala Badan Kesbangpol Sulbar.

Sebelumnya itu pula, H. Herdin Ismail telah menyerahkan kunci mobil dinas dan lainnya kepada pejabat baru. (dir/Adv)

from MASALEMBO https://ift.tt/2IsJ2Kq
via gqrds

Read More

Dewan Pers Hanya Tangani Laporan Bagi Media Yang Terdaftar, Ini Tanggapan Sekjen JMSI

GORONTALO, MASALEMBO.COM - Ada korelasi positif antara ketegangan politik dan penyebaran kabar bohong atau hoaks. Pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, menjadi momen politik yang paling sering dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memproduksi hoaks demi menyudutkan lawan politik. 

Begitu antara lain diingatkan praktisi media Josep Adi Prasetyo ketika berbicara pada kegiatan “Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia” atau “Ngopi Coi” dengan tema “Media, Internet dan Hoaks” yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Gorontalo, Jumat kemarin (6/11/2020). 

Kegiatan yang dibuka Walikota Gorontalo Marten Taha itu dihadiri puluhan wartawan, humas berbagai instansi, ayahanda atau kepala desa dan anggota Bintara Pembina Desa atau Babinsa.

Mantan Ketua Dewan Pers yang biasa disapa Stanley ini mengatakan sejauh ini hoaks lebih banyak beredar di media sosial seperti grup WhatsApp, Instagram, Facebook dan Youtube.

Menurut Stanley yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM, di Indonesia  jumlah handphone yang digunakan sudah lebih dari tiga ratus juta unit atau lebih banyak dari jumlah penduduk. Ini berarti satu orang  memiliki lebih dari satu handphone.

Dia menambahkan, kalangan masyarakat  bawah adalah pihak yang paling banyak menggunakan handphone. 

Karena pemahaman yang kurang, masyarakat kalangan bawah tidak lagi memeriksa  kebenaran informasi yang mereka terima, dan biasanya langsung menyebarkannya. Mereka inilah yang berkontribusi besar dalam menyebarkan hoaks.

Sedangkan hoaks bila sudah menyangkut menyerang lawan politik pasti dibuat kelompok masyarakat “atas” atau mereka yang memiliki pengetahuan luas.

Itu sebabnya Stenley mengingatkan wartawan sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang luas tidak ikut-ikutan menyebarkan hoaks. Cara terbaik menghindarkan hal ini adalah mematuhi hukum besi, yakni konfirmasi menjaga keberimbangan berita.

“Bila ada media yag dilaporkan (karena diduga menyebarkan hoaks) Dewan Pers hanya akan memeriksa media yang sudah terdaftar di Dewan Pers. Bila tidak terdaftar, Dewan Pers menyerahkannya pada aparat hukum,” ujar Stanley.

JMSI Membantu Dewan Pers

Sekretaris Jenderal Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Mahmud Marhaba, secara terpisah mengatakan dirinya sangat mendukung penyataan Stanley itu.

Menurutnya, apa yang disampaikan Stanley sejalan dengan maksud pendirian JMSI yang merupakan wadah perkumpulan perusahan pers di tanah air. JMSI memiliki visi menciptakan ekosistem pers nasional yang sehat, serta berupaya membantu perusahan pers di berbagai daerah menjadi perusahaan pers yang profesional dan terdaftar di Dewan Pers.

“Ada lebih dari 50 ribu media siber tersebar di tanah air. Tidak mungkin bisa ditangani oleh Dewan Pers sendiri. JMSI hadir untuk membantu perusahan pers terdaftar di Dewan Pers sehingga kerja Dewan Pers bisa terbantu oleh JMSI,” ujar Mahmud, Sabtu (7/11/2020).

JMSI secara resmi mendaftarkan diri menjadi konstituen Dewan Pers tanggal 26 Oktober lalu. Kini ratusan media siber sudah menyatakan diri bergabung menjadi anggota JMSI.

“Media yang menjadi anggota JMSI secara otomatis kami daftarkan sebagai anggota di Dewan Pers. Kita akan mengawal setiap anggota JMSI untuk terdaftar secara adminstrasi dan faktual di Dewan Pers,” tegas Mahmud yang dimintai keterangan melalui sambungan telepon usai kegiatan BNPT dan FKPT di Gorontalo. (*/red)

from MASALEMBO https://ift.tt/2U0tjFd
via gqrds

Read More